Bandung hari ini dikenal sebagai pusat pendidikan, perdagangan, kreativitas, dan kebudayaan di Jawa Barat. Di balik perkembangan tersebut, kota ini memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Bandung tidak terbentuk dalam satu peristiwa, melainkan melalui perubahan fungsi pemerintahan, pertumbuhan permukiman, pembangunan infrastruktur, dan dinamika masyarakat selama lebih dari dua abad.
Tanggal 25 September 1810 diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung. Tanggal tersebut merujuk pada perpindahan ibu kota Kabupaten Bandung dari Krapyak, yang sekarang dikenal sebagai Dayeuhkolot, ke kawasan di sekitar Sungai Cikapundung.
Peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah perkotaan Bandung, meskipun riwayat wilayah dan masyarakatnya telah berlangsung jauh sebelum pusat pemerintahan baru dibentuk.
Sejarah resmi Pemerintah Kota Bandung menyebut Raden Adipati Wiranatakusumah II, Bupati Bandung ke-VI yang memerintah pada 1794–1829, sebagai tokoh yang memprakarsai pembangunan kota.
Sejarah Bandung pun perlu dibaca melalui dua hal yang saling berkaitan: keputusan membangun pusat pemerintahan baru dan proses panjang yang mengubah kawasan tersebut menjadi kota dengan fungsi yang semakin beragam.
Dari Dayeuhkolot ke Pusat Pemerintahan Baru
Sebelum Bandung berkembang menjadi kota, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung berada di Krapyak, kawasan yang kini dikenal sebagai Dayeuhkolot, sekitar 11 kilometer di sebelah selatan pusat kota sekarang.
Kabupaten Bandung sendiri telah terbentuk sekitar pertengahan abad ke-17, dengan Tumenggung Wirangunangun sebagai bupati pertamanya.
Perpindahan pusat pemerintahan pada awal abad ke-19 berkaitan dengan kebutuhan menemukan lokasi yang lebih sesuai bagi kegiatan pemerintahan.
Menurut sejarah resmi Kota Bandung, Krapyak dinilai kurang strategis karena berada di bagian selatan wilayah kabupaten dan kerap mengalami banjir ketika musim hujan.
Wiranatakusumah II kemudian memilih kawasan di tepi barat Sungai Cikapundung, dekat jalur yang sedang dikembangkan menjadi Jalan Raya Pos.
Sekitar akhir 1808 atau awal 1809, bupati bersama sejumlah rakyatnya mulai berpindah mendekati lokasi calon ibu kota. Mereka menempati beberapa tempat sebelum pembukaan lahan untuk pusat pemerintahan baru dilakukan.
Peristiwa tersebut berlangsung dalam konteks perubahan kekuasaan kolonial di Jawa. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer dan Panarukan.
Jalur ini melewati kawasan Bandung dan menjadi bagian penting dari jaringan transportasi serta administrasi kolonial.
Pada 25 Mei 1810, Daendels mengeluarkan surat yang meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang memindahkan ibu kota kabupaten masing-masing ke lokasi yang mendekati Jalan Raya Pos.
Catatan sejarah resmi Kota Bandung menunjukkan bahwa rencana pemindahan pusat pemerintahan telah dirintis sebelum surat Daendels dikeluarkan.
Karena itu, pembentukan Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari proses yang melibatkan Wiranatakusumah II dan masyarakat dalam pembukaan kawasan baru.
Proses tersebut mencapai salah satu tonggak penting pada 25 September 1810, ketika Bandung diresmikan sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung.
Jalan Raya Pos dan Perubahan Wajah Kota
Penetapan Bandung sebagai ibu kota kabupaten menjadi awal pertumbuhan pusat pemerintahan baru. Pada tahap awal, Bandung berkembang sebagai kota tradisional dengan fungsi utama sebagai pusat administrasi.
Perubahan fisik kawasan berlangsung secara bertahap, mengikuti kebutuhan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Penelitian sejarawan A. Sobana Hardjasaputra mengenai perubahan sosial di Bandung pada 1810–1906 menjelaskan bahwa perkembangan kota dipengaruhi oleh interaksi antara kekuasaan, perubahan fisik wilayah, dan kondisi sosial ekonomi.
Bandung mula-mula berfungsi sebagai ibu kota kabupaten. Pada 1864, kota ini juga menjadi ibu kota Keresidenan Priangan, lalu mengalami perubahan lebih cepat ketika transportasi kereta api berkembang pada akhir abad ke-19.
Kedudukan sebagai ibu kota keresidenan memperluas fungsi Bandung. Kota tidak lagi hanya menjadi tempat penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, tetapi juga pusat administrasi kolonial untuk wilayah yang lebih luas.
Perubahan tersebut mendorong bertambahnya kegiatan ekonomi, kebutuhan permukiman, dan pembangunan fasilitas kota.
Jalan Raya Pos turut memberi Bandung hubungan yang lebih erat dengan jaringan transportasi antardaerah. Jalur yang melintasi kota sekarang berhubungan dengan koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Ahmad Yani.
Infrastruktur jalan mendukung mobilitas manusia, barang, dan pejabat pemerintahan, sekaligus memperlancar hubungan antara pusat pemerintahan dan kawasan di sekitarnya.
Namun, perkembangan Bandung tidak hanya ditentukan oleh pembangunan jalan. Perubahan fungsi pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan sarana transportasi turut membentuk pertumbuhan kota.
Proses tersebut berlangsung melalui interaksi antara kebijakan pemerintah kolonial, kepemimpinan lokal, dan aktivitas masyarakat yang menghidupkan kawasan perkotaan.
Kereta Api dan Lahirnya Kota Kolonial
Perkembangan kereta api pada paruh akhir abad ke-19 membawa perubahan penting bagi Bandung.
Hardjasaputra menempatkan periode 1884–1906 sebagai tahap ketika Bandung berkembang menjadi pusat transportasi kereta api jalur barat, setelah sebelumnya berfungsi sebagai ibu kota kabupaten dan kemudian ibu kota keresidenan.
Transportasi kereta api mempercepat hubungan Bandung dengan wilayah lain. Pergerakan penduduk dan barang menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kota, sementara kegiatan perdagangan dan pembangunan semakin beragam.
Perubahan tersebut turut memengaruhi bentuk fisik kota dan kehidupan sosial masyarakat.
Kajian mengenai sejarah Bandung dalam buku Geliat Kota Bandung: Dari Kota Tradisional Menuju Modern, yang diterbitkan Bank Indonesia Institute, juga menempatkan perkembangan ekonomi dan perubahan fungsi kota sebagai bagian penting dalam perjalanan Bandung menuju kota modern.
Buku tersebut menghubungkan sejarah kota dengan dinamika ekonomi Jawa Barat serta peran lembaga keuangan dalam perkembangan wilayah.
Pada 1906, Bandung memperoleh status gemeente atau pemerintahan kota berdasarkan ketentuan kolonial. Penetapan ini menandai perubahan kelembagaan dalam pengelolaan kota.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 35 Tahun 1998 mencatat bahwa gemeente Bandung ditetapkan melalui ordonansi pada 21 Februari 1906, diundangkan pada 1 Maret, dan mulai berlaku pada 1 April 1906.
Status baru tersebut menjadi salah satu penanda perkembangan Bandung sebagai kota kolonial. Namun, pembentukan gemeente tidak berarti seluruh penduduk langsung berada dalam sistem pemerintahan yang setara.
Peraturan daerah tersebut juga mencatat bahwa pengaturan bagi penduduk pribumi tetap berada di bawah kepemimpinan Bupati Bandung, sedangkan pembentukan gemeente pada awalnya ditujukan untuk mengatur masyarakat Eropa dan Timur Asing.
Sejarah yang Membentuk Bandung Hari Ini
Perjalanan Bandung dari pusat pemerintahan kabupaten menuju kota modern memperlihatkan bahwa pertumbuhan kota tidak pernah berlangsung melalui satu faktor.
Keputusan pemindahan pusat pemerintahan, pembangunan jalan, perubahan fungsi administrasi, dan perkembangan kereta api membentuk tahapan berbeda dalam sejarahnya.
Tanggal 25 September 1810 menjadi titik penting untuk memperingati lahirnya Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan baru. Sementara itu, tahun 1864 dan 1906 menandai perubahan fungsi serta kelembagaan kota dalam masa kolonial.
Setiap periode membawa kebutuhan, kepentingan, dan konsekuensi yang berbeda bagi perkembangan wilayah.
Memahami sejarah Bandung berarti melihat lebih jauh daripada tanggal hari jadi atau nama tokoh pendirinya.
Sejarah kota juga menyangkut masyarakat yang membangun permukiman, bekerja, berdagang, menggunakan jalur transportasi, dan menjalani perubahan tata ruang dari masa ke masa.
Jejak sejarah tersebut masih penting bagi Bandung sekarang. Dokumen pemerintahan, arsip, bangunan bersejarah, dan nama-nama tempat dapat membantu masyarakat memahami bagaimana kota berkembang serta keputusan apa yang membentuknya.
Bandung modern terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan kebijakan pemerintahan, kepemimpinan lokal, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas masyarakat.
Jejak proses tersebut membantu menjelaskan bagaimana Bandung berkembang menjadi kota seperti sekarang, sekaligus memperlihatkan bahwa identitas kota terbentuk melalui perjalanan sejarah yang melibatkan banyak pihak.
