Setiap kali pemerintah membicarakan perubahan kurikulum, dunia pendidikan kembali dihadapkan pada pertanyaan lama: ke mana sebenarnya arah pendidikan Indonesia?
Wacana mengembalikan penjurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa di tingkat sekolah menengah atas (SMA) menjadi babak baru dari perjalanan panjang perubahan kebijakan pendidikan nasional.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana membuka kembali penjurusan tersebut mulai tahun ajaran 2027/2028. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa salah satu pertimbangannya adalah penguasaan pengetahuan dasar mahasiswa baru yang dinilai belum sesuai harapan.
Penguatan bekal akademis di tingkat SMA diharapkan membuat siswa lebih siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesuai bidang keilmuan yang diminati.
Alasan itu sekilas terdengar masuk akal. Sekolah menengah memang memiliki tanggung jawab membangun fondasi pengetahuan sebelum siswa melanjutkan pendidikan. Akan tetapi, persoalannya tidak sesederhana mengembalikan tiga kelompok jurusan.
Jika kemampuan dasar mahasiswa baru belum memadai, perlu ada penjelasan lebih jauh mengenai letak kesenjangannya, bagaimana kondisi tersebut diukur, dan apakah sistem penjurusan merupakan jawaban yang paling tepat.
Pendidikan bukan sekadar persoalan susunan mata pelajaran. Di dalamnya terdapat proses membentuk cara berpikir, karakter, keterampilan, dan kebudayaan sebuah bangsa. Setiap perubahan kurikulum semestinya membawa perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didik.
Perjalanan Panjang Perubahan Kurikulum
Sejak 1970-an, pendidikan Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum dengan orientasi yang berbeda.
Kurikulum 1975 menekankan tujuan pembelajaran yang lebih terukur melalui Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Kurikulum 1984 memperkenalkan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), sedangkan Kurikulum 1994 mengatur struktur materi dan waktu pembelajaran secara lebih padat.
Memasuki era Reformasi, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 memberi perhatian lebih besar pada pencapaian kompetensi siswa.
Gagasan tersebut diteruskan melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang memberi kewenangan lebih luas kepada sekolah. Berikutnya hadir Kurikulum 2013 dengan penguatan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sebelum Kurikulum Merdeka diperkenalkan pada 2022.
Rangkaian perubahan tersebut ikut melahirkan ungkapan populer “ganti menteri, ganti kurikulum”. Ungkapan ini tidak sepenuhnya menggambarkan sejarah kebijakan pendidikan karena pembaruan juga dipengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan evaluasi hasil belajar.
Akan tetapi, pergantian kepemimpinan kerap membawa prioritas serta pendekatan kebijakan yang berbeda. Ketika pembaruan berlangsung tanpa kesinambungan pelaksanaan dan evaluasi yang terbuka, sekolah, guru, dan peserta didik harus kembali menyesuaikan diri.
Dari sinilah muncul kesan bahwa pendidikan nasional terus berganti arah, sementara hasil yang diharapkan belum sepenuhnya terlihat. Perubahan kurikulum tentu tidak selalu berarti kegagalan kebijakan sebelumnya. Setiap zaman memiliki kebutuhan yang berbeda.
Persoalannya adalah bagaimana memastikan gagasan baru benar-benar memperbaiki proses belajar, bukan sekadar mengganti istilah, struktur mata pelajaran, atau perangkat administrasi.
Akses Pendidikan Meningkat, Bagaimana Mutu Pembelajaran?
Perjalanan perubahan kurikulum berlangsung bersamaan dengan peningkatan akses pendidikan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mencapai 75,02 pada 2024, meningkat dari 74,39 pada 2023.
Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah naik dari 13,15 menjadi 13,21 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas juga meningkat dari 8,77 menjadi 8,85 tahun.
Angka tersebut memperlihatkan perkembangan dalam kesempatan memperoleh pendidikan dan lamanya masyarakat mengenyam pendidikan.
Akan tetapi, indikator itu belum cukup untuk menggambarkan kemampuan peserta didik dalam memahami bacaan, menguasai matematika, atau menerapkan pengetahuan untuk memecahkan persoalan.
Gambaran berbeda terlihat dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Skor Indonesia mencapai 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains. Ketiganya berada di bawah rata-rata OECD dan menurun dibandingkan hasil 2018.
OECD juga mencatat bahwa hasil 2022 termasuk yang terendah sepanjang partisipasi Indonesia dalam PISA untuk ketiga bidang tersebut.
PISA mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam menerapkan pengetahuan untuk menghadapi persoalan kehidupan nyata.
Hasil tersebut tidak membuktikan bahwa pergantian kurikulum menjadi penyebab tunggal persoalan pembelajaran. Kualitas guru, kondisi keluarga, fasilitas sekolah, kesenjangan wilayah, dan lingkungan belajar ikut memengaruhi capaian siswa.
Meski begitu, data tersebut memberi alasan untuk mempertanyakan efektivitas perubahan kebijakan selama ini. Kesempatan bersekolah memang semakin luas, tetapi kemampuan akademis peserta didik belum menunjukkan peningkatan yang konsisten.
Pendidikan perlu dinilai bukan hanya dari berapa lama anak bersekolah, melainkan juga dari apa yang benar-benar dikuasai setelah menjalani proses belajar.
Kurikulum Merdeka dan PR Pelaksanaannya
Kritik terhadap perubahan kurikulum tidak berarti menolak seluruh gagasan pembaruan. Kurikulum Merdeka, misalnya, membawa pendekatan yang patut diperhitungkan. Sekolah dan guru memperoleh ruang lebih luas untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa.
Materi diarahkan pada konsep esensial agar peserta didik memiliki waktu untuk memahami pengetahuan secara lebih mendalam.
Pembelajaran juga didorong agar tidak hanya berpusat pada penyampaian materi, tetapi memberi kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi, berdiskusi, dan mengerjakan proyek.
Strategi tersebut memiliki nilai penting. Setiap anak mempunyai kemampuan, minat, dan kecepatan belajar yang berbeda. Guru diharapkan mampu mengenali kebutuhan tersebut melalui asesmen awal dan pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran berbasis proyek juga membuka peluang bagi siswa untuk menghubungkan pengetahuan di kelas dengan kehidupan nyata.
Dalam perspektif kebudayaan, pendekatan kontekstual ini memiliki potensi besar. Lingkungan, sejarah lokal, bahasa daerah, kesenian, tradisi, dan persoalan masyarakat dapat menjadi sumber pembelajaran. Siswa tidak hanya mengenal pengetahuan melalui buku, tetapi juga memahami kehidupan sosial dan kebudayaan di sekitarnya.
Pendidikan dengan cara ini dapat membangun kemampuan berpikir sekaligus kesadaran terhadap lingkungan dan identitas masyarakat.
Meski memiliki gagasan yang menjanjikan, pelaksanaan Kurikulum Merdeka belum berjalan merata. Laporan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen berjudul Menakar Implementasi Kurikulum Merdeka: Kendala, Potensi, dan Evaluasi untuk Perbaikan, diterbitkan pada 25 April 2025, memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik di sekolah.
Berdasarkan survei implementasi 2024 terhadap 5.512 satuan pendidikan, sekitar 66 persen sekolah berada dalam kategori kurang atau sangat kurang pada aspek pembelajaran dan asesmen.
Pada pelaksanaan pembelajaran kokurikuler atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), proporsi sekolah dalam kategori tersebut mencapai sekitar 73,3 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian sekolah masih menghadapi kesulitan menjalankan pendekatan yang menjadi bagian penting Kurikulum Merdeka.
Persoalannya beragam. Sebagian guru belum sepenuhnya memahami pembelajaran berdiferensiasi, belum terbiasa menggunakan hasil asesmen awal untuk menyusun strategi belajar, dan masih menghadapi kesulitan merancang kegiatan proyek.
Di sejumlah sekolah, dokumen pembelajaran juga cenderung diperlakukan sebagai kelengkapan administrasi. Kegiatan P5 yang seharusnya menjadi pengalaman belajar kontekstual berisiko lebih berorientasi pada pembuatan produk atau penyelenggaraan acara.
Temuan tersebut tidak berarti Kurikulum Merdeka gagal secara keseluruhan.
Analisis PSKP terhadap data Asesmen Nasional 2021 dan 2023 juga menunjukkan indikasi peningkatan capaian literasi dan numerasi pada satuan pendidikan yang menerapkannya. Artinya, terdapat potensi perbaikan yang perlu dipertahankan, sekaligus persoalan pelaksanaan yang harus diselesaikan.
Kurikulum yang fleksibel membutuhkan guru yang kompeten, kepemimpinan sekolah yang kuat, fasilitas memadai, dan pendampingan berkelanjutan.
Tanpa dukungan tersebut, keleluasaan yang menjadi kelebihan kurikulum justru dapat berubah menjadi beban bagi sekolah. Mengubah kebijakan sebelum memahami persoalan pelaksanaannya berisiko membuat pekerjaan rumah yang sama kembali berulang.
Sekolah dan Perguruan Tinggi Perlu Saling Bercermin
Rencana pengembalian penjurusan SMA juga membuka pertanyaan mengenai hubungan sekolah menengah dan perguruan tinggi.
Jika kampus mengharapkan mahasiswa baru datang dengan bekal akademis lebih kuat, perguruan tinggi juga perlu mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran setelah mahasiswa diterima.
Apakah materi perkuliahan terus diperbarui? Seberapa besar ruang bagi praktik, riset, magang, dan pemecahan masalah nyata? Apakah mahasiswa memperoleh keterampilan yang dapat digunakan ketika memasuki dunia kerja?
Keberhasilan pendidikan tinggi tidak berhenti pada kemampuan mahasiswa mengikuti perkuliahan atau memperoleh gelar. Ada tanggung jawab untuk membekali lulusan dengan pengetahuan, keterampilan, etika, dan kemampuan beradaptasi.
Dunia kerja membutuhkan orang yang bukan hanya menguasai teori, tetapi juga mampu berkomunikasi, bekerja sama, menggunakan teknologi, dan menyelesaikan persoalan.
Karena itu, evaluasi kesiapan mahasiswa baru semestinya berjalan beriringan dengan evaluasi kualitas lulusan perguruan tinggi.
Sekolah perlu memperkuat fondasi pengetahuan, sementara kampus perlu memastikan proses pendidikan menghasilkan kompetensi yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan dunia kerja.
Persoalan kualitas lulusan tidak semestinya disederhanakan menjadi perbandingan antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Setiap institusi memiliki karakteristik, sumber daya, dan tantangan masing-masing.
Hal yang lebih penting adalah bagaimana perguruan tinggi memastikan proses pembelajarannya relevan dengan perkembangan zaman.
Masa tunggu kerja lulusan, kesesuaian bidang studi dengan pekerjaan, serta kemampuan alumni beradaptasi dengan perubahan profesi dapat menjadi bagian dari ukuran keberhasilan tersebut.
Pendidikan, Kebudayaan, dan Tanggung Jawab Kebijakan
Dalam perspektif kebudayaan, pendidikan memiliki tugas yang lebih luas daripada menyiapkan tenaga kerja.
Pendidikan merupakan ruang utama bagi masyarakat untuk mewariskan pengetahuan, nilai, etika, sejarah, dan identitas kepada generasi berikutnya.
Sekolah dan perguruan tinggi merupakan bagian dari proses kebudayaan yang membentuk cara generasi muda memahami lingkungan, membaca perubahan, serta mengambil keputusan.
Kemampuan berhitung dan menguasai teknologi penting, tetapi pendidikan juga perlu membangun kepekaan sosial, penghargaan terhadap keberagaman, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap sejarah bangsanya.
Kurikulum yang baik semestinya mampu mempertemukan ilmu pengetahuan dengan realitas kehidupan.
Pengetahuan lokal, bahasa daerah, sejarah, kesenian, dan tradisi bukan sekadar pelengkap pelajaran. Semua itu dapat menjadi sumber pembelajaran untuk membangun daya pikir sekaligus kesadaran kebudayaan.
Di sisi lain, pendidikan kebudayaan tidak berarti menutup diri dari perkembangan dunia. Generasi yang memahami akar sosial dan budayanya tetap membutuhkan bekal ilmu serta keterampilan agar mampu berinteraksi dengan perubahan global.
Identitas dan kemampuan beradaptasi seharusnya berjalan bersama. Perubahan kebijakan pendidikan juga membutuhkan pengawasan dan keterbukaan.
Dalam wawancara dengan Kompas.com yang diterbitkan pada 9 November 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan bahwa Komisi X belum membahas secara khusus rencana pengembalian penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa bersama pemerintah.
Lalu meminta pemerintah menjelaskan latar belakang, tujuan, serta hasil evaluasi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Sikap tersebut sejalan dengan pandangannya ketika wacana pengembalian penjurusan pertama kali mengemuka pada April 2025.
Saat itu, Lalu meminta pemerintah melakukan evaluasi berbasis data serta menyampaikan kajian akademik dan empiris mengenai urgensi dan efektivitas penjurusan sejak kelas X.
Lalu juga mengingatkan bahwa penjurusan perlu mempertimbangkan minat dan bakat siswa, bukan hanya nilai akademik, agar pilihan tersebut tidak membatasi ruang eksplorasi peserta didik.
Perubahan kurikulum telah menyangkut masa depan jutaan peserta didik. Pemerintah perlu membuka dasar pertimbangannya, sedangkan DPR perlu memastikan proses evaluasi dan pengawasannya berjalan.
Masyarakat juga berhak mengetahui ukuran keberhasilan yang digunakan. Setiap kebijakan perlu menjelaskan persoalan yang hendak diselesaikan, dampak yang diharapkan, serta cara mengukur hasilnya.
Mengembalikan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa tentu dapat dibicarakan secara terbuka. Sistem peminatan memiliki alasan akademis, sebagaimana pembelajaran yang lebih fleksibel juga memiliki tujuan tersendiri.
Tidak ada satu model yang otomatis cocok untuk seluruh sekolah dan semua siswa. Hal yang perlu dipastikan adalah apakah sistem yang dipilih memberi manfaat lebih besar bagi peserta didik, termasuk ruang untuk mengenali minat, bakat, dan kemungkinan masa depan mereka.
Mengukur Perubahan dari Masa Depan Siswa
Indonesia tidak kekurangan gagasan untuk memperbarui pendidikan. Yang dibutuhkan adalah kesinambungan dalam menjalankan gagasan, keberanian mengevaluasi hasil, dan kesediaan seluruh jenjang pendidikan untuk bercermin.
Kurikulum boleh berubah mengikuti perkembangan zaman. Metode pembelajaran juga perlu menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, perubahan harus memiliki arah yang jelas dan dapat diukur hasilnya.
Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ditawarkan oleh kebijakan baru, kemampuan apa yang akan meningkat, serta bagaimana manfaatnya dirasakan siswa di sekolah maupun setelah mereka lulus.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kurikulum bukan terletak pada nama atau pendekatan yang digunakan. Ukurannya adalah apa yang berubah dalam diri peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan.
Apakah mereka lebih mampu berpikir kritis, menguasai ilmu pengetahuan, memahami lingkungan sosial dan budayanya, serta memiliki keterampilan untuk menghadapi perubahan dunia?
Pemerintah boleh memperbarui kurikulum, sekolah boleh mengembangkan metode pembelajaran, dan perguruan tinggi boleh menyampaikan kebutuhan akademisnya.
Akan tetapi, semua perubahan itu harus kembali kepada kepentingan siswa. Mereka bukan sekadar objek kebijakan yang mengikuti pergantian sistem, melainkan generasi yang masa depannya sedang dibentuk melalui pendidikan.
Pendidikan pada akhirnya bukan perlombaan mengganti nama kurikulum atau mengembalikan sistem yang pernah digunakan. Pendidikan adalah kerja panjang membangun manusia dan kebudayaan.
Ukurannya bukan seberapa sering kebijakan diperbarui, melainkan seberapa jauh generasi yang dihasilkan mampu berpikir, bekerja, beradaptasi, dan memberi arti bagi kehidupan masyarakat.
