Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) mengambil langkah cepat menindaklanjuti peringatan “yellow card” yang diberikan oleh UNESCO kepada Geopark Kaldera Toba.
Sebagai bagian dari respons tersebut, Kemenpar mengundang GM Badan Pengelola Kaldera Toba Unesco Global, Dr Azizul Kholis, untuk memberikan asistensi dan penjelasan mengenai status terbaru serta rekomendasi yang harus dipenuhi.
Kronologi Pemberian Yellow Card
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenpar, Dr. Azizul menguraikan kronologi pemberian kartu kuning oleh UNESCO dan rencana pemulihan status Geopark Kaldera Toba. Ia menyebutkan bahwa pihaknya membutuhkan waktu dua bulan untuk melakukan pembenahan, dengan evaluasi selanjutnya dijadwalkan pada 15 Juli 2025.
Azizul optimistis seluruh rekomendasi UNESCO dapat dipenuhi melalui kolaborasi lintas pihak dari pemerintah pusat hingga daerah.
“Gubernur Sumarera Utara sudah memberi atensi yang tinggi untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba kembali ke green card,” kata Azizul dilansir dari kemenpar.go.id.
Geopark Kaldera Toba sebelumnya menerima “yellow card” dalam sidang UNESCO Global Geopark yang digelar di Maroko pada 4–5 September 2023. Kartu kuning tersebut merupakan peringatan atas sejumlah ketidaksesuaian dengan standar UNESCO.
Baca juga: Warung Srawung, Ruang Nongkrong Literasi di Pasar Induk Wonosobo
Langkah Strategis Kemenpar
Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto mengatakan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa rekomendasi UNESCO dapat segera dipenuhi.
Beberapa rekomendasi utama dari UNESCO untuk perbaikan agar bisa kembali ke green card adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:
- Warisan geologi dan interpretasinya — diversifikasi cerita geologi dan memperluas survey.
- Warisan alam, budaya, dan buatan — identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut.
- Visibilitas dan kemitraan — peningkatan panel interpretasi dan visibilitas geopark.
- Jejaring dan pelatihan — meningkatkan kerja sama dengan geopark Indonesia lainnya.
Tahun ini Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar telah menyusun beberapa langkah konkret, antara lain:
- Pembuatan Panel Penjelasan/Interpretasi di Geosite
Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi dan warisan alam yang ada di kawasan ini. - Menyelenggarakan event-event MICE, yang mendukung forum dan kegiatan terkait destinasi wisata Geopark Kaldera Toba.
Baca juga: TNI dan Warga Ngadisono Kompak Cor Jalan dalam TMMD Wonosobo
Dana Alokasi Khusus
Kemenpar juga memberikan dukungan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp 56,6 Miliar serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM, koordinasi teknis, dan revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Alokasi dana tersebut terdistribusi ke-8 Kabupaten yang berlokasi di kawasan Danau Toba, peruntukannya sebagai dukungan pembangunan infrastruktur fisik maupun kegiatan nonfisik untuk menunjang pengembangan Danau Toba (termasuk di dalamnya 16 geosites Geopark Kaldera Toba) sebagai destinasi wisata.
Delapan kabupaten yang menerima dukungan DAK meliputi Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba dalam memenuhi rekomendasi UNESCO.
“Kami menyadari bahwa status UNESCO Global Geopark membawa tanggung jawab besar, dan Kemenpar berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam memenuhi setiap persyaratan dan rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO,” tegas Menpar.
Kementerian memastikan bahwa seluruh proses perbaikan akan dipantau secara ketat agar pengelolaan Geopark Kaldera Toba sejalan dengan prinsip pelestarian warisan alam dan pembangunan berkelanjutan.
