Kesultanan Banjar berkembang menjadi salah satu kekuatan politik penting di Kalimantan bagian selatan sejak abad ke-16. Berpusat mula-mula di Banjarmasin, kesultanan ini menghubungkan kawasan pedalaman dengan jalur perdagangan pesisir sebelum pusat pemerintahannya berpindah ke Martapura.
Sejarah kesultanan ini umumnya ditelusuri sejak 1526 hingga 1860. Dalam rentang lebih dari tiga abad tersebut, Banjar mengalami pergantian penguasa, persaingan politik, dan hubungan yang kian kuat dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Kekuasaan politiknya berakhir pada 11 Juni 1860, ketika pemerintah kolonial menghapuskan Kesultanan Banjar sebagai lembaga pemerintahan.
Pembentukan Kesultanan Banjar tidak dapat dilepaskan dari pergolakan kekuasaan di kerajaan-kerajaan pendahulunya, terutama Negara Dipa dan Negara Daha. Riwayat tersebut menjadi konteks penting untuk memahami kemunculan Pangeran Samudra sebagai penguasa di kawasan Banjarmasin.
Dari Negara Daha ke Banjarmasin
Dalam riwayat yang dimuat situs resmi Kesultanan Banjar, Pangeran Samudra merupakan keturunan penguasa Negara Dipa dan Negara Daha. Ia disebut sebagai penerus yang diwasiatkan oleh Maharaja Sukarama. Namun, setelah Sukarama wafat, perebutan kekuasaan di lingkungan istana membuat kedudukan Pangeran Samudra terancam.
Atas nasihat Patih Aria Taranggana, Pangeran Samudra meninggalkan lingkungan kerajaan dan menuju kawasan selatan, yakni Banjarmasin. Ia kemudian memperoleh dukungan sejumlah patih setempat dan diangkat sebagai penguasa.
Peristiwa itu memicu pertentangan dengan Pangeran Tumenggung, penguasa Negara Daha. Pertentangan tersebut berkembang menjadi peperangan. Menurut riwayat yang dihimpun Kesultanan Banjar, Pangeran Samudra memperoleh bantuan dari Kesultanan Demak.
Konflik kemudian berakhir melalui penyerahan kekuasaan Negara Daha kepada Pangeran Samudra, sementara Pangeran Tumenggung disebut tetap memperoleh kekuasaan di wilayah Alai.
Kisah tersebut merupakan bagian dari tradisi historiografi Banjar yang perlu dibaca bersama sumber sejarah lain.
Riwayat tentang silsilah kerajaan pendahulu, proses suksesi, dan jalannya peperangan tidak seluruhnya dapat diperlakukan sebagai kronologi yang sudah terverifikasi secara independen.
Pangeran Samudra kemudian memeluk Islam dan bergelar Sultan Suriansyah atau Sultan Suryanullah. Ia dikenal sebagai penguasa pertama Kesultanan Banjar dalam tradisi sejarah yang umum dirujuk. Banjarmasin menjadi pusat awal pemerintahannya.
Banjarmasin sebagai Pusat Pemerintahan
Kedudukan Banjarmasin berkaitan dengan posisinya dalam jaringan perdagangan sungai dan laut. Pada masa kesultanan, kawasan ini berkembang sebagai bandar yang terhubung dengan perdagangan regional.
Penelitian mengenai perubahan lanskap Banjarmasin pada periode 1526–1860 menunjukkan bahwa perdagangan lada dan hubungan dengan pedagang asing turut memengaruhi perkembangan kota serta dinamika politiknya.
Hubungan antara perdagangan dan kekuasaan menjadi penting karena pendapatan serta pengaruh politik kerajaan berkaitan dengan kendali atas kegiatan ekonomi. Akan tetapi, hubungan tersebut juga membawa Kesultanan Banjar ke dalam persaingan dengan kekuatan dagang dari luar, termasuk Belanda.
Pusat pemerintahan Banjar tidak bertahan di satu tempat sepanjang sejarahnya. Pada 1612, serangan Belanda menghancurkan kawasan Banjar Lama di Kuin. Perkembangan berikutnya membawa pusat pemerintahan ke Martapura dan kawasan sekitarnya.
Martapura kini merupakan ibu kota Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada masa kesultanan, wilayah ini menjadi pusat pemerintahan yang penting. Sejumlah tempat, termasuk Kayu Tangi, Karang Intan, dan Sungai Mesa, disebut dalam berbagai sumber sebagai lokasi kediaman atau pusat aktivitas penguasa.
Pemerintah Kabupaten Banjar juga menyebut Keraton Bumi Kencana di Martapura sebagai pusat pemerintahan formal hingga penghapusan kesultanan pada 1860.
Perpindahan pusat pemerintahan tersebut memperlihatkan perubahan kedudukan politik Banjar di tengah tekanan kolonial dan perkembangan wilayah kekuasaannya. Banjarmasin dan Martapura karena itu memiliki peran berbeda dalam lintasan sejarah kesultanan.
Pergantian Sultan dan Persaingan Kekuasaan
Sepanjang keberadaannya, Kesultanan Banjar mengalami pergantian penguasa, konflik internal, dan perubahan hubungan dengan kekuatan kolonial.
Urutan para sultan tidak sepenuhnya sama dalam setiap sumber sejarah. Situs resmi Kesultanan Banjar mencatat dua versi silsilah, yakni versi Yusuf Halidi yang menyebut 14 sultan dan versi Abu Daudi yang mencatat 16 sultan.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan kronologi kesultanan perlu mempertimbangkan sumber yang digunakan, terutama untuk periode ketika terjadi perpecahan dan persaingan klaim kekuasaan.
Di antara penguasa pada periode akhir kesultanan, Sultan Sulaiman memerintah pada 1801–1825, kemudian digantikan Sultan Adam al-Watsiq Billah yang memerintah pada 1825–1857.
Pada masa Sultan Adam, hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda semakin menentukan arah pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Banjar mencatat adanya perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dan pemerintah Hindia Belanda pada 1826. Pada 1835, pemerintahan Sultan Adam juga menetapkan aturan hukum yang dikenal sebagai Undang-Undang Sultan Adam.
Perjanjian dan ketetapan hukum tersebut berlangsung ketika pengaruh kolonial semakin kuat di wilayah Banjar. Persoalan batas wilayah berkelindan dengan kedudukan penguasa dan ruang gerak pemerintahan kesultanan. Campur tangan Belanda kemudian semakin nyata dalam persoalan pergantian takhta.
Krisis Suksesi dan Akhir Kesultanan
Wafatnya Sultan Adam pada 1857 membuka perselisihan mengenai penerus takhta. Pangeran Hidayatullah, yang menurut riwayat kesultanan telah diwasiatkan sebagai penerus, tidak menjadi sultan.
Pemerintah kolonial mendukung pengangkatan Tamjidillah II, keputusan yang memicu penolakan dari pendukung Hidayatullah dan memperuncing pertentangan dengan Belanda.
Krisis suksesi menjadi salah satu latar Perang Banjar yang berkobar pada 1859. Perlawanan melibatkan sejumlah tokoh Banjar, termasuk Pangeran Antasari, dalam pertentangan yang tidak hanya menyangkut pergantian penguasa, tetapi juga campur tangan kolonial dan perluasan kekuasaan Belanda.
Pada 11 Juni 1860, pemerintah Hindia Belanda menghapuskan Kesultanan Banjar sebagai lembaga pemerintahan. Wilayah bekas kesultanan kemudian berada di bawah administrasi kolonial. Namun, perlawanan terhadap Belanda tidak langsung berhenti setelah penghapusan tersebut.
Kesultanan Banjar dihidupkan kembali pada 2010 melalui Musyawarah Tinggi Adat. Situs resmi kesultanan mencatat bahwa Gusti Khairul Saleh dianugerahi gelar Pangeran pada Juli tahun itu dan dinobatkan sebagai Raja Muda Kesultanan Banjar pada Desember 2010.
Kebangkitan ini, menurut penjelasan situs tersebut, diarahkan pada pelestarian sejarah dan nilai-nilai budaya Banjar.
Kebangkitan kembali itu perlu dibedakan dari kesinambungan pemerintahan kesultanan sebelum 1860. Dalam konteks Indonesia modern, keberadaan Kesultanan Banjar lebih diarahkan pada penguatan identitas budaya, pelestarian sejarah, dan pendidikan berbasis nilai lokal, bukan pemulihan kekuasaan monarki.
Perjalanannya memperlihatkan bahwa berakhirnya sebuah pemerintahan tidak selalu mengakhiri upaya masyarakat untuk menempatkan warisan sejarahnya dalam kehidupan masa kini.
Catatan Redaksi
Artikel ini menempatkan Kesultanan Banjar sebagai entitas politik historis yang berpusat mula-mula di Banjarmasin dan kemudian di Martapura, wilayah yang kini berada di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
Tahun 1526 lazim digunakan dalam sumber pemerintah daerah dan sejumlah kajian sebagai penanda berdirinya Kesultanan Banjar. Namun, situs resmi Kesultanan Banjar juga mencatat versi 24 September 1524 untuk momentum pengislaman Pangeran Samudra dan keluarganya. Perbedaan ini perlu dipahami sesuai konteks sumber; pengislaman penguasa dan penetapan tahun berdirinya kesultanan tidak selalu merupakan hal yang sama.
Jumlah dan urutan sultan juga berbeda dalam sejumlah historiografi. Artikel ini tidak menetapkan satu silsilah sebagai satu-satunya versi yang benar. Riwayat Pangeran Samudra dan konflik dengan Negara Daha disajikan sebagai tradisi sejarah yang perlu diperbandingkan dengan sumber tertulis dan penelitian akademik.
Sumber Referensi
1. Kesultanan Banjar — Historis dan Genealogis Kesultanan Banjar
2. Pemerintah Kabupaten Banjar — Sejarah
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar — Sejarah Kebudayaan Banjar
4. Damayanti, Vera D. (2019). “Identifikasi Struktur dan Perubahan Lanskap Kota Banjarmasin di Masa Kesultanan (1526–1860).” Jurnal Arsitektur Lansekap. Baca kajian
5. Mansyur dan Rusdi Effendi (2023). “Tipologi dan Ragam Hias Makam Sultan Banjar di Kawasan Lahan Basah Kesultanan Banjar Tahun 1526–1860.” Yupa: Historical Studies Journal.
