Ada kalimat yang terdengar sederhana, tetapi menyentuh persoalan yang jauh lebih besar daripada perkara orang per orang: jangan mudah menuduh, jangan mudah memfitnah.
Pesan itu disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo setelah memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026.
Di tengah perdebatan tentang sebuah perkara, kalimat tersebut mengingatkan kita pada sesuatu yang kerap luput dibicarakan: budi pekerti dalam kehidupan bersama.
Budi pekerti bukan sekadar sopan santun ketika bertemu orang yang lebih tua atau memilih kata halus di hadapan tamu. Ia juga tampak dalam cara seseorang memperlakukan orang yang berbeda pandangan, menyampaikan keberatan, memeriksa kebenaran kabar, dan menahan diri sebelum menjatuhkan penilaian.
Ukuran keluhuran perilaku justru terlihat ketika seseorang punya kesempatan untuk menyerang, tetapi memilih tetap menghormati martabat orang lain.
Ketika Lisan Kehilangan Pertimbangan
Dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata sering meluncur lebih cepat daripada pertimbangan. Seseorang membagikan kabar yang belum jelas, menambahkan dugaan seolah-olah fakta, lalu ikut menyebarkan penilaian yang belum tentu benar.
Di ruang digital, tindakan itu terasa ringan karena hanya dilakukan melalui layar, padahal akibatnya dapat menjalar jauh ke kehidupan orang yang dibicarakan. Tradisi masyarakat Nusantara mengenal banyak ajaran tentang menjaga ucapan.
Dalam budaya Jawa, unggah-ungguh mengajarkan bahwa cara berbicara perlu mempertimbangkan keadaan dan orang yang diajak bicara; dalam banyak keluarga, anak juga dibiasakan untuk tidak memotong pembicaraan dan tidak mempermalukan orang lain.
Bentuk ajarannya berbeda-beda di setiap daerah, tetapi ada perhatian yang sama: ucapan bukan perkara sepele karena dapat menjaga hubungan atau merusaknya.
Menjaga lisan bukan berarti seseorang harus diam ketika melihat kekeliruan. Orang tetap berhak bertanya, mengkritik, menyanggah, bahkan menyampaikan ketidaksetujuan dengan tegas.
Budi pekerti hadir dalam cara melakukannya: menyebut dasar yang jelas, tidak memelintir informasi, dan tidak mengubah perbedaan pendapat menjadi serangan terhadap kehormatan pribadi.
Kebebasan Berpendapat Memerlukan Tanggung Jawab
Kebebasan berbicara merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis. Masyarakat perlu ruang untuk mengawasi kekuasaan, mempertanyakan keputusan, dan mengungkapkan persoalan yang dianggap merugikan kepentingan umum.
Tanpa keberanian untuk bersuara, kesalahan dapat dibiarkan dan ketidakadilan sulit diperiksa. Namun, kebebasan tidak membuat setiap ucapan otomatis benar atau pantas.
Kritik semestinya berangkat dari fakta dan diarahkan pada tindakan, kebijakan, atau gagasan yang dapat diperiksa; tuduhan tanpa dasar dan penghinaan justru mengaburkan persoalan.
Ketika seseorang menyebarkan kabar yang belum teruji, ia bukan sedang memperkuat ruang publik, melainkan menambah kebisingan yang membuat kebenaran semakin sulit ditemukan.
Perkara yang dibicarakan di pengadilan tentu memiliki proses, pihak-pihak, dan bukti yang harus dinilai oleh majelis hakim. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang benar atau salah dalam perkara tersebut.
Yang patut direnungkan adalah pesan sosial yang lebih luas: sebelum menyampaikan tuduhan, setiap orang perlu memeriksa informasi, memberi ruang bagi klarifikasi, dan bersedia bertanggung jawab atas kata-katanya sendiri.
Budi Pekerti Tidak Tumbuh dari Nasihat Semata
Kita kerap berharap anak-anak tumbuh santun, menghormati orang lain, dan tidak mudah merendahkan sesamanya.
Harapan itu sulit terwujud apabila mereka setiap hari menyaksikan orang dewasa menyelesaikan perbedaan dengan bentakan, ejekan, atau mempermalukan pihak lain. Anak lebih banyak belajar dari perilaku yang dilihat daripada nasihat yang hanya didengar.
Keluarga menjadi tempat pertama untuk membangun kebiasaan tersebut. Mengajarkan anak meminta maaf, mendengarkan sampai orang lain selesai berbicara, tidak menyebarkan cerita yang belum pasti, dan berani mengakui kesalahan adalah latihan sederhana yang membentuk watak.
Kebiasaan itu perlu diperkuat oleh sekolah dan lingkungan, bukan dibebankan kepada guru atau orang tua seorang diri.
Di tengah perubahan zaman, cara mendidik tentu tidak harus sama persis dengan masa lalu. Anak perlu diajak memahami bahwa menghormati orang lain bukan berarti selalu setuju, dan bersikap santun bukan berarti takut menyampaikan pendapat.
Justru kemampuan berbeda pendapat tanpa merendahkan orang lain merupakan salah satu tanda bahwa budi pekerti telah menjadi bagian dari cara berpikir, bukan sekadar aturan perilaku.
Merawat Adab di Ruang Bersama
Budi pekerti sering dibicarakan sebagai warisan luhur, tetapi warisan tidak akan bertahan hanya karena terus disebut dalam pidato atau upacara. Ia hidup ketika diterapkan dalam keputusan kecil: tidak ikut menyebarkan kabar yang meragukan, tidak menjadikan kekurangan orang sebagai bahan olok-olok, dan tidak merasa menang hanya karena berhasil mempermalukan lawan bicara.
Nilai budaya menjadi nyata ketika hadir dalam kebiasaan, bukan berhenti sebagai slogan.
Ruang digital perlu diperlakukan sebagai bagian dari ruang hidup bersama. Di sana ada manusia dengan keluarga, pekerjaan, perasaan, dan nama baik yang dapat terdampak oleh satu unggahan.
Sebelum menekan tombol kirim, seseorang dapat bertanya pada dirinya sendiri: apakah informasi ini benar, apakah perlu disampaikan, dan apakah cara penyampaiannya tetap menghormati orang lain?
Pesan agar tidak mudah menuduh dan memfitnah seharusnya tidak berhenti sebagai kutipan dari seorang tokoh atau peristiwa persidangan. Ia dapat menjadi kesempatan untuk memeriksa kembali kebiasaan kita sendiri, baik ketika berbicara langsung maupun ketika berada di balik layar.
Masyarakat yang beradab bukan masyarakat yang bebas dari perbedaan, melainkan masyarakat yang mampu mengelola perbedaan tanpa kehilangan rasa hormat, tanggung jawab, dan kemanusiaan.
Budi pekerti tidak akan pulih hanya dengan meminta orang lain berbicara lebih santun. Ia perlu dimulai dari kesediaan setiap orang untuk mengoreksi cara berbicara dan bersikap, termasuk ketika sedang marah atau merasa paling benar.
Pada akhirnya, keluhuran sebuah masyarakat tidak hanya terlihat dari warisan budayanya, tetapi juga dari bagaimana warganya memperlakukan satu sama lain.
