Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda belum mengenal Indonesia sebagai negara merdeka. Penduduk kepulauan ini hidup dalam masyarakat yang beragam, sementara pemerintahan kolonial mengatur kehidupan politik dan ekonomi secara tidak setara.
Perlawanan terhadap kekuasaan Belanda telah berlangsung jauh sebelum masa itu, dari perang besar hingga penolakan di tingkat lokal. Perubahan pada awal abad ke-20 bukan berarti perlawanan baru dimulai, melainkan munculnya cara lain untuk menghimpun dukungan: melalui sekolah, surat kabar, perkumpulan, dan organisasi modern.
Sekolah, Pers, dan Kesadaran Baru
Politik Etis yang diumumkan pemerintah Belanda pada 1901 sering dikaitkan dengan meluasnya pendidikan modern bagi sebagian penduduk bumiputra. Aksesnya tetap terbatas, tetapi sekolah menghasilkan kelompok terpelajar yang mampu membaca perdebatan baru dan menjalin hubungan di luar lingkungan asal mereka.
Pendidikan tidak otomatis membuat seseorang menjadi pejuang kemerdekaan. Namun, sebagian lulusan sekolah mulai mempertanyakan ketimpangan yang mereka alami, termasuk terbatasnya kesempatan dan hak politik bagi penduduk bumiputra. Pengalaman tersebut bertemu dengan gagasan yang beredar melalui buku, surat kabar, dan hubungan dengan dunia luar.
Pers menjadi ruang penting bagi perdebatan itu. Tulisan mengenai pendidikan, kondisi sosial, perdagangan, dan pemerintahan dapat dibaca di berbagai tempat, lalu memicu tanggapan yang melampaui satu kota. Bahasa Melayu, yang telah lama menjadi bahasa perhubungan di kepulauan ini, membantu mempertemukan pembaca dengan latar bahasa berbeda.
Pada 20 Mei 1908, para pelajar STOVIA di Batavia mendirikan Budi Utomo, dengan dr. Soetomo sebagai salah satu tokoh utamanya. Organisasi ini kemudian dipandang sebagai penanda kebangkitan nasional terorganisasi, meskipun pada masa awal kegiatannya lebih menekankan pendidikan, kebudayaan, dan kemajuan sosial, terutama di kalangan masyarakat Jawa dan Madura.
Budi Utomo bukan partai kemerdekaan massal seperti yang dikenal pada masa berikutnya. Arti pentingnya terletak pada penggunaan organisasi modern untuk menyusun tujuan, menghimpun anggota, dan mengupayakan perubahan secara terstruktur. Perkembangan setelahnya menunjukkan bahwa bentuk dan arah perjuangan masih terus diperdebatkan.
Organisasi dengan Tujuan Berbeda
Sarekat Dagang Islam tumbuh pada dekade awal abad ke-20 dari kepentingan pedagang, lalu berkembang menjadi Sarekat Islam dengan jangkauan sosial yang lebih luas. Di bawah tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto, organisasi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan persoalan ekonomi, martabat, dan ketidakadilan yang mereka hadapi.
Pada 1912, Indische Partij didirikan oleh E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, yang kemudian dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara. Organisasi ini mengusung gagasan politik yang lebih tegas tentang persatuan penduduk Hindia dan penentangan terhadap kolonialisme. Sikap tersebut membuat para pendirinya berhadapan langsung dengan pemerintah kolonial.
Pada 1913, ketiga tokoh itu diasingkan ke Belanda setelah aktivitas politik mereka dipandang mengancam kekuasaan kolonial. Pengasingan tersebut memperlihatkan betapa sempitnya ruang bagi gerakan yang menuntut perubahan politik. Tulisan dan tindakan mereka, bagaimanapun, terus menjadi bagian dari perdebatan tentang hak, identitas, dan masa depan Hindia.
Jalur pergerakan tidak hanya berlangsung melalui organisasi politik. Muhammadiyah, yang berdiri pada 1912, bergerak dalam pembaruan pendidikan dan kehidupan sosial-keagamaan. Organisasi perempuan, kelompok buruh, perkumpulan pelajar, dan berbagai komunitas lain juga membangun ruang kegiatan sendiri; tujuan mereka tidak selalu sama, tetapi aktivitas tersebut memperluas keterlibatan masyarakat dalam urusan publik.
Perbedaan pandangan kadang menimbulkan perselisihan tentang strategi, kepemimpinan, dan bentuk perubahan yang diinginkan. Justru karena itu, pergerakan nasional lebih tepat dipahami sebagai proses yang terdiri atas banyak kelompok dan gagasan, bukan satu organisasi tunggal yang sejak awal memiliki arah seragam.
Dari Identitas Daerah ke Sumpah Pemuda
Di kalangan pelajar, perkumpulan seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, dan Jong Celebes mempertemukan anak muda yang membawa identitas daerah masing-masing. Nama organisasi itu menunjukkan bahwa asal-usul tetap penting, tetapi pertemuan antarkelompok memberi kesempatan untuk membicarakan kepentingan bersama.
Kongres Pemuda I pada 1926 menjadi salah satu upaya mempererat hubungan di antara perkumpulan tersebut. Persatuan belum langsung tercapai dalam bentuk ikrar bersama, tetapi pertemuan itu membantu menempatkan kerja sama antarpemuda sebagai persoalan yang perlu diperjuangkan secara sadar.
Kongres Pemuda II berlangsung di Batavia pada 27–28 Oktober 1928. Para peserta menyatakan tekad mengenai satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Pada kongres itu, Wage Rudolf Supratman memperdengarkan “Indonesia Raya” dalam bentuk instrumental.
Sumpah Pemuda tidak mengakhiri pemerintahan kolonial dan tidak berarti semua penduduk langsung memiliki pandangan politik yang sama. Namun, ikrar tersebut memperkuat penggunaan nama Indonesia sebagai identitas politik bersama. Bahasa Indonesia juga memperoleh kedudukan simbolis yang penting di tengah keragaman bahasa daerah.
Setelah 1928, gerakan kebangsaan terus menghadapi tekanan dan perdebatan. Partai Nasional Indonesia, yang berdiri pada 1927 dan terkait erat dengan kepemimpinan Sukarno, menjadi salah satu kekuatan politik yang menuntut kemerdekaan; sementara organisasi lain tetap bekerja melalui jalur pendidikan, sosial, agama, dan politik dengan strategi masing-masing.
Ketika organisasi-organisasi awal itu tumbuh, kemerdekaan masih belum dekat. Mereka belum selalu sepakat tentang tujuan jangka pendek maupun cara mencapainya. Namun, jaringan lintas daerah, pers, pengalaman berorganisasi, dan gagasan tentang identitas bersama telah menyediakan landasan bagi perjuangan yang berlanjut pada dekade-dekade berikutnya.
CATATAN REDAKSI
Artikel ini menelusuri pertumbuhan pergerakan nasional sejak awal abad ke-20 hingga Sumpah Pemuda pada 1928. Pembahasan menekankan perubahan metode perjuangan, dari perlawanan lokal menuju penggunaan pers, pendidikan, organisasi modern, dan gagasan kebangsaan.
Tanggal pendirian organisasi dan peristiwa utama perlu dibaca sesuai konteks zamannya. Budi Utomo lazim dipakai sebagai penanda kebangkitan nasional terorganisasi, tetapi bukan awal seluruh perlawanan terhadap kolonialisme. Organisasi-organisasi yang tumbuh sesudahnya memiliki latar, tujuan, dan strategi yang beragam.
Artikel ini tidak menyamakan seluruh organisasi sebagai gerakan kemerdekaan dengan orientasi identik. Perbedaan tersebut merupakan bagian penting dari sejarah pembentukan nasionalisme Indonesia.
Cakupan tulisan berhenti pada perkembangan sesudah Sumpah Pemuda. Pergerakan pada 1930-an, pendudukan Jepang, dan jalan menuju Proklamasi akan dibahas dalam artikel lan jutan.
