Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah putusan itu, muncul pertanyaan yang lebih sempit tetapi menentukan: siapa yang berhak mengajukan peninjauan kembali (PK)?
Jawaban yang disampaikan dalam pemberitaan Hukumonline pada 11 November 2026 cukup tegas. PK hanya tersedia bagi pihak berperkara. Dalam perkara yang dibahas itu, pihak berperkara adalah Kemendikdasmen sebagai termohon dan Subhan sebagai pemohon. Gibran bukan pihak berperkara, sehingga ia dinilai tidak dapat mengajukan PK.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Selasa, 10 November 2026, dan diperkuat pakar hukum tata negara Nasarudin. Keduanya membedakan antara kepentingan seseorang terhadap suatu putusan dan kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan itu.
Pertanyaan ini penting karena menyangkut batas antara hak untuk membela diri dan aturan main dalam sistem peradilan. Seseorang dapat merasa dirugikan oleh sebuah putusan, tetapi perasaan itu saja tidak otomatis memberinya kedudukan hukum untuk mengajukan PK.
Dua Putusan MA yang Berbeda Objeknya
Pemberitaan Hukumonline membahas dua putusan MA yang perlu dibedakan.
Pertama, Putusan MA Nomor 1 P/HUM/2026. Perkara ini adalah hak uji materiil. Pemohonnya Subhan, S.H., M.H., M.Kn., termohonnya Kemendikdasmen. Objek yang diuji adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2024.
Menurut salinan putusan yang dikutip Hukumonline, MA mengabulkan permohonan keberatan itu. MA menyatakan Pasal 8 ayat (2) dan (5), Pasal 9 ayat (2) huruf b, serta Pasal 10 ayat (2) huruf a Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal-pasal itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
MA juga memerintahkan Kemendikdasmen mencabut Surat Keterangan Nomor 1378/A5.1/DM/2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Penyetaraan Ijazah Atas Nama Gibran Rakabuming Raka. Surat itu berkaitan dengan ijazah dari University of Technology Sydney (UTS), Australia, yang disetarakan melalui surat keterangan tersebut.
Kedua, Putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Perkara ini adalah sengketa tata usaha negara. Dalam pemberitaan lain tentang putusan itu, objeknya adalah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan. Penggugatnya H.M. Subhan, tergugatnya Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta, mengadili sendiri perkara itu, mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan surat keterangan tersebut batal, dan mewajibkan pejabat penerbit mencabutnya. Pertimbangan MA, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan tentang putusan itu, adalah dokumen dasar penyetaraan — antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades — hanya menerangkan kehadiran dan kegiatan belajar, bukan bukti lulus atau tamat pada jenjang tertentu. MA menyatakan tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan menengah atas atau sederajat.
Hukumonline tidak mencantumkan tanggal kedua putusan MA itu secara eksplisit. Artikel itu hanya mencantumkan tanggal publikasi, 11 November 2026, dan tanggal pernyataan pada Selasa, 10 November 2026.
Perbedaan objek ini perlu dijaga. Putusan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa. Putusan itu tidak dengan sendirinya menyatakan seluruh dokumen pendidikan Gibran palsu, tidak menetapkan tindak pidana pemalsuan, dan tidak langsung memberhentikan seseorang dari jabatan Wakil Presiden. Penilaian keabsahan surat penyetaraan berbeda dari pembuktian seluruh riwayat pendidikan atau pertanggungjawaban pidana.
Siapa yang Berhak Mengajukan PK, Menurut Yusril dan Nasarudin
Yusril menjelaskan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang tersedia bagi para pihak berperkara. Dalam perkara hak uji materiil itu, pihak berperkara adalah Kemendikdasmen sebagai termohon dan Subhan sebagai pemohon.
Karena Gibran bukan pihak berperkara dalam perkara itu, Yusril menyatakan Gibran tidak bisa mengajukan PK. Penjelasan yang sama berlaku untuk pihak ketiga yang berkepentingan, seperti ahli waris atau orang yang merasa dirugikan oleh suatu putusan. Syarat untuk kelompok itu sangat ketat. Menurut Yusril, Gibran tidak memenuhi syarat itu karena ia bukan pihak berperkara, bukan ahli waris, dan bukan pihak ketiga yang haknya dirugikan oleh putusan tersebut.
Yusril menambahkan, jika Gibran merasa dirugikan, jalurnya adalah mengajukan perlawanan ke PTUN, bukan PK. PK hanya dapat diajukan apabila ia merupakan ahli waris dari pihak berperkara yang telah meninggal dunia, atau pihak ketiga yang haknya dirugikan — syarat yang menurut Yusril tidak dipenuhi dalam perkara ini.
Nasarudin menyampaikan penjelasan yang sejalan untuk Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Menurut dia, Gibran tidak mempunyai dasar hukum mengajukan PK terhadap putusan kasasi itu karena tiga alasan.
Pertama, MA telah memeriksa dan memutus perkara itu pada tingkat kasasi, dan putusan kasasi itu telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, PK bukan mekanisme untuk menguji ulang putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, melainkan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu. Ketiga, putusan kasasi itu tidak bisa dijadikan objek PK karena objeknya adalah surat keterangan penyetaraan ijazah yang sudah dinyatakan tidak sah dan batal.
Nasarudin merujuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur PK dapat diajukan atas dasar novum, kekhilafan hakim, atau bukti baru. Dalam praktiknya, menurut dia, PK hanya tersedia bagi para pihak yang berperkara, kecuali pihak ketiga yang memiliki hak yang dirugikan oleh putusan tersebut.
Ia juga merujuk Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan oleh suatu putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama. Pasal 69 undang-undang yang sama menyebutkan PK hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Kemendikdasmen selaku termohon kasasi.
Dengan kerangka itu, Nasarudin menyatakan Gibran bisa mengajukan permohonan intervensi ke PTUN, bukan PK. Intervensi, menurut dia, tidak mengubah kedudukan Gibran menjadi pemohon kasasi. Kepentingan terhadap suatu perkara tidak sama dengan kedudukan hukum untuk mengajukan PK atas putusan dalam perkara itu.
Yusril juga menyinggung perkara lain yang tengah berjalan di PTUN, yang melibatkan Mercy dan Denny Indrayana. Menurut dia, putusan MA yang bersifat final itu bisa berimplikasi pada penghentian persidangan gugatan tersebut, karena objek yang disengketakan — surat keterangan itu — sudah tidak ada lagi setelah putusan MA.
Mengapa Gibran Dinilai Tidak Memiliki Legal Standing
Inti persoalan ini adalah kedudukan hukum, bukan besarnya kepentingan pribadi seseorang terhadap hasil perkara.
Dalam perkara tata usaha negara, pihak berperkara adalah penggugat dan tergugat yang namanya tercatat dalam perkara. Gibran bukan penggugat dan bukan tergugat dalam perkara 1 P/HUM/2026 maupun 742 K/TUN/2026. Dokumen yang dibatalkan memang berkaitan dengan dirinya, tetapi keterkaitan itu tidak otomatis menjadikannya pihak berperkara.
Di sinilah perbedaan antara dua jalur hukum menjadi penting. Perlawanan dan intervensi adalah mekanisme bagi pihak yang merasa haknya dirugikan atau berkepentingan untuk masuk ke dalam proses di pengadilan tingkat pertama. PK adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan hanya terbuka bagi pihak yang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.
Gibran sendiri, dalam pernyataan di Istana Wapres, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026, menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang terjadi, dan tidak ingin dinamika itu menjadi polemik politik yang berkepanjangan. Ia menyatakan akan berjuang di jalur hukum melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai wacana pengajuan PK di MA. Ia menyebut langkah itu sebagai saran Presiden Prabowo Subianto setelah pertemuan mereka.
Pernyataan itu menunjukkan ada dua rencana yang berbeda: pembuktian dokumen di PTUN, dan wacana PK di MA. Pembuktian dokumen di PTUN berkaitan dengan upaya menunjukkan riwayat pendidikan secara langsung. Wacana PK berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan MA yang sudah ada. Keduanya tidak dapat disamakan, karena masing-masing memiliki syarat, pihak, dan pengadilan yang berbeda.
Sisi yang Masih Diperdebatkan: Apakah Kemendikdasmen Pun Bisa PK?
Jawaban bahwa Kemendikdasmen berhak mengajukan PK sebagai pihak berperkara tidak menutup perdebatan.
Di luar artikel Hukumonline, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti menyampaikan pandangan berbeda pada 10 November 2026. Menurut dia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan dasar itu, Kemendikdasmen tidak dapat mengajukan PK.
Susi mengakui ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 yang memuat sejumlah ketentuan mengenai pengajuan PK. Namun ia mengingatkan surat edaran itu bukan peraturan perundang-undangan.
Perbedaan ini menunjukkan persoalan PK dalam kasus ini memiliki dua lapisan. Lapisan pertama adalah kedudukan Gibran sebagai bukan pihak berperkara. Lapisan kedua adalah kedudukan Kemendikdasmen sebagai pejabat tata usaha negara yang menghadapi pembatasan konstitusional menurut Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024.
Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2024 memang memberikan pengecualian terbatas, antara lain mengenai novum, putusan yang saling bertentangan, dan kepentingan hak keperdataan tertentu terkait aset negara atau daerah. Jika Kemendikdasmen mengajukan PK, ia harus membuktikan pengajuan itu benar-benar memenuhi pengecualian yang dibenarkan hukum, bukan sekadar karena ia adalah pihak berperkara.
Dengan demikian, pertanyaan "siapa berhak mengajukan PK" belum dapat dijawab hanya dengan menyebut nama pihak berperkara. Jawaban itu masih harus diuji terhadap Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 dan ketentuan dalam Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2024. Penentuan akhirnya berada pada MA apabila PK benar-benar diajukan dan diperiksa.
Membaca Polemik Ini dari Budaya, Tradisi, dan Budi Pekerti
Polemik ijazah ini bukan hanya soal pasal dan prosedur. Ia juga menguji cara masyarakat memperlakukan kebenaran, perbedaan, dan kehormatan seseorang.
Dalam tradisi Nusantara, menjaga ucapan adalah bagian dari budi pekerti. Unggah-ungguh dalam budaya Jawa, misalnya, mengajarkan cara berbicara perlu mempertimbangkan keadaan dan orang yang diajak bicara. Di banyak keluarga, anak dibiasakan tidak memotong pembicaraan dan tidak mempermalukan orang lain. Bentuk ajarannya berbeda-beda di setiap daerah, tetapi ada perhatian yang sama: ucapan bukan perkara sepele karena dapat menjaga hubungan atau merusaknya.
Prinsip itu relevan di sini. Sebelum menyampaikan tuduhan, setiap orang perlu memeriksa informasi, memberi ruang bagi klarifikasi, dan bersedia bertanggung jawab atas kata-katanya sendiri. Sebaliknya, sebelum membela diri, seseorang juga perlu menunjukkan bukti yang dapat diperiksa, bukan sekadar menegaskan keyakinan.
Tradisi musyawarah juga mengajarkan perbedaan diselesaikan melalui proses yang dapat diikuti bersama, bukan melalui tekanan atau desakan. Dalam perkara ini, proses itu adalah pengadilan: PTUN, MA, dan MK, masing-masing dengan kewenangan dan batasnya. Menghormati proses berarti menerima bahwa setiap lembaga hanya dapat memutus apa yang menjadi kewenangannya, dan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diuji ulang dengan cara yang tidak sesuai aturan.
Di sisi lain, budi pekerti tidak berarti seseorang harus diam ketika melihat kekeliruan. Masyarakat perlu ruang untuk mengawasi kekuasaan, mempertanyakan keputusan, dan mengungkapkan persoalan yang dianggap merugikan kepentingan umum. Kritik semestinya berangkat dari fakta dan diarahkan pada tindakan, kebijakan, atau gagasan yang dapat diperiksa. Tuduhan tanpa dasar dan penghinaan justru mengaburkan persoalan.
Dalam kasus ini, kedua sisi dapat dibaca dengan ukuran yang sama. Pihak yang menilai putusan MA sebagai koreksi administrasi yang sah menekankan pentingnya syarat jabatan publik dan kecermatan dalam menerbitkan surat keterangan. Pihak yang menilai Gibran berhak membuktikan dokumennya menekankan pentingnya kesempatan klarifikasi dan pembuktian secara terbuka.
Keduanya tidak harus dibaca sebagai pertentangan antara membela dan menyerang seseorang. Persoalannya adalah bagaimana sebuah negara memperlakukan dokumen, syarat jabatan, dan proses hukum secara konsisten, dan bagaimana warga memperlakukan perbedaan tanpa kehilangan rasa hormat.
Jika sebuah perubahan atau putusan dinilai tepat, dasar penilaiannya perlu dapat diperiksa. Jika ada keberatan, pihak yang berwenang perlu menjawabnya dengan data, kajian, dan argumentasi yang terbuka. Dengan demikian, perdebatan tidak berhenti pada perbedaan selera atau kesetiaan politik, melainkan pada pertanyaan yang dapat diuji: apakah syarat administrasi terpenuhi, apakah prosedur diikuti, dan apakah upaya hukum yang dipilih sesuai dengan kedudukan hukum pihak yang mengajukannya.
Pada akhirnya, keluhuran sebuah masyarakat tidak hanya terlihat dari warisan budayanya, tetapi juga dari bagaimana warganya memperlakukan satu sama lain ketika berselisih. Budi pekerti hidup ketika diterapkan dalam keputusan kecil: tidak ikut menyebarkan kabar yang belum pasti, tidak menjadikan kekurangan orang sebagai bahan olok-olok, dan tidak merasa menang hanya karena berhasil mempermalukan lawan bicara.
Baca Juga
Perkembangan terkait Gibran juga dibahas dalam artikel Emmanus "Pidato Perpisahan Gibran dan Seni Merangkai Narasi Politik" dan "Gerobak Kaki Lima di Istana, Sisi Lain Pengunduran Diri Gibran". Pembahasan tentang budi pekerti dalam ruang publik ada dalam "Ketika Budi Pekerti Luhur Mulai Luntur".
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa yang berhak mengajukan PK atas putusan MA soal ijazah Gibran? Kemendikdasmen sebagai termohon dan Subhan sebagai pemohon, karena keduanya adalah pihak berperkara dalam perkara 1 P/HUM/2026.
Apakah Gibran bisa mengajukan PK? Tidak, menurut Yusril Ihza Mahendra dan Nasarudin. Gibran bukan pihak berperkara, bukan ahli waris, dan bukan pihak ketiga yang haknya dirugikan oleh putusan tersebut.
Apa yang diputus MA dalam perkara 742 K/TUN/2026? MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta, menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 batal, dan mewajibkan pejabat penerbit mencabutnya.
Apa jalur hukum lain yang disebut untuk Gibran? Perlawanan atau intervensi ke PTUN, bukan PK ke MA.








