Sekretaris Kementerian Pariwisata (Sesmenpar), Bayu Aji, menekankan pentingnya responsivitas dan adaptabilitas dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini disampaikan dalam sambutan daringnya pada kegiatan “Peningkatan Kapasitas SDM Informasi dan Pelayanan Publik” yang digelar di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (20/5).
Menurut Bayu Aji, pelayanan publik yang dirasakan masyarakat merupakan wujud nyata reformasi birokrasi. “Pelayanan publik harus terus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pelayanan Publik Kementerian Pariwisata dituntut sigap dan cepat beradaptasi,” kata Sesmenpar Bayu Aji.
Kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang berlangsung selama dua hari, 20–21 Mei 2025, diikuti anggota Kelompok Kerja Pelayanan Publik (PPID) dari berbagai unit kerja, Politeknik Pariwisata, dan Badan Otorita. Bayu berharap kegiatan ini dapat memperkuat kompetensi para pelaksana layanan informasi publik agar lebih profesional dan inklusif.
Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata, Indri Wahyu Susanti, menambahkan bahwa peserta dibekali dengan pemutakhiran regulasi dan kebijakan terbaru oleh narasumber kompeten untuk mendukung peran strategis mereka dalam pelayanan publik.
“Pelayanan publik harus inklusif dan menjangkau kelompok rentan termasuk orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, wanita hamil, masyarakat miskin, dan korban bencana alam. Pelayanan publik inklusif yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata harus lebih dipraktikkan dalam pelayanan rutin,” ujar Indri.
Baca juga: Menpora Dito Dukung Kejuaraan Anggar Asia 2025: Dorong Prestasi dan Pariwisata Olahraga
Pada hari pertama, hadir sebagai narasumber Analis Utama Kementerian PANRB, Muhammad Imanuddin, serta Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP), Annie Londa. Imanuddin menyampaikan laporan terkini tentang penataan pelayanan publik, mencakup sembilan aspek utama seperti standar layanan, survei kepuasan, dan inovasi.
Sementara itu, Annie Londa menyoroti pentingnya keberadaan dan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap instansi. Ia menyebut nilai keterbukaan informasi Kementerian Pariwisata sangat tinggi dalam tiga tahun terakhir, dengan skor tertinggi 97,40 pada 2024.
Di hari kedua, praktisi dari Silang.id memberikan pelatihan terkait pelayanan publik inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas tuli. Selain itu, Telexindo, penyedia layanan contact center, membekali peserta dengan keterampilan komunikasi dan etika dalam pelayanan hotline yang akan segera diluncurkan.
Jefro Ritonga dari Telexindo menekankan pentingnya kemampuan komunikasi, mendengarkan, serta pemahaman terhadap pelanggan. Ia juga menyoroti peran agen contact center dalam memberikan edukasi singkat dan solusi yang tepat, sembari menjaga kendali diri dan profesionalisme saat menghadapi kritik.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Pariwisata berharap sinergi dan kolaborasi antar anggota PPID semakin kuat, untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat
