Warisan budaya bukan sekadar jejak masa lalu. Di dalamnya tersimpan pengetahuan, ingatan, dan hubungan sebuah masyarakat dengan sejarahnya. Karena itu, ketika benda atau artefak budaya berada jauh dari negeri asalnya, persoalannya bukan hanya siapa yang menyimpan dan merawatnya, melainkan juga bagaimana warisan itu dapat kembali terhubung dengan masyarakat yang memiliki ikatan sejarah dengannya.
Persoalan tersebut dibawa Indonesia ke Sidang Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Kamis, 8 Oktober 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa repatriasi merupakan bagian penting dari kedaulatan budaya Indonesia.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah Koleksi Dubois dari Belanda, yang mencakup lebih dari 30.000 fosil terkait Homo erectus, dikenal pula sebagai Java Man atau Manusia Jawa. Indonesia terus bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk mendorong pengembalian benda dan artefak budaya tersebut.
“Bagi Indonesia, repatriasi merupakan keharusan moral untuk memulihkan keutuhan warisan budaya, mengatasi ketidakadilan sejarah, dan membangun rasa saling menghormati,” kata Fadli.
Pernyataan itu menempatkan repatriasi bukan semata-mata sebagai pemindahan koleksi antarnegara. Upaya tersebut juga menyangkut pemulihan hubungan dengan sejarah dan penghormatan terhadap asal-usul budaya. Kementerian Kebudayaan tidak merinci jadwal maupun mekanisme pemulangan Koleksi Dubois dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan ini.
Kebudayaan di tengah dunia yang terpecah
Dalam forum yang dihadiri 40 negara anggota Dewan Eksekutif dan sejumlah negara pengamat itu, Indonesia juga menyoroti tantangan global, mulai dari konflik dan pengungsian hingga ketimpangan, krisis iklim, dan perkembangan teknologi.
Fadli menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup dibangun melalui kesepakatan politik. Pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan akses terhadap informasi turut menentukan terbentuknya saling pengertian.
“Perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada kesepakatan politik. Perdamaian harus dibangun melalui pendidikan yang memperluas kesempatan, ilmu pengetahuan yang mendorong kemajuan umat manusia, kebudayaan yang memperkuat saling pengertian, serta akses terhadap informasi yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih tangguh,” ujarnya.
Indonesia menyampaikan keprihatinan atas konflik yang berdampak pada masyarakat sipil, termasuk sekolah, universitas, perpustakaan, situs keagamaan, warisan budaya, jurnalis, dan pendidik. Indonesia juga menyerukan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dampak konflik terhadap kebudayaan tidak berhenti pada kerusakan bangunan atau benda bersejarah. Terputusnya pendidikan, hilangnya akses informasi, dan tercerainya masyarakat dari lingkungan hidupnya dapat mengganggu keberlanjutan pengetahuan serta tradisi. Karena itu, Indonesia mendorong penguatan dokumentasi kerusakan, pelindungan warisan budaya, keberlanjutan pendidikan, dan kebebasan berekspresi di wilayah terdampak konflik maupun pengungsian.
Keberagaman sebagai kekuatan
Sebagai negara kepulauan dengan sekitar 290 juta penduduk, 1.340 kelompok etnis, dan 718 bahasa hidup di lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan panjang dalam menjaga keberagaman. Dalam sidang tersebut, Fadli menyampaikan bahwa keberagaman merupakan sumber ketahanan sekaligus modal pembangunan berkelanjutan.
Indonesia menyoroti pelindungan warisan budaya hidup, pendidikan inklusif, pengembangan ilmu kelautan dan kesiapsiagaan tsunami, serta hubungan antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan lokal. Indonesia juga mendorong tata kelola kecerdasan artifisial yang etis dan inklusif.
“Kemajuan teknologi harus mempersempit kesenjangan, bukan memperlebar ketidaksetaraan. Tata kelola AI harus tetap etis dan transparan, dengan menghormati keberagaman budaya dan bahasa serta hak-hak masyarakat,” ujar Fadli.
Menurut pernyataannya, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology. Indonesia mendorong agar negara-negara berkembang memperoleh dukungan keahlian, peningkatan kapasitas, dan kebijakan untuk pemanfaatan AI yang etis.
Di bidang bahasa, Fadli menyoroti pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO. Pengakuan tersebut memperluas ruang bagi bahasa dan perspektif yang beragam dalam kerja sama internasional. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana mewariskan pengetahuan dan menyampaikan pengalaman masyarakat.
Indonesia turut mendorong keterwakilan geografis yang lebih adil di Sekretariat UNESCO, khususnya bagi negara-negara Asia dan Pasifik, serta reformasi organisasi agar lebih efektif dan responsif tanpa mengurangi mandat dasarnya.
Repatriasi sebagai awal hubungan baru
Di antara agenda yang disampaikan Indonesia di Paris, repatriasi mempertemukan persoalan sejarah dengan hubungan antarbangsa pada masa kini. Pemulangan benda budaya perlu berjalan bersama dialog, penelitian, dokumentasi, pelindungan, dan akses masyarakat terhadap warisan tersebut.
Sebab, pemulangan saja tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Warisan yang kembali akan memiliki makna lebih luas ketika masyarakat dapat mempelajarinya, memahami konteks sejarahnya, dan menghubungkannya dengan kehidupan hari ini.
Pesan Indonesia di UNESCO pun melampaui urusan satu koleksi atau satu forum diplomatik. Indonesia mendorong kerja sama internasional yang melindungi warisan budaya, memberi ruang bagi keberagaman, memperluas akses terhadap pengetahuan, dan menjaga dialog di tengah perbedaan.
Dalam dunia yang terus menghadapi konflik dan perubahan, kebudayaan mengingatkan bahwa hubungan antarmanusia juga tumbuh dari ingatan, bahasa, pengetahuan, dan warisan yang dihargai bersama. Fadli menegaskan bahwa UNESCO harus menjadi ruang bagi pengetahuan, jembatan di tengah perbedaan, penjaga kemanusiaan bersama, dan pembangun perdamaian.
