Presiden Prabowo Subianto merespons langsung tuntutan ratusan ribu buruh yang memadati kawasan Monas dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dengan mengumumkan sejumlah langkah konkret di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini adalah dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK
Di hadapan lebih dari 200.000 pekerja dari berbagai sektor, Prabowo menyampaikan komitmen pemerintah untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kedua lembaga ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjawab persoalan yang selama ini dihadapi para buruh.
“Hadiah untuk kaum buruh hari ini adalah komitmen kami membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan melibatkan seluruh pimpinan serikat pekerja,” tegas Prabowo dalam pidatonya, Kamis (1/5/2025) dikutip dari BPMI Setpres.
Dewan ini memiliki mandat untuk mengevaluasi berbagai regulasi ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja, serta menyampaikan rekomendasi langsung kepada presiden. Isu pemutusan hubungan kerja sepihak menjadi sorotan utama Presiden.
“Satgas PHK akan kami bentuk untuk memastikan tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja yang semena-mena,” janjinya dilansir dari infopublik.id.
Baca juga: Lima Janji Prabowo di May Day 2025
Percepat Regulasi UU Pekerja
Satgas ini akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan. Pemerintah juga menargetkan percepatan pembahasan beberapa regulasi penting.
Beberapa diantaranya seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta regulasi khusus bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang hadir langsung menyatakan kesiapan legislatif untuk segera membahas RUU PPRT. “Minggu depan kami mulai pembahasan intensif,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi buruh terkait pemberantasan korupsi, Prabowo secara terbuka menyatakan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset. “Saya mendukung penuh! Tidak boleh ada pencuri uang rakyat yang bisa menikmati hasil korupsinya,” serunya.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyambut positif langkah Presiden, namun menekankan pentingnya implementasi nyata. “Kami apresiasi pembentukan Dewan Kesejahteraan, tapi akan terus mendorong realisasi konkret di lapangan,” ujarnya. Sementara itu, Ely Rosita Silaban dari KSBSI mengingatkan pentingnya independensi lembaga tersebut agar benar-benar berpihak pada buruh. “Dewan ini harus benar-benar independen dan berpihak pada buruh, bukan sekadar formalitas.”
Baca juga: Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Buruh Internasional 2025
Aksi Nyata Presiden Setelah Orasi
Usai menyampaikan pidato, Presiden langsung menggelar rapat terbatas bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, dan pimpinan DPR guna menindaklanjuti rencana yang telah diumumkan. Tidak ada waktu tunggu. Rakyat butuh kepastian sekarang,” tutup Prabowo
Peringatan May Day 2025 dipandang sebagai titik balik hubungan antara pemerintah dan kaum buruh, dengan hadirnya kebijakan yang tidak sekadar retorika, melainkan diiringi struktur kelembagaan konkret demi perlindungan jangka panjang bagi pekerja Indonesia.
