Sejarah Daerah

Bandung Barat, Kisah Warga di Balik Lahirnya Daerah

Perjalanan Kabupaten Bandung Barat menuju daerah otonom berawal dari aspirasi masyarakat yang tumbuh sejak 1990 hingga melahirkan pemerintahan sendiri pada 2007.

Oleh Ridwan

Gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah, pusat pemerintahan daerah hasil pemekaran Kabupaten Bandung.
Gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah menjadi pusat penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah pemekaran dari Kabupaten Bandung pada 2007.
Diterbitkan

Perjalanan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menuju daerah otonom tidak berlangsung dalam waktu singkat. Gagasan penataan wilayah yang muncul sejak 1990 berkembang menjadi gerakan masyarakat, melibatkan organisasi lokal, tokoh daerah, dan perguruan tinggi. 

Proses panjang tersebut akhirnya melahirkan Kabupaten Bandung Barat pada 2007, sebuah wilayah administratif baru di kawasan barat Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Sejarah kelahirannya menyimpan cerita tentang aspirasi masyarakat yang ingin memiliki pemerintahan daerah sendiri. Padalarang menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan tersebut. 

Dari kawasan ini, berbagai gagasan dan gerakan pemekaran berkembang hingga memperoleh dukungan politik dan landasan hukum.

Kini, setiap 19 Juni, masyarakat memperingati Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat. Tanggal tersebut bukan sekadar penanda usia pemerintahan daerah, melainkan pengingat perjalanan panjang masyarakat dalam memperjuangkan terbentuknya kabupaten sendiri.

Ide Pemekaran yang Tumbuh di Masyarakat

Gagasan pembentukan Kabupaten Bandung Barat memiliki latar belakang penataan wilayah di Jawa Barat. 

Pada 1990, pemerintah provinsi menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 1990 yang memuat rencana peningkatan jumlah daerah tingkat II dari 24 menjadi 42 wilayah.

Rencana tersebut menjadi salah satu pijakan awal bagi pembicaraan mengenai penataan wilayah di Jawa Barat, termasuk kemungkinan pembentukan daerah baru di kawasan barat Kabupaten Bandung. 

Ide itu kemudian berkembang melalui berbagai pembahasan di tingkat masyarakat dan pemerintahan daerah. Pada 1999, proses pemekaran mulai memperoleh perhatian melalui persetujuan awal DPRD Kabupaten Bandung. 

Setahun kemudian, masyarakat Bandung Barat menggelar rapat akbar di Kantor Kawedanaan Padalarang. Pertemuan tersebut menjadi salah satu momentum yang memperlihatkan semakin kuatnya aspirasi pembentukan daerah tersendiri.

Perjalanan berikutnya melibatkan berbagai kelompok masyarakat. 

Sejumlah organisasi dan forum dibentuk untuk menyuarakan pemekaran, di antaranya Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat (FP3KB), Forum Peduli Bandung Barat, Forum Pemuda Bandung Barat, dan Forum Bandung Barat Bersatu.

Pada 2002, Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) didaftarkan secara resmi. Kehadiran komite ini menjadi bagian penting dari upaya mengorganisasi aspirasi masyarakat agar dapat dibawa ke dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan politik.

Gerakan pemekaran semakin terlihat pada 7 Januari 2004. KPKBB menggelar demonstrasi di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung. 

Catatan sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyebut sekitar 5.000 orang mengikuti aksi tersebut. Jumlah peserta itu memperlihatkan besarnya perhatian masyarakat terhadap rencana pembentukan daerah baru.

Dari Aspirasi Warga Menuju Keputusan Politik

Pemekaran wilayah memerlukan kajian dan persetujuan melalui mekanisme pemerintahan. Perjuangan masyarakat Bandung Barat kemudian memasuki tahap pembahasan yang melibatkan DPRD Kabupaten Bandung dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Pada 2004, DPRD Kabupaten Bandung menyetujui pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Setahun berikutnya, DPRD Provinsi Jawa Barat turut memberikan persetujuan terhadap usulan pembentukan daerah tersebut.

Enam perguruan tinggi tercatat tergabung dalam tim konsorsium yang membantu kajian pembentukan Kabupaten Bandung Barat, yaitu Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pasundan, dan Universitas Jenderal Achmad Yani.

Keterlibatan perguruan tinggi memperlihatkan bahwa pembentukan daerah baru tidak hanya bertumpu pada aspirasi politik. 

Kajian akademis turut menjadi bagian dari proses penataan wilayah, termasuk untuk memberikan pertimbangan mengenai kelayakan pembentukan pemerintahan daerah.

Setelah melalui tahapan pembahasan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Undang-undang tersebut ditetapkan pada 2 Januari 2007.

Kabupaten Bandung Barat kemudian diresmikan pada 19 Juni 2007. Pada kesempatan yang sama, pejabat bupati pertama dilantik untuk memulai penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Peristiwa ini menjadi penanda penting setelah bertahun-tahun masyarakat memperjuangkan pembentukan kabupaten baru.

19 Juni dan Penetapan Hari Jadi Bandung Barat

Dalam perjalanan sejarahnya, Kabupaten Bandung Barat memiliki dua tanggal penting yang berkaitan dengan kelahirannya. 

Tanggal 2 Januari 2007 menandai penetapan undang-undang pembentukan kabupaten, sedangkan 19 Juni 2007 menjadi tanggal peresmian pemerintahan daerah. Perbedaan makna kedua tanggal tersebut kemudian menjadi bahan penetapan hari jadi. 

Pada awalnya, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2008 menetapkan 2 Januari sebagai hari jadi kabupaten. Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang menetapkan 19 Juni sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat.

Penetapan tersebut memiliki dasar sejarah yang berkaitan dengan dimulainya pemerintahan Kabupaten Bandung Barat secara resmi. 

Sejak peresmian pada 19 Juni 2007, kabupaten ini mulai menjalankan pemerintahan melalui pejabat daerah yang ditugaskan untuk memimpin masa awal pembentukannya.

Pada 2008, Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pertama dan kemudian memiliki bupati definitif pertama. 

Perjalanan administrasi wilayah terus berkembang. Salah satu perubahan berikutnya terjadi pada 2011 melalui pembentukan Kecamatan Saguling sebagai hasil pemekaran Kecamatan Batujajar.

Peringatan hari jadi setiap 19 Juni menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenang proses pembentukan daerah. Perayaan tersebut juga berkembang sebagai ruang kegiatan sosial dan kebudayaan. 

Pada peringatan hari jadi ke-18 pada 2025, misalnya, rangkaian kegiatan turut menghadirkan pameran UMKM, pertunjukan seni budaya, dan berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat.

Pada 2026, Kabupaten Bandung Barat memasuki usia 19 tahun. Tema peringatan yang diusung, Ngajaga Amanah, Ngawangun Raharja, menggunakan ungkapan bahasa Sunda yang menempatkan amanah dan kesejahteraan sebagai pesan bagi perjalanan daerah.

Pergantian Kepemimpinan dan Perjalanan Pemerintahan

Sejak berdiri pada 2007, Kabupaten Bandung Barat telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Tjatja Kuswara menjadi penjabat bupati pertama yang mengawali penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Setahun kemudian, Abubakar dilantik sebagai bupati definitif pertama bersama Wakil Bupati Ernawan Natasaputra pada 17 Juli 2008. Abubakar kembali memimpin untuk periode kedua hingga 2018.

Pergantian kepemimpinan berikutnya berlangsung pada 2018 ketika Aa Umbara Sutisna menjabat sebagai bupati bersama Hengky Kurniawan sebagai wakil bupati. 

Dalam perjalanan pemerintahan tersebut, Hengky kemudian menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas bupati mulai April 2021. Pada November 2022, Hengky dilantik menjadi bupati definitif dan melanjutkan kepemimpinan hingga September 2023.

Setelah masa jabatan Hengky berakhir, pemerintahan Kabupaten Bandung Barat kembali dipimpin penjabat kepala daerah. Arsan Latif menjabat sebagai penjabat bupati pada September 2023 hingga Juni 2024, kemudian dilanjutkan Ade Zakir Hasim sampai Februari 2025.

Kepemimpinan daerah kemudian beralih kepada Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030. 

Pergantian tersebut menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang terus berlangsung sejak pembentukannya.

Sejarah Daerah dalam Identitas Tatar Sunda

Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari kawasan budaya Sunda yang memiliki sejarah panjang. 

Identitas wilayahnya tumbuh melalui kehidupan masyarakat, bahasa, tradisi, kesenian, dan hubungan antarkomunitas yang berlangsung lintas generasi.

Sejarah pembentukan kabupaten menjadi salah satu babak dalam perjalanan tersebut. Pemekaran pada 2007 menandai terbentuknya pemerintahan daerah baru, sedangkan kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat telah berkembang jauh sebelum batas administratif itu ditetapkan.

Salah satu contoh kekayaan tradisi masyarakat Bandung Barat dapat ditemukan dalam Hajat Arwah di Kampung Parakansalam, Desa Nyalindung. 

Tradisi yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur tersebut memperlihatkan bagaimana nilai kebersamaan dan kehidupan spiritual tetap menjadi bagian dari praktik budaya masyarakat setempat.

Keberadaan tradisi seperti Hajat Arwah memperlihatkan bahwa sejarah suatu daerah tidak hanya tersimpan dalam dokumen pemerintahan atau catatan pembentukan wilayah. Kehidupan masyarakat juga menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk karakter sebuah kawasan.

Dari gagasan penataan wilayah pada 1990 hingga peresmian kabupaten pada 2007, perjalanan Bandung Barat memperlihatkan keterlibatan banyak pihak dalam pembentukan sebuah daerah. 

Masyarakat, organisasi lokal, tokoh daerah, lembaga legislatif, dan perguruan tinggi memiliki bagian masing-masing dalam proses tersebut.

Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat pada 19 Juni menjadi pengingat atas perjalanan itu. Di balik sebuah nama dan batas wilayah administratif, terdapat aspirasi warga yang berkembang menjadi gerakan bersama hingga melahirkan pemerintahan daerah sendiri.

Tentang Penulis

Ridwan

Ridwan

Mengawali kariernya sebagai wartawan surat kabar, lalu melintasi media online, tabloid, majalah, hingga menjadi produser televisi. Berbekal pengalaman jurnalistik tersebut, ia kini aktif menulis isu-isu budaya, pariwisata, sejarah, hingga politik.

Lihat semua tulisan

Komentar

Ingin ikut berdiskusi?

Lainnya dari Sejarah Daerah

Ilustrasi bandar Melayu pesisir dengan rumah panggung dan perahu dagang.

Selatpanjang, Riau dan Jejak Temenggung Melayu

Di bawah Kesultanan Siak, Negeri Tebing Tinggi pernah menjadi salah satu wilayah pemerintahan yang dipimpin Temenggung Muda. Jejaknya tersimpan dalam kitab kerajaan, riwayat tokoh, dan sejarah Selatpanjang.

Ridwan

Lainnya dari Ridwan

Lihat semua →
Nomor alamat kediaman Joko Widodo di Solo

Rumah Jokowi dan Magnet Seorang Mantan Presiden

Setelah meninggalkan Istana, kediaman Joko Widodo di Solo tetap didatangi masyarakat. Kunjungan warga, perhatian media, dan aktivitas pembuat konten memperlihatkan bagaimana daya tarik seorang pemimpin dapat bertahan di luar masa jabatannya.

Ridwan