Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan destinasi wisata di Indonesia.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/5/2025). Ia mengatakan pentingnya memperkuat faktor penunjang kenyamanan berwisata.
Sebelumnya hal ini sempat menjadi bahasan utama dalam Forum Diskusi Keselamatan dan Keamanan di Destinasi Pariwisata di HeHa Sky View, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 10 Mei 2025.
Menurut Hariyanto, faktor kenyamanan yang didukung jaminan keselamatan menjadi pertimbangan penting bagi wisatawan dalam memilih lokasi liburan. “Oleh karena itu, pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif menjadi sangat penting dalam pembangunan pariwisata nasional,” kata Hariyanto.
Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo, menambahkan bahwa pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam atau atraksi budaya, namun juga jaminan keamanan.
“Pariwisata tidak cukup hanya menawarkan keindahan destinasi. Jaminan keamanan dan keselamatan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun swasta. Mitigasi risiko dan kesiapsiagaan terhadap krisis harus menjadi bagian dari tata kelola destinasi,” katanya dilansir dari kemenpar.go.id.
Baca juga: Kemenpar Susun Regulasi Wisata Edukasi yang Aman dan Inklusif
Fadjar juga berharap forum diskusi ini dapat menjadi wadah strategis untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem keamanan dan keselamatan bagi wisatawan. Hal ini mencakup pengumpulan data, pemetaan potensi risiko, serta merumuskan strategi penanganan keamanan dan keselamatan destinasi.
Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Purwoto, menyampaikan bahwa pariwisata di wilayahnya telah berkembang pesat dan menjadi salah satu destinasi unggulan di Yogyakarta. Ia menyoroti peran penting sektor swasta dalam mendukung pengembangan fasilitas pariwisata.
“Sektor swasta juga berperan penting dalam mendukung pengembangan fasilitas pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, venue MICE, hingga infrastruktur pendukung lainnya,” kata Joko.
Forum ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, asosiasi, komunitas, dan elemen masyarakat lainnya yang terlibat dalam ekosistem pariwisata.