Pada 1675, Kerajaan Manganitu di Pulau Sangir Besar menghadapi tekanan VOC untuk menandatangani kontrak politik. Bagi Belanda, perjanjian itu merupakan jalan untuk memperluas pengaruh di kawasan yang terhubung dengan perdagangan rempah.
Bagi Raja Bataha Santiago, tuntutan yang menyertainya menyentuh lebih dari sekadar hubungan politik. Ada tanaman cengkih yang menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat, keyakinan yang dianut kerajaan, dan perangkat kebudayaan yang diwariskan turun-temurun.
Bataha menolak ketiganya. Penolakan itu membawa Manganitu ke dalam peperangan yang berakhir dengan kekalahan militer dan kematian sang raja. Namun, kisahnya tidak berhenti pada nasib seorang penguasa yang berhadapan dengan kekuatan kolonial.
Perlawanan Manganitu juga memperlihatkan bagaimana perdagangan, agama, dan kebudayaan menjadi bagian dari perebutan kuasa di kawasan timur Nusantara pada abad ke-17.
Manganitu di Tengah Perebutan Rempah
Kerajaan Manganitu terletak di pantai barat Pulau Sangir Besar, kini bagian dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Menurut J.P. Tooy dalam buku Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Utara (1984), wilayah kekuasaannya mencakup sebagian daratan pulau tersebut serta sejumlah pulau di sekitarnya, antara lain Mahumu dan Batunderang.
Sebelum Bataha naik takhta, Manganitu telah menjalin hubungan dengan bangsa Eropa yang datang melalui jalur perdagangan di kawasan Maluku dan sekitarnya. Tooy mencatat bahwa Spanyol membangun persahabatan dengan Raja Tompoliu, ayah Bataha, yang memerintah pada 1645–1670.
Hubungan itu juga berkaitan dengan masuknya agama Katolik ke lingkungan kerajaan. Bataha dibaptis sebagai Katolik.
Nama Santiago kemudian disematkan oleh seorang pastor sebagai penghormatan kepada ayahnya, yang mengizinkan pembangunan gereja Katolik Roma di dekat Kauhise. Nama Bataha Santiago yang dikenal kemudian dengan demikian berkaitan dengan sejarah hubungan kerajaan, agama, dan kehadiran Spanyol di kawasan Sangihe.
Bataha naik takhta pada 1670 dan memerintah hingga 1675. Pada masa itu, Belanda berusaha memperluas pengaruhnya di Kepulauan Sangihe.
Menurut Tooy, VOC memanfaatkan hubungan dengan sejumlah kerajaan setempat, termasuk dukungan dari Tahuna, yang ketika itu bermusuhan dengan Manganitu. Setelah upaya mendekati kerajaan-kerajaan lain, Manganitu menjadi sasaran tekanan karena hubungannya yang erat dengan Spanyol.
Persoalannya bukan hanya siapa yang berkuasa di sebuah kerajaan. Pengaruh politik juga menentukan siapa yang dapat mengendalikan perdagangan dan membentuk kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Tiga Tuntutan yang Melampaui Perdagangan
VOC mendesak Bataha Santiago agar menandatangani kontrak politik yang dalam sejumlah sumber disebut Lange Contract. Tooy mencatat tiga tuntutan utama dalam kontrak itu: seluruh tanaman cengkih harus ditebangi, agama yang diperbolehkan hanya aliran Gereformeerd atau Kristen Protestan, dan perangkat kebudayaan kerajaan harus dibakar.
Ketiga tuntutan tersebut menyasar bidang yang berbeda, tetapi dampaknya berhubungan satu sama lain.
Penebangan cengkih akan memengaruhi penghidupan masyarakat sekaligus posisi Manganitu dalam perdagangan rempah. Tooy menafsirkan tuntutan itu sebagai bagian dari upaya Belanda mempertahankan monopoli perdagangan di Maluku dan kawasan yang berada dalam lingkup pengaruh Ternate.
Pembatasan agama tidak dapat dilepaskan dari persaingan pengaruh antara Belanda dan Spanyol. Katolik telah hadir di lingkungan kerajaan melalui hubungan dengan Spanyol, sementara tuntutan Belanda menghendaki agar agama selain Gereformeerd dibatasi.
Ketegangan ini memperlihatkan bahwa persoalan agama menjadi bagian dari perebutan pengaruh atas kerajaan dan masyarakat Sangir-Talaud.
Tuntutan ketiga menyasar perangkat kebudayaan kerajaan. Tooy menafsirkan pembakaran perangkat tersebut sebagai upaya membuka jalan bagi masuknya kebudayaan Barat ke kawasan Sangir-Talaud, dengan Manganitu sebagai percontohan.
Tafsiran ini perlu dipahami sebagai interpretasi Tooy atas peristiwa tersebut, bukan sebagai kepastian mengenai tujuan pembakaran.
Bagi Bataha, menerima kontrak berarti menyetujui tuntutan yang tidak berhenti pada hubungan antara penguasa lokal dan VOC.
Tuntutan itu juga menyentuh sumber penghidupan, keyakinan, serta praktik kebudayaan kerajaan. Penolakannya dapat dipahami dalam konteks tersebut, tanpa harus menyederhanakan seluruh perlawanan sebagai nasionalisme dalam pengertian modern.
Perlawanan yang Dihimpun Bersama
Bataha Santiago tidak menghadapi serangan VOC seorang diri. Tooy mencatat bahwa masyarakat Manganitu menghimpun kekuatan untuk mempertahankan kerajaan. Mereka menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan pedang, dilengkapi perisai.
Kepemimpinan pasukan berada di tangan Diamanti, adik Bataha, yang bertindak sebagai panglima. Ia dibantu Gaghinggihe serta dua saudara perempuan mereka, Apueng dan Sapela. Tooy menyebut keempatnya sebagai babaning, yakni panglima. Apueng dan Sapela memimpin pasukan perempuan.
Keterlibatan perempuan bukan sekadar keterangan tambahan dalam catatan perang tersebut. Ia menunjukkan bahwa pertahanan Manganitu melibatkan lebih banyak unsur masyarakat daripada yang dapat tergambar melalui kisah rajanya saja.
Tooy juga mencatat ungkapan Sangihe, “Bawine Makabeling Seke”, yang diterjemahkannya sebagai “wanita membalikkan peperangan”. Ungkapan itu menjelaskan penghargaan terhadap peran perempuan dalam pertempuran menurut catatan tersebut.
Pasukan Manganitu membangun markas di Paghulu, kawasan yang kini berada di Desa Karatung, Kecamatan Manganitu. Mereka juga menyiapkan kubu pertahanan di Batu Bahara, sekitar dua kilometer ke arah pedalaman dari Tanjung Nento.
Lokasi Batu Bahara memiliki nilai strategis. Dari ketinggian itu, pasukan dapat mengamati sejumlah tanjung dan jalur kedatangan kapal atau perahu musuh. Menurut Tooy, pengintai yang melihat kedatangan lawan akan menyampaikan tanda berupa pekikan yang dikenal sebagai memanrage.
Pertahanan tersebut memperlihatkan bahwa perlawanan Manganitu bukan tindakan spontan. Pasukan kerajaan menyiapkan posisi, mengawasi pergerakan lawan, dan mengerahkan kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya.
Dari Paghulu ke Batu Bahara
Pada 1675, VOC melancarkan tiga serangan terhadap Manganitu. Serangan pertama dan kedua berhasil dipatahkan. Belanda kemudian mengatur serangan ketiga dengan kekuatan lebih besar dan bantuan pasukan dari sejumlah wilayah, termasuk Tahuna, Kundahe, dan Ternate, sebagaimana dicatat Tooy.
Tekanan dan pengepungan yang semakin kuat membuat pasukan Manganitu melepaskan pertahanan di Paghulu. Mereka kemudian memusatkan perlawanan di Batu Bahara. Namun, jumlah pasukan dan perlengkapan senjata yang tidak seimbang akhirnya membuat kubu itu jatuh ke tangan Belanda.
Kekalahan di Batu Bahara mengubah jalannya konflik. VOC menawarkan perundingan kepada Bataha Santiago. Raja Manganitu itu menerima tawaran tersebut, tetapi menurut catatan Tooy, perundingan hanya menjadi siasat untuk menangkapnya tanpa pertempuran lanjutan.
Bataha kemudian dibawa ke Tahuna. Ia diperlakukan dengan sopan pada awalnya, sementara Padtbrugge berusaha membujuknya menandatangani kontrak politik. Bujukan dan ancaman dilancarkan bergantian. Sejumlah raja bawahan juga dilibatkan untuk memengaruhi keputusannya. Bataha tetap menolak.
Penolakan Terakhir di Tahuna
Tooy mencatat sebuah pernyataan yang dinisbatkan kepada Bataha ketika ia berhadapan dengan Padtbrugge. Isinya menegaskan kesediaannya menghadapi kematian daripada mengorbankan keyakinan dan kebebasannya.
Pernyataan tersebut kemudian dicatat dalam buku yang terbit jauh setelah peristiwa 1675, kalimatnya perlu diperlakukan sebagai kutipan yang diwariskan melalui sumber sejarah, bukan otomatis sebagai transkrip percakapan sezaman.
Padtbrugge akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Bataha Santiago. Eksekusi dilaksanakan dengan cara digantung pada malam hari di bukit Tonggeng, kawasan Tanjung Tahuna, pada 1675.
Setelah mengetahui kematian rajanya, Diamanti dan Gaghinggihe mencari jenazah Bataha dan membawanya kembali ke Manganitu secara diam-diam. Ia kemudian dimakamkan di Tanjung Nento, di sebelah barat daya Paghulu, kawasan yang kini dikenal sebagai Karatung.
Kisah pemulangan jenazah itu menutup satu babak perlawanan bersenjata Manganitu, tetapi tidak menghapus arti penolakan yang mendahuluinya. Bataha menghadapi tekanan untuk menerima kekuasaan VOC dan tetap bertahan pada keputusannya meski berada dalam tawanan.
Dari Manganitu ke Sejarah Nasional
Bataha Santiago kemudian dikenang sebagai tokoh perlawanan dari Kepulauan Sangihe. Makamnya di Karatung menjadi tempat penghormatan, sementara kisah perjuangannya terus dicatat dalam sejarah daerah. Pemerintah daerah juga memperingati jasanya melalui ziarah dan kegiatan penghormatan.
Pada 2023, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Bataha Santiago. Pengakuan tersebut membawa namanya ke dalam sejarah nasional, melampaui wilayah tempat ia memerintah dan melawan VOC.
Namun, arti perjuangan Bataha tidak hanya terletak pada gelar yang diterimanya. Kisah Manganitu menunjukkan bahwa perluasan kekuasaan kolonial dapat menyentuh banyak sisi kehidupan sekaligus: perdagangan yang menopang ekonomi masyarakat, agama yang hidup di lingkungan kerajaan, serta perangkat kebudayaan yang memberi bentuk pada kehidupan bersama.
Penolakan Bataha Santiago lahir dalam konteks sejarah abad ke-17, ketika kerajaan-kerajaan di Nusantara menghadapi persaingan kekuatan asing dan tekanan untuk mengubah hubungan politik mereka.
Bataha bukan sekadar kisah seorang raja yang kalah dalam perang. Ia juga mengingatkan bahwa keputusan untuk tidak tunduk dapat membawa konsekuensi besar, terutama ketika yang dipertaruhkan bukan hanya kekuasaan seorang penguasa, melainkan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya.
