Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos), baik dari sisi penganggaran maupun kebijakan teknis.
Program Sekolah Rakyat nantinya akan berfokus pada anak putus sekolah dengan sistem fleksibel. Meski berada di bawah Kemensos, namun Kemendikdasemen tetap dilibat.
“Namun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap dilibatkan dalam proses penyusunan sistem pendidikan dan rekrutmen guru, jadi sistemnya nanti fleksibel dan fokus pada anak putus sekolah,” ujar Abdul Mu’ti, dilansir dari infopuublik.id, Selasa (15/4/2025).
Mu’ti menjelaskan bahwa guru-guru di Sekolah Rakyat tidak akan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan dikontrak secara individu. Mereka harus sudah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia mengajar penuh waktu, serta mampu mengajar lebih dari satu mata pelajaran.
“Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ—Sekolah Rakyat,” ujar Mu’ti.
Struktur kepemimpinan di Sekolah Rakyat pun akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tidak menutup kemungkinan satu kepala sekolah memimpin jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi, tergantung jumlah siswa yang terdaftar.
Baca juga: SD Negeri Selomerto, Menjaga Akar Budaya Jawa Melalui Pendidikan
Sekolah Rakyat juga akan mengadopsi kurikulum berbeda dari sekolah formal pada umumnya, dengan pendekatan individual. Sistem yang digunakan adalah multi-entry multi-exit, yang memungkinkan siswa untuk mulai belajar kapan saja dan menyelesaikan pendidikan berdasarkan capaian pribadi.
“Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama,” tegas Mu’ti.
Proses rekrutmen siswa akan dilakukan melalui integrasi antara sistem Dapodik dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal.
“Kalau mereka desil satu dan dua tapi tidak terdata di Dapodik, artinya mereka putus sekolah. Jadi, Sekolah Rakyat tidak akan mengambil anak yang sudah bersekolah,” jelas Mu’ti.
Sebagai langkah awal, daftar nama guru yang akan ditugaskan secara by name by address akan diserahkan pada 24 April 2025. Hal ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif secara nasional.
