Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merayakan hari jadinya yang ke-52 pada 27 April 2025.
Dalam momentum ini, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional HKTI, Fadli Zon, menyampaikan sejumlah harapan dan apresiasinya terhadap langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong kedaulatan pangan nasional.
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada Rabu (30/4/2025), Fadli menyoroti pentingnya terus meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Maret 2025 tercatat naik sebesar 0,22 persen menjadi 123,72.
“Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2025 yang naik 0,22 persen menjadi 123,72 patut disyukuri dan harus ditingkatkan dan naik setiap bulannya. NTP ini menandakan potensi pendapatan petani meningkat,” ujar Fadli.
HKTI yang merupakan gabungan dari 15 organisasi petani ini didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak petani, meningkatkan kesejahteraan mereka, serta mewujudkan pertanian nasional yang maju dan berdaulat secara pangan.
Baca Juga: Robot Ondel-Ondel, Inovasi Siswa SMK Gabungkan Teknologi dan Budaya Lokal
Salah satu faktor yang turut meningkatkan kesejahteraan petani menurut HKTI adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang mulai diberlakukan pada Januari 2025.
Kenaikan ini dinilai sebagai kebijakan penting yang memberikan dampak langsung bagi petani.
“HKTI mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah menaikkan HPP gabah yang sebelumnya terlalu rendah dan lama tidak disesuaikan. Kini bukan hanya menguntungkan petani, tapi juga dievaluasi secara berkala,” terang Fadli.
Data mencatat hingga 30 Maret 2025, penyerapan gabah petani oleh BULOG telah mencapai 725.000 ton setara beras.
Jumlah ini disebut-sebut sebagai angka tertinggi dalam satu dekade terakhir dan diprediksi akan menciptakan surplus hingga 2,8 juta ton. Fadli menyambut pencapaian ini dengan optimisme.
“HKTI menyambut gembira tingginya penyerapan gabah oleh BULOG. Ini memperlihatkan peningkatan pendapatan petani dan mencerminkan tercapainya kedaulatan pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Fadli.
Tak hanya itu, HKTI juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam menghapus utang petani melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.
Kebijakan ini disebut telah membuka kembali akses permodalan petani yang selama ini tertutup akibat belenggu utang yang menahun.
“Masalah utang ini telah membelenggu petani selama 25 tahun. Presiden Prabowo hanya dalam waktu kurang dari 30 hari mampu menyelesaikannya. HKTI sangat mengapresiasi hal ini karena membuat petani bisa kembali produktif,” ujar Fadli.
Dari sisi input produksi, distribusi pupuk bersubsidi yang kini dinilai lebih tepat jumlah, harga, dan waktu, turut menjadi sorotan positif.
Selama ini, ketersediaan pupuk bersubsidi kerap menjadi persoalan setiap musim tanam.
“HKTI melihat ini sebagai terobosan besar. Kami siap membantu pemerintah dalam mengawasi peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi agar tidak terjadi penyelewengan,” tegas Fadli.
Menurutnya, kombinasi antara insentif input seperti akses permodalan dan pupuk, serta insentif output seperti HPP dan penyerapan gabah, merupakan langkah konkret yang akan mengantarkan petani menuju kesejahteraan.
Baca Juga: Wujudkan Kepedulian, Pensiunan Depdagri Wonosobo Tetap Aktif Berkontribusi
Lebih lanjut, Fadli juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo.
Program ini tidak hanya menyehatkan generasi muda, tetapi juga membuka peluang pasar baru bagi hasil pertanian lokal.
“Program MBG akan menyerap hasil produksi petani seperti sayur, telur, dan daging. HKTI siap menjadi garda terdepan untuk menyukseskannya,” tegasnya.
Fadli menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa serangkaian kebijakan Presiden Prabowo ini akan menjadi “rumus jitu” dalam membangun pertanian nasional yang kuat.
“Kombinasi insentif input dan output, ditambah program MBG, adalah rumus jitu untuk menghantar petani menjadi sejahtera, kedaulatan pangan terwujud, dan Indonesia sejahtera,” pungkas Fadli Zon.
