Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, bertemu dengan Gubernur Provinsi Jeju, Oh Young-hun, untuk menjajaki perluasan kerja sama pendidikan berbasis lingkungan atau sekolah ramah lingkungan dalam Forum Menteri Pendidikan APEC ke-7 di Jeju.
Pertemuan bilateral ini membahas potensi kerja sama di bidang pendidikan berbasis lingkungan, khususnya pemanfaatan energi terbarukan dan pengelolaan limbah di sekolah.
Didampingi Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Toni Toharudin serta Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk Korea, Amaliah Fitriah, Menteri Mu’ti menekankan pentingnya pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya, untuk mendukung satuan pendidikan di daerah-daerah yang belum teraliri listrik.
“Beberapa daerah di Indonesia belum terjangkau listrik. Pemanfaatan energi terbarukan untuk menyediakan listrik di daerah-daerah ini akan sangat membantu sekolah ramah lingkungan,” tuturnya dilansir dari kemendikdasmen.go.id.
Baca juga: Cadangan Beras Pemerintah Tembus 3,7 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah Sejak 1969
Selain itu, Menteri Mu’ti juga menyoroti pentingnya peningkatan pengelolaan limbah di lingkungan sekolah. Salah satu bentuk kerja sama yang sudah berjalan adalah pengelolaan limbah sekolah di Bontang, Kalimantan Timur, yang melibatkan pihak Jeju.
Gubernur Jeju, Oh Young-hun, menyambut positif usulan tersebut. Ia menyatakan ketertarikan untuk berbagi praktik terbaik dari Jeju, khususnya dalam hal transisi energi dan teknologi bersih.
“Kami sangat tertarik untuk memperlihatkan model energi terbarukan kami diterapkan di negara lain,” kata Gubernur Oh.
Lebih lanjut, Kepala BSKAP Toni Toharudin menambahkan bahwa peluang kolaborasi juga terbuka di sektor pendidikan vokasi. Menurutnya, Pemerintah Jeju dapat mendukung penerapan proyek percontohan di Indonesia yang mengadaptasi teknologi dan praktik terbaik dari wilayah mereka.
Kerja sama mengenai sekolah ramah lingkungan ini diharapkan dapat memperkuat upaya transformasi pendidikan berwawasan lingkungan di Indonesia dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.
