Dinamika

Hutan Kota UI dan Persimpangan Kepentingan Pendidikan

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) membuka pembahasan tentang akses pendidikan, perlindungan lingkungan, dan tata kelola ruang publik.

Oleh Ridwan

Kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia dengan pepohonan rindang sebagai ruang hijau di lingkungan perkotaan.
Kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia yang memiliki fungsi ekologis dan menjadi bagian dari ruang hijau di wilayah Depok dan Jakarta Selatan. Foto: Ist
Diterbitkan

Kawasan hijau Universitas Indonesia (UI) di Depok dan Jakarta Selatan bukan sekadar bagian dari lanskap kampus. 

Pepohonan yang tumbuh di dalamnya, kawasan resapan air, serta habitat berbagai jenis flora dan fauna menjadikan hutan tersebut bagian penting dari lingkungan perkotaan. 

Keberadaannya memiliki nilai ekologis sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat dan sivitas akademika.

Perhatian publik terhadap kawasan ini meningkat setelah muncul kabar rencana pemanfaatan lahan sekitar delapan hektare di lingkungan UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial. 

Rencana tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf setelah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada pertengahan November 2026. 

Kebutuhan lahan itu berkaitan dengan rencana penyediaan fasilitas pendidikan bagi lebih dari 3.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Penyebutan Hutan Kota UI sebagai lokasi rencana pembangunan segera memunculkan pertanyaan tentang masa depan kawasan hijau tersebut. 

Kementerian Sosial kemudian menjelaskan bahwa pembangunan tidak akan dilakukan di dalam hutan kota, melainkan pada lahan yang berbatasan dengan kawasan itu. 

Universitas Indonesia juga menegaskan bahwa lahan yang diusulkan berada di area kampus sisi Jakarta, berdekatan dengan kawasan hijau, bukan di dalam Hutan Kota UI.

Penjelasan tersebut penting agar persoalan tidak berkembang dari perbedaan penyebutan lokasi. Perhatian publik perlu diarahkan pada kejelasan status tanah, batas kawasan, dan kesesuaian rencana pembangunan dengan ketentuan tata ruang.

Hutan Kota dan Fungsi Ekologis yang Perlu Dipertahankan

Hutan Universitas Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perencanaan kawasan kampus. Pada 1988, melalui Keputusan Rektor UI Nomor 084/SK/R/UI/1988, lahan penghijauan kampus ditetapkan untuk pengembangan hutan kota. 

Kawasan tersebut dirancang sebagai tempat koleksi dan konservasi plasma nutfah, sekaligus wilayah resapan air yang berkaitan dengan aliran Sungai Ciliwung.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menetapkan kawasan seluas 55,40 hektare di wilayah Jakarta Selatan sebagai Hutan Kota Universitas Indonesia melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3487 Tahun 1999. 

Kawasan ini menjadi bagian dari ruang hijau yang memiliki fungsi ekologis di tengah pertumbuhan wilayah perkotaan.

Menurut dokumentasi Arsip UI, Hutan UI memiliki tiga zona vegetasi, yaitu Wales Barat, Wales Timur, dan Vegetasi Asli. 

Sejumlah penelitian mencatat keberadaan berbagai jenis tumbuhan dan burung di kawasan tersebut. Keanekaragaman ini memperlihatkan bahwa hutan kampus bukan hanya kumpulan pepohonan, melainkan lingkungan hidup bagi berbagai organisme.

Fungsi kawasan hijau juga berkaitan dengan tata air dan kualitas lingkungan. Pepohonan dan tutupan vegetasi membantu menjaga kemampuan tanah menyerap air hujan. 

Dalam kawasan perkotaan yang terus berkembang, keberadaan ruang hijau seperti ini memiliki arti penting untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan.

Nilai ekologis tersebut tidak selalu terlihat dalam perhitungan kebutuhan pembangunan. Lahan kosong atau lahan yang tampak belum dimanfaatkan belum tentu berarti tidak memiliki fungsi. 

Penilaian terhadap suatu bidang tanah perlu memperhatikan status peruntukan, kondisi vegetasi, hubungan dengan kawasan sekitarnya, serta dampak pemanfaatannya dalam jangka panjang.

Sekolah Rakyat dan Kebutuhan Akses Pendidikan

Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat berangkat dari persoalan sosial yang juga membutuhkan perhatian. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Kehadiran sekolah dengan fasilitas memadai diharapkan memberi kesempatan belajar yang lebih baik bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan.

Kebutuhan lahan sekitar delapan hektare yang disampaikan Kementerian Sosial berkaitan dengan rencana menampung lebih dari 3.000 siswa dari tiga jenjang pendidikan. 

Skala tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan lokasi yang cukup luas untuk mendukung kegiatan belajar, fasilitas pendukung, dan kebutuhan operasional sekolah.

Pendidikan merupakan kepentingan publik yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mengurangi kesenjangan sosial. 

Anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi membutuhkan akses terhadap pendidikan yang layak. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan memastikan program tersebut dapat berjalan.

Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak otomatis menghapus kewajiban pemerintah dalam melindungi lingkungan. Kedua kepentingan itu perlu ditempatkan dalam perencanaan yang cermat. 

Sekolah dapat dibangun di lokasi yang sesuai tanpa harus mengorbankan kawasan yang memiliki fungsi ekologis dan perlindungan tertentu.

Di sinilah pencarian lokasi menjadi bagian penting dari kebijakan. 

Ketersediaan tanah negara atau lahan yang dikelola perguruan tinggi tidak dengan sendirinya menjadi alasan bahwa seluruh bidang tanah dapat digunakan untuk pembangunan. Status hukum, peruntukan ruang, kondisi lingkungan, dan kebutuhan masyarakat sekitar tetap harus diperiksa.

Jakarta Mengusulkan Dua Lokasi Alternatif

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku terkejut ketika mengetahui kabar pemanfaatan Hutan Kota UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat. 

Menurut Pramono, Pemprov DKI sebelumnya telah menyiapkan dua lokasi alternatif untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut, masing-masing di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

"Ketika ini (lahan hutan kota UI akan menjadi sekolah rakyat) menjadi berita, terus terang saya juga kaget. Saya juga kaget. Tapi intinya, tanpa bermaksud menyalahkan siapa pun ya, Jakarta berharap bahwa ruang terbuka hijau makin besar," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Pramono menyatakan Pemprov DKI tidak keberatan apabila pengelolaan Hutan Kota UI diserahkan kepada pemerintah provinsi. 

Ia justru melihat peluang untuk memperkuat fungsi kawasan tersebut sebagai ruang terbuka hijau. Dalam keterangannya, Pramono menegaskan tidak setuju jika peruntukan hutan kota dialihkan.

"Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi. Satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur," ujarnya.

Pramono juga menyampaikan gagasan menjadikan kawasan Hutan Kota UI sebagai kebun raya apabila pengelolaannya kelak diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Rencana tersebut, menurut dia, dapat melengkapi keberadaan Kebun Raya Mangrove di Jakarta Utara.

"Jakarta akan punya dua kebun raya. Satu Kebun Raya Mangrove di Jakarta Utara. Satu lagi adalah kebun raya yang ada di UI," kata Pramono. 

Ia menyebut kawasan itu dapat dimanfaatkan untuk edukasi, kegiatan masyarakat, dan aktivitas pembelajaran lingkungan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Pemprov DKI melihat Hutan Kota UI sebagai peluang pengembangan ruang hijau sekaligus sarana pendidikan lingkungan. 

Meski demikian, gagasan kebun raya tersebut masih berupa rencana yang bergantung pada pembahasan pengelolaan kawasan.

Pada 18 November 2026, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, juga menyampaikan bahwa Hutan Kota UI perlu dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. 

Yuke memahami pembangunan Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah memperluas akses pendidikan, tetapi meminta agar penyediaan fasilitas tersebut tidak mengurangi kawasan yang memiliki fungsi ekologis.

"Setiap rencana pembangunan di kawasan yang memiliki fungsi ekologis perlu didahului kajian secara matang, termasuk memastikan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku," tandasnya dilansir dari Berita Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Yuke, pemerintah perlu mencari lokasi alternatif yang sesuai dengan peruntukan tata ruang.

Pembangunan yang Tidak Mengabaikan Masa Depan Lingkungan

Perkembangan pembahasan Hutan Kota UI memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam pembangunan perkotaan. 

Kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur terus meningkat, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas. 

Dalam keadaan seperti ini, ruang hijau sering berada dalam posisi yang harus dipertimbangkan kembali ketika muncul kebutuhan pembangunan. Padahal, keberadaan ruang hijau merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat perkotaan. 

Lingkungan yang sehat, ketersediaan air, keanekaragaman hayati, dan ruang terbuka memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan pada masa sekarang. Nilainya juga berkaitan dengan kualitas kehidupan generasi berikutnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat dan perlindungan Hutan Kota UI sesungguhnya tidak harus ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan.

Pemerintah dapat mencari lokasi yang memenuhi kebutuhan pendidikan sekaligus memastikan kawasan hutan kota tetap terlindungi sesuai peruntukannya.

Keputusan mengenai lahan tersebut perlu bertumpu pada data, aturan, dan pertimbangan jangka panjang. 

Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bidang tanah yang sedang dipertimbangkan, status hukumnya, luasnya, serta kesesuaian dengan ketentuan tata ruang. 

Peta lokasi dan hasil kajian lingkungan juga penting diketahui publik agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai batas kawasan hutan kota dan lahan yang berdekatan dengannya.

Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berdirinya sebuah fasilitas baru. Cara pemerintah memperlakukan ruang hidup, sumber daya alam, dan kepentingan masyarakat juga menjadi bagian dari ukuran keberhasilan kebijakan.

Hutan Kota UI kini berada di tengah pembahasan yang melibatkan banyak kepentingan. Perkembangan selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana pemerintah menerjemahkan kebutuhan pendidikan dan perlindungan lingkungan ke dalam keputusan nyata. 

Di tengah kebutuhan membangun fasilitas sosial, ruang hijau seperti Hutan Kota UI tetap memiliki fungsi yang perlu dipertahankan untuk kepentingan masyarakat sekarang dan generasi mendatang.

Tentang Penulis

Ridwan

Ridwan

Mengawali kariernya sebagai wartawan surat kabar, lalu melintasi media online, tabloid, majalah, hingga menjadi produser televisi. Berbekal pengalaman jurnalistik tersebut, ia kini aktif menulis isu-isu budaya, pariwisata, sejarah, hingga politik.

Lihat semua tulisan

Komentar

Ingin ikut berdiskusi?

Lainnya dari Dinamika

Lihat semua →
Nomor alamat kediaman Joko Widodo di Solo

Rumah Jokowi dan Magnet Seorang Mantan Presiden

Setelah meninggalkan Istana, kediaman Joko Widodo di Solo tetap didatangi masyarakat. Kunjungan warga, perhatian media, dan aktivitas pembuat konten memperlihatkan bagaimana daya tarik seorang pemimpin dapat bertahan di luar masa jabatannya.

Ridwan

Lainnya dari Ridwan

Lihat semua →