Di pesisir barat Sulawesi Tengah, menghadap Selat Makassar, Donggala pernah menjadi salah satu simpul perdagangan laut yang menghubungkan wilayah-wilayah di Sulawesi dengan jaringan pelayaran yang lebih luas. Perannya tumbuh bersama Kerajaan Banawa, kemudian berubah seiring masuknya kekuasaan kolonial, perkembangan jalur pelayaran, dan pergeseran fungsi pelabuhan.
Sejarah Donggala memperlihatkan bahwa arti sebuah pelabuhan tidak hanya ditentukan oleh ramainya kapal yang berlabuh. Letak geografis, kepentingan politik, dan arah perdagangan turut menentukan kedudukan suatu bandar dari satu zaman ke zaman berikutnya.
Kerajaan Banawa dan Asal-Usul Donggala
Sebelum dikenal sebagai wilayah administratif Kabupaten Donggala, kawasan ini memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan Kerajaan Banawa. Kerajaan tersebut tumbuh dari satuan-satuan politik lokal yang kemudian berkembang menjadi kekuatan yang lebih terorganisasi.
Penelitian Juniarti tentang Elite dan Konflik Politik di Kerajaan Banawa pada periode 1888–1942 menjelaskan bahwa pembentukan kerajaan berkaitan dengan perkembangan sejumlah kampung yang memiliki kekuasaan otonom. Satuan-satuan tersebut kemudian berhimpun dalam federasi yang dikenal sebagai Pitunggota, sebelum berkembang menjadi Kerajaan Banawa.
Kajian itu juga memperlihatkan bahwa sejarah Banawa tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara kerajaan dan kekuatan asing. Persaingan kepentingan di kalangan elite lokal turut membentuk dinamika politik kerajaan.
Dalam tesisnya yang diselesaikan pada 2001, Juniarti menelaah perubahan hubungan kekuasaan di Banawa sejak penandatanganan Lange Verklaring dengan pemerintah kolonial Belanda hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada 1942. Penelitian tersebut menjadi salah satu rujukan untuk memahami bagaimana kekuasaan lokal menghadapi perluasan pengaruh kolonial.
Bandar Niaga di Jalur Selat Makassar
Letak Donggala di pesisir Selat Makassar membuatnya memiliki posisi penting dalam jaringan perdagangan dan pelayaran. Kawasan ini menjadi penghubung antara pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi, termasuk Makassar dan Manado, sekaligus pintu keluar bagi hasil bumi dari wilayah sekitarnya.
Kajian sejarah tentang Donggala mencatat peran pelabuhan tersebut dalam perdagangan kopra dan komoditas lainnya. Pelabuhan menjadi tempat berkumpulnya hasil bumi sebelum diangkut ke pusat perdagangan yang lebih besar. Aktivitas tersebut turut membentuk hubungan ekonomi antara Donggala dan daerah-daerah di sekitarnya.
Penelitian Lukman Nadjamuddin dan Idrus dalam artikel akademik Donggala: From Imperialism to the Regency Establishment menjelaskan bahwa kepentingan Belanda terhadap Donggala berkaitan dengan perhitungan ekonomi dan politik. Penguasaan atas kawasan ini dinilai penting untuk mengamankan jalur perdagangan di Selat Makassar sekaligus memperluas eksploitasi ekonomi kolonial.
Dengan demikian, pelabuhan Donggala tidak berdiri sendiri sebagai tempat pertukaran barang. Pelabuhan ini menjadi bagian dari jaringan yang menghubungkan kepentingan penguasa lokal, pedagang, dan kekuatan kolonial.
Kepentingan Kolonial dan Perubahan Kekuasaan
Posisi strategis Donggala membuatnya masuk dalam perhitungan politik dan perdagangan Belanda. Hubungan kolonial dengan Banawa berkembang melalui perjanjian dan campur tangan terhadap kekuasaan setempat. Proses tersebut tidak berlangsung tanpa perlawanan.
Penelitian Nadjamuddin dan Idrus mencatat bahwa upaya Belanda menundukkan Kerajaan Banawa menghadapi penolakan. Perlawanan muncul dalam bentuk serangan fisik dan gerakan dari sejumlah tokoh lokal. Kajian tersebut menempatkan perebutan Donggala sebagai bagian dari upaya kolonial mengamankan jalur perdagangan dan memperluas kendali politik di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, penelitian Juniarti menunjukkan bahwa konflik kepentingan di kalangan elite Banawa turut memengaruhi hubungan kerajaan dengan pemerintah kolonial. Melalui kontrak politik, penundukan kekuasaan, dan perluasan wilayah, Belanda memperkuat pengaruhnya. Kedudukan elite pribumi kemudian semakin terdesak dan bergantung pada pemerintah kolonial.
Dua kajian tersebut memperlihatkan bahwa perubahan politik Banawa tidak cukup dijelaskan sebagai akibat tekanan dari luar. Persaingan di dalam kerajaan juga menjadi bagian dari dinamika yang membuka ruang bagi campur tangan kolonial.
Perubahan kekuasaan itu berlangsung dalam rentang waktu panjang. Donggala tetap memiliki arti strategis karena letaknya, tetapi kendali atas wilayah dan arah pemanfaatan pelabuhannya semakin berkaitan dengan kepentingan pemerintahan kolonial.
Jalur 14 dan Jaringan Pelayaran KPM
Pada akhir abad ke-19, peran Donggala dalam jaringan pelayaran kolonial memperoleh bentuk yang lebih teratur melalui Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), perusahaan pelayaran yang beroperasi di Hindia Belanda.
Skripsi berjudul Pasang Surut Identitas yang tersimpan di repositori UIN Datokarama mencatat bahwa sejak 1888, KPM memasukkan Pelabuhan Donggala ke dalam jaringan pelayarannya. Jalur tersebut menghubungkan Surabaya, Makassar, dan Manado, dengan Donggala sebagai salah satu tempat persinggahan untuk mengangkut hasil bumi, terutama kopra.
Catatan sejarah mengenai pelabuhan ini juga menyebut Jalur 14 dalam kaitannya dengan jaringan pelayaran KPM. Penetapan jalur tersebut memperlihatkan bagaimana posisi geografis Donggala terhubung dengan sistem transportasi laut yang lebih luas.
Kehadiran jaringan pelayaran terjadwal membuat pelabuhan memiliki fungsi penting bagi distribusi komoditas. Hasil bumi dari daerah sekitar dapat dikumpulkan dan diteruskan menuju pelabuhan lain, sementara aktivitas kapal ikut membuka hubungan perdagangan dengan masyarakat dari berbagai wilayah.
Namun, jaringan pelayaran juga menempatkan Donggala dalam sistem ekonomi kolonial. Arus komoditas dan arah pengangkutan tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga oleh kepentingan perdagangan yang lebih luas.
Ketika Pusat Pelayaran Bergeser
Kedudukan pelabuhan dapat berubah seiring perkembangan infrastruktur, jalur transportasi, dan kebutuhan logistik. Dalam sejarah Donggala, pergeseran fungsi pelabuhan menjadi bagian penting untuk memahami perubahan peran kota ini.
Laporan Tirto berjudul Pelabuhan Donggala Jaya Sejak Zaman Kerajaan Lalu Dimatikan Orba yang terbit pada 9 Oktober 2018 mengulas kemunduran peran pelabuhan tersebut. Artikel itu mengaitkan perubahan tersebut dengan kebijakan dan perkembangan pelabuhan lain di kawasan Sulawesi Tengah.
Pergeseran aktivitas pelayaran tidak berarti bahwa seluruh kegiatan pelabuhan di Donggala berhenti. Untuk memahami perubahan itu secara proporsional, perlu dibedakan antara berkurangnya kedudukan Donggala sebagai simpul utama pelayaran dan keberlanjutan fungsi pelabuhan dalam melayani kebutuhan daerah.
Perubahan tersebut juga memperlihatkan bahwa kejayaan sebuah bandar tidak selalu berlangsung tetap. Pelabuhan yang pernah menempati posisi penting dalam jaringan perdagangan dapat menghadapi persaingan baru ketika pusat pelayanan, infrastruktur, dan kebutuhan angkutan berkembang.
Pelabuhan yang Kembali Beroperasi
Gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang melanda Sulawesi Tengah pada 2018 menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur, termasuk fasilitas pelabuhan. Upaya pemulihan kemudian dilakukan untuk mengembalikan fungsi dan meningkatkan pelayanan pelabuhan di kawasan Teluk Palu.
Kementerian Perhubungan mencatat bahwa rekonstruksi Pelabuhan Donggala berlangsung pada 15 Februari 2022 hingga 10 Maret 2024. Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan dermaga, fasilitas terminal penumpang, kantor pelayanan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Dalam keterangan resmi mengenai pengoperasian terminal penumpang pada 2024, Kementerian Perhubungan menyebut Pelabuhan Donggala memiliki dermaga penumpang dan dermaga kargo. Pelabuhan ini melayani bongkar muat semen, pupuk, hasil alam, dan hasil pertanian, serta dapat melayani kapal dengan kapasitas hingga 6.000 DWT.
Informasi tersebut memperlihatkan bahwa Pelabuhan Donggala masih memiliki fungsi ekonomi dan transportasi. Perannya kini tidak harus sama dengan kedudukan yang pernah dimilikinya pada masa kerajaan atau pemerintahan kolonial. Pelabuhan itu dapat dibaca sebagai bagian dari upaya menghubungkan kembali kebutuhan angkutan dan logistik masyarakat dengan infrastruktur maritim.
Kota Tua, Tenun, dan Tradisi Pesisir
Sejarah Donggala tidak hanya tersimpan dalam catatan kerajaan dan perjalanan pelabuhannya. Jejak masa lalu juga hadir melalui bangunan lama, kegiatan ekonomi masyarakat, dan tradisi yang berkembang di kawasan pesisir.
Liputan BeritaPalu pada 28 September 2025 mengangkat hubungan antara budaya dan pariwisata Donggala melalui tradisi layang-layang dan tenun Donggala. Tenun menjadi salah satu produk budaya yang berkaitan dengan keterampilan masyarakat setempat, sedangkan kegiatan layang-layang memperlihatkan keberlanjutan tradisi dalam ruang sosial masyarakat.
Bangunan-bangunan lama di kawasan kota juga menjadi bagian dari narasi sejarah Donggala. Liputan tentang penelusuran Kota Tua Donggala, misalnya, menyebut sejumlah lokasi yang dikunjungi, termasuk Toko Tenghieng, Sekolah Cina, Souraja, dan bekas kantor bea cukai. Keberadaan tempat-tempat tersebut memberi petunjuk tentang lapisan kegiatan perdagangan, pendidikan, permukiman, dan administrasi pada masa lalu.
Warisan itu tidak berdiri terpisah dari sejarah pelabuhan. Aktivitas maritim mendorong hubungan Donggala dengan berbagai kelompok masyarakat dan jaringan perdagangan. Dalam perjalanan panjangnya, hubungan tersebut ikut membentuk lingkungan kota serta kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya.
Meski demikian, keberadaan bangunan lama dan tradisi tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh sejarah Donggala. Setiap lokasi dan praktik budaya tetap perlu ditempatkan sesuai konteks serta ditopang sumber yang dapat diperiksa.
Donggala dan Perubahan Nasib Sebuah Pelabuhan
Dari Kerajaan Banawa hingga jaringan pelayaran KPM, Donggala berkali-kali menempati posisi penting karena letaknya di Selat Makassar. Kepentingan perdagangan membuat kawasan ini menjadi bagian dari perhitungan politik kerajaan dan pemerintah kolonial. Setelah itu, perubahan jaringan pelayaran menggeser kedudukan pelabuhan, sementara bencana pada 2018 menghadirkan tantangan baru bagi infrastruktur maritimnya.
Rekonstruksi pelabuhan dan keberadaan warisan kota tua, tenun, serta tradisi pesisir memperlihatkan bahwa sejarah Donggala tidak berhenti pada masa kejayaan bandar niaga. Peran pelabuhan dapat berubah, tetapi hubungan masyarakat dengan laut tetap menjadi bagian penting dari perjalanan kawasan ini.
Donggala hari ini tidak harus mengulang kedudukan masa lalunya untuk tetap berarti. Memahami sejarah pelabuhannya justru membantu melihat bagaimana letak geografis, kekuasaan, perdagangan, dan kehidupan masyarakat bersama-sama membentuk perjalanan sebuah kota di pesisir Sulawesi Tengah.
CATATAN REDAKSI
Tulisan ini menelusuri Donggala sebagai ruang pertemuan perdagangan, perebutan kekuasaan, dan kehidupan masyarakat pesisir. Dengan merujuk penelitian akademik, liputan media, dan sumber resmi pemerintah, EMMANUS berupaya membedakan fakta sejarah dari informasi yang belum terverifikasi. Perubahan peran pelabuhan bukan akhir dari sejarah Donggala, melainkan bagian dari perjalanan panjang yang jejaknya masih terlihat pada kota tua, tenun, dan tradisi pesisir.
