Sejarah Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara berawal dari kehidupan kelompok-kelompok masyarakat yang menempati wilayah pesisir dan pedalaman. Mereka memiliki pemimpin, tradisi, dan lingkungan kehidupan masing-masing.
Seiring waktu, hubungan antarkelompok berkembang hingga melahirkan tatanan pemerintahan yang lebih luas. Nama Raja Tadohe menempati tempat penting dalam perjalanan penyatuan tersebut.
Kisah Bolaang Mongondow tidak hanya berkaitan dengan pergantian penguasa. Tradisi leluhur, kepemimpinan Bogani, perkembangan bahasa, serta hubungan dengan bangsa-bangsa dari luar turut membentuk perjalanan masyarakatnya.
Perubahan terus berlangsung ketika kerajaan menghadapi kekuasaan kolonial, kemudian memasuki masa Indonesia merdeka dan mengalami pemekaran wilayah.
Leluhur dan Persebaran Masyarakat
Dalam tradisi asal-usul yang dicatat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, penduduk asli daerah ini dihubungkan dengan empat leluhur, yakni Gumalangit dan Tendeduata serta Tumotoibokol dan Tumotoibokat.
Gunung Komasaan di kawasan Bintauna dipercaya sebagai tempat awal kehidupan leluhur masyarakat Bolaang Mongondow.
Dari kawasan tersebut, kelompok-kelompok penduduk kemudian menyebar ke berbagai tempat. Nama Lombagin, Buntalo, Pondoli’, Ginolantungan, Passi, Lolayan, Sia’, Bumbungon, Mahag, dan Siniow muncul dalam kisah persebaran itu.
Perpindahan tersebut diperkirakan berlangsung sekitar abad kedelapan hingga kesembilan. Sebagian masyarakat menetap di pesisir, sedangkan kelompok lain tinggal di pedalaman.
Perbedaan lingkungan turut membentuk kehidupan mereka, mulai dari cara memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga hubungan dengan kelompok lain.
Nama Bolaang Mongondow menyimpan penjelasan yang berkaitan dengan bahasa setempat. Bolaang dihubungkan dengan kata bolango atau balangon, yang berarti laut.
Kata golaang juga dikaitkan dengan keadaan terang atau terbuka. Sementara itu, Mongondow dihubungkan dengan kata momondow, yang berarti berseru sebagai tanda kemenangan.
Dalam sejarah daerah, Bolaang merujuk pada kawasan pesisir utara yang menjadi kedudukan istana raja sejak abad ketujuh belas hingga akhir abad kesembilan belas.
Mongondow merujuk pada wilayah pedalaman di sekitar Kotamobagu, yang dikenal sebagai rata Mongondow. Kedua kawasan ini kemudian terhubung melalui proses penyatuan masyarakat di bawah pemerintahan Raja Tadohe.
Bahasa turut menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Bahasa Mongondow digunakan dalam keseharian, sementara bahasa Bolango dan Bintauna juga digunakan oleh kelompok masyarakat di kawasan tersebut.
Bahasa Melayu Manado menjadi sarana komunikasi dengan masyarakat lain di Sulawesi Utara.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyebut bahasa-bahasa tersebut memiliki hubungan kebahasaan dengan rumpun Filipina, bersama bahasa Gorontalo, Minahasa, dan Sangir.
Kelompok masyarakat yang memiliki hubungan sejarah dengan kawasan ini mencakup Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Kaidipang Besar, Bintauna, Buhang, Korompot, dan Mokodompis.
Kelompok-kelompok tersebut mendiami wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Bogani dan Kepemimpinan Kelompok
Sebelum terbentuknya pemerintahan kerajaan, kelompok-kelompok masyarakat Bolaang Mongondow memiliki pemimpin yang disebut Bogani. Pemimpin ini dapat berasal dari laki-laki maupun perempuan.
Masyarakat memilih Bogani berdasarkan kemampuan, keberanian, kebijaksanaan, kecerdasan, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan keselamatan kelompok.
Bogani bukan hanya sosok yang diandalkan ketika kelompok menghadapi ancaman. Pemimpin juga bertanggung jawab menjaga kehidupan bersama dan mengambil keputusan bagi kepentingan anggotanya.
Kedudukannya tumbuh dari pengakuan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam perjalanan sejarah Bolaang Mongondow, muncul nama Mokodoludut yang dikenal sebagai punu’ Molantud.
Menurut sejarah resmi pemerintah daerah, Mokodoludut diangkat melalui kesepakatan para Bogani dan tercatat sebagai raja atau datu pertama dalam silsilah pemerintahan Bolaang Mongondow.
Tradisi lisan juga menyimpan kisah mengenai kelahiran Mokodoludut melalui peristiwa yang tidak biasa. Cerita tersebut menjadi bagian dari warisan tutur masyarakat tentang tokoh awal dalam sejarah pemerintahan mereka.
Pengangkatan Mokodoludut melalui kesepakatan para Bogani memperlihatkan hubungan antara kepemimpinan kelompok dan pembentukan kekuasaan yang lebih luas.
Para pemimpin yang sebelumnya bertanggung jawab atas kelompok masing-masing menjadi bagian dari proses penetapan pemimpin bersama. Dari perjalanan inilah pemerintahan Bolaang Mongondow berkembang menuju susunan yang lebih teratur.
Raja Tadohe dan Penyatuan Wilayah
Nama Raja Tadohe menempati tempat penting dalam sejarah penyatuan masyarakat Bolaang Mongondow.
Menurut catatan pemerintah daerah, Tadohe berhasil mempersatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya hidup di bawah kepemimpinan Bogani masing-masing. Penyatuan itu mencakup masyarakat di Bolaang, Passi, Lolayan, Kotabunan, dan Dumoga.
Masyarakat pesisir dan pedalaman yang sebelumnya memiliki pemimpin sendiri kemudian berada dalam satu pemerintahan.
Proses tersebut membentuk hubungan yang lebih luas di antara kelompok-kelompok yang menempati wilayah berbeda. Nama Bolaang Mongondow menjadi penanda penyatuan kawasan pesisir dan pedalaman tersebut.
Di bawah kepemimpinan Tadohe, susunan pemerintahan juga mengalami penataan. Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok, yakni Kinalang sebagai unsur pemerintahan dan Paloko’ sebagai rakyat.
Paloko’ berkewajiban mendukung pemerintahan, sedangkan Kinalang bertanggung jawab meningkatkan kehidupan rakyat melalui pembangunan di berbagai bidang. Kepala desa disebut dipilih oleh rakyat.
Penataan itu berlangsung bersama perubahan dalam kehidupan ekonomi.
Catatan pemerintah daerah menyebut padi, jagung, dan kelapa mulai dikenal pada masa pemerintahan Mokoagow, ayah Tadohe, melalui pengaruh dari luar, termasuk bangsa Spanyol. Pertanian kemudian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang.
Perdagangan juga memperluas hubungan Bolaang Mongondow dengan wilayah lain. Mata uang seperti real dan doit digunakan sebagai alat transaksi.
Pertanian, perdagangan, dan pemerintahan berkembang beriringan, memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat tidak terlepas dari hubungan dengan dunia luar.
Dari Kerajaan Menuju Daerah Otonom
Pengalaman masyarakat menghadapi kekuasaan kolonial juga tercatat dalam penelitian sejarah mengenai perlawanan rakyat di pedalaman Mongondow pada 1902.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pembatasan kewenangan kerajaan berlangsung di tengah penolakan dari sebagian masyarakat.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 membuka babak baru bagi Bolaang Mongondow. Wilayah ini resmi menjadi daerah otonom tingkat II pada 23 Maret 1954 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1954.
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow kemudian memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
Perubahan administratif kembali berlangsung melalui pemekaran wilayah.
Dengan luas wilayah yang disebut mencapai 50,3 persen dari luas Sulawesi Utara, pemerintah kabupaten bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama mendukung pembentukan daerah-daerah otonom baru.
Upaya tersebut mendapat dukungan Bupati Bolaang Mongondow saat itu, Ny. Hj. Marlina Moha Siahaan, serta diperjuangkan melalui panitia pemekaran.
Proses tersebut berlangsung dalam dua tahap. Pada 2007, terbentuk Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Setahun kemudian, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyusul sebagai daerah otonom baru. Kabupaten Bolaang Mongondow tetap menjadi bagian dari kawasan tersebut dengan wilayah administrasinya sendiri.
Bila pada masa Raja Tadohe kelompok-kelompok masyarakat disatukan dalam satu pemerintahan, pada masa otonomi daerah kawasan Bolaang Mongondow berkembang menjadi beberapa daerah pemerintahan dengan kewenangan masing-masing.
