Selatpanjang hari ini dikenal sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kota yang berada di Pulau Tebing Tinggi ini memiliki perjalanan sejarah yang berkaitan erat dengan Kesultanan Siak Sri Indrapura.
Sebelum menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, kawasan tersebut pernah menjadi wilayah penting dalam tata pemerintahan kerajaan Melayu di pesisir timur Sumatra.
Salah satu jejaknya adalah keberadaan Negeri Tebing Tinggi sebagai wilayah pemerintahan Kesultanan Siak.
Wilayah ini dipimpin seorang pejabat bergelar Tengku Temenggung Muda yang berkedudukan di Selatpanjang. Kedudukan tersebut bukan sekadar gelar kebangsawanan, melainkan bagian dari struktur administrasi dan peradilan kerajaan.
Riwayat pemerintahan Temenggung di Selatpanjang kembali mendapat perhatian setelah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengadakan kegiatan Menapak Jejak Warisan Sejarah di kompleks pemakaman Tengku Bagus Sayid Thoha, Jalan Tengku Umar, pada November 2026.
Dalam kegiatan itu, Ketua Umum DPH LAMR Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, menyebut pemerintahan Temenggung di kawasan tersebut berlangsung sekitar 140 tahun, sejak 1805 hingga 1945.
Rentang waktu itu menjadi petunjuk awal untuk memahami perjalanan kepemimpinan Melayu di Tebing Tinggi.
Sejumlah catatan sejarah memberikan gambaran tentang kedudukan wilayah tersebut dalam pemerintahan Siak, meski rincian pergantian pemimpin dan batas periodenya masih memerlukan penelusuran arsip lebih lanjut.
Tebing Tinggi dalam Tata Pemerintahan Kesultanan Siak
Keberadaan Negeri Tebing Tinggi sebagai bagian dari Kesultanan Siak tercatat dalam Bāb Al-Qawāid, kitab pedoman kerajaan yang memuat aturan pemerintahan dan pembagian wilayah.
Kitab tersebut terdiri atas 22 bab dan 154 pasal, antara lain mengatur batas provinsi, gelar pejabat yang berkuasa, kewenangan hakim, kepala suku, imam, serta aturan jual beli.
Dalam buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Kabupaten Kepulauan Meranti (2013), bagian yang ditulis S. Berrin SR menguraikan isi Bāb Al-Qawāid mengenai pembagian wilayah kerajaan.
Terdapat sepuluh provinsi dalam susunan pemerintahan Siak, termasuk Provinsi Negeri Tebing Tinggi dan Negeri Merbau yang wilayahnya kini menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kitab tersebut juga menjelaskan jabatan yang memimpin masing-masing wilayah. Pada Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa pejabat yang diangkat Sultan untuk Provinsi Negeri Tebing Tinggi bergelar Tengku Temenggung Muda.
Pejabat tersebut sekaligus menjalankan fungsi Hakim Polisi. Sementara urusan hukum syariat berada pada imam yang juga diangkat oleh Sultan.
Ketentuan itu memperlihatkan bahwa pemerintahan Tebing Tinggi memiliki susunan kewenangan yang jelas.
Temenggung Muda tidak hanya menjalankan urusan kepemimpinan wilayah, tetapi juga memegang fungsi penegakan hukum dalam batas kewenangannya. Kedudukan imam menunjukkan bahwa urusan pemerintahan dan kehidupan keagamaan berada dalam satu tata kelola kerajaan.
Bāb Al-Qawāid juga memuat ketentuan mengenai batas wilayah Provinsi Negeri Tebing Tinggi. Cakupannya meliputi Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang atau Medang, Pulau Topang Dalam, Pulau Topang Luar, Pulau Menggung, serta pulau-pulau kecil yang masuk dalam wilayah Kesultanan Siak di sekitarnya.
Catatan ini memberi gambaran bahwa wilayah pemerintahan Tebing Tinggi pada masa kerajaan tidak terbatas pada kawasan kota Selatpanjang sekarang.
Tengku Bagus Sayid Thoha dan Pembukaan Negeri
Salah satu nama yang menonjol dalam riwayat awal Negeri Tebing Tinggi adalah Tengku Bagus Sayid Thoha.
Dalam tulisan S. Berrin SR pada buku sejarah Kepulauan Meranti, Sultan Siak Sayid Syarif Ali disebut memberikan titah kepada Tengku Bagus Sayid Thoha untuk membuka bandar atau negeri di Pulau Tebing Tinggi.
Keterangan tersebut sejalan dengan riwayat yang disampaikan keluarga dan ahli waris dalam kegiatan ziarah sejarah di Selatpanjang pada November 2026.
Perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Riau, Tengku Fadli Fahrudin, menyebut Tengku Bagus Sayid Thoha sebagai tokoh pertama yang membuka Negeri Makmur Kencana Bandar Banting berdasarkan riwayat keluarga.
Nama Negeri Makmur Kencana Bandar Banting menjadi bagian penting dalam cerita asal-usul kawasan tersebut. Riwayat pendiriannya juga berkaitan dengan hubungan pemerintahan Siak dan perkembangan permukiman di Pulau Tebing Tinggi.
Kompleks pemakaman di Jalan Tengku Umar menjadi salah satu tempat yang menyimpan ingatan tentang tokoh-tokoh tersebut.
Selain Tengku Bagus Sayid Thoha, nama Tengku Ngah, Syarifah Ramlah, serta Tengku Sulung Cantik Said Alwi juga disebut dalam riwayat keluarga. Tengku Sulung Cantik Said Alwi dikenal dengan gelar Marhum Buntat.
Kehadiran makam para tokoh itu memperlihatkan pentingnya pendataan sejarah keluarga dan jabatan pemerintahan lokal.
Silsilah, gelar, masa kepemimpinan, serta hubungan dengan Kesultanan Siak merupakan bagian yang perlu didokumentasikan agar riwayat para pemimpin Tebing Tinggi tidak hanya bertahan dalam cerita turun-temurun.
Selatpanjang, Bandar Niaga dan Pengaruh Kolonial
Posisi Tebing Tinggi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan perairan Selat Malaka dan jalur perdagangan pesisir timur Sumatra.
Letak pulau-pulau di kawasan ini mendukung hubungan antarb bandar dan lalu lintas perdagangan. Selatpanjang kemudian berkembang sebagai salah satu pusat kegiatan niaga di wilayah tersebut.
Penelitian Kevin Herschel Amedeo, Khansa Vadhilah, Nuraini, Cici Aulia, dan Ahmal berjudul Analisis Arsip Perdagangan, Kehutanan, dan Administrasi: Studi Kasus Ekonomi dan Demografi Selatpanjang (Kepulauan Meranti) Era Kolonial, yang diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner pada 2026, memberi gambaran mengenai kegiatan ekonomi kawasan ini pada periode 1911–1935.
Melalui pembacaan tiga arsip kolonial, penelitian tersebut mengidentifikasi perdagangan sagu dan industri kayu atau panglong sebagai dua unsur penting perekonomian Selatpanjang.
Sagu dipasarkan hingga Jepang, Amerika, dan Eropa, sedangkan hasil kayu dari kawasan hutan rawa gambut dipasok ke Singapura. Temuan ini menunjukkan bahwa Selatpanjang memiliki hubungan ekonomi lintas wilayah yang kuat pada masa kolonial.
Perkembangan perdagangan juga berlangsung dalam situasi perubahan hubungan kekuasaan antara Kesultanan Siak dan pemerintah Hindia Belanda.
Kajian sejarah yang disusun dalam buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat bahwa kontrak politik Siak dengan Belanda pada masa Sultan Syarif Hasyim (1889–1908) membawa perubahan terhadap kewenangan kerajaan.
Dalam situasi tersebut, posisi pejabat lokal seperti Temenggung berada dalam lingkungan pemerintahan yang semakin dipengaruhi kepentingan kolonial.
Dengan demikian, sejarah Temenggung di Tebing Tinggi bukan hanya cerita tentang gelar dan silsilah keluarga. Kedudukannya juga berkaitan dengan perubahan administrasi, perdagangan, serta hubungan politik antara penguasa lokal, Kesultanan Siak, dan pemerintah kolonial.
Dari Pemerintahan Kerajaan ke Republik
Tahun 1945 disebut LAMR Kepulauan Meranti sebagai penanda berakhirnya masa pemerintahan Temenggung di Selatpanjang. Perubahan tersebut berlangsung dalam konteks berakhirnya kekuasaan tradisional dan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia.
Dalam buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Kabupaten Kepulauan Meranti, S. Berrin SR menjelaskan bahwa setelah Kesultanan Siak menyatu dengan Republik Indonesia, wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kerajaan mengalami perubahan status administrasi.
Tebing Tinggi kemudian menjadi bagian dari kewedanaan di bawah Kabupaten Bengkalis sebelum berkembang menjadi kecamatan.
Perjalanan administratif itu berlanjut hingga pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti pada 19 Desember 2008, dengan Selatpanjang sebagai ibu kota. Perubahan tersebut menandai babak baru dalam pemerintahan wilayah yang sebelumnya memiliki sejarah panjang di bawah Kesultanan Siak.
Jejak pemerintahan Temenggung kini masih dapat ditelusuri melalui kitab kerajaan, catatan sejarah daerah, arsip kolonial, serta kompleks pemakaman para tokohnya.
Kegiatan ziarah sejarah yang digelar pemerintah daerah dan lembaga adat dapat menjadi pintu untuk memperluas pendokumentasian tersebut. Pelestarian tidak cukup berhenti pada perawatan makam atau seremoni penghormatan.
Penelitian naskah, penelusuran arsip, pencatatan silsilah, dan penyusunan sejarah pemerintahan lokal diperlukan agar perjalanan Negeri Tebing Tinggi mendapat tempat yang lebih jelas dalam sejarah Melayu di Riau.
