Jauh sebelum dikenal sebagai Kabupaten Bandung, kawasan ini memiliki nama Tatar Ukur. Wilayah tersebut pernah berada dalam lingkungan Kerajaan Timbanganten yang memiliki hubungan dengan Kerajaan Sunda-Pajajaran.
Perjalanan sejarahnya kemudian bersentuhan dengan Sumedang Larang, kekuasaan Mataram, pemerintahan kolonial, hingga terbentuknya pemerintahan kabupaten.
Sejarah Kabupaten Bandung tidak dapat dilepaskan dari perubahan kekuasaan dan tata pemerintahan di kawasan Priangan. Nama Dipati Ukur, Tumenggung Wiraangunangun, dan R.A. Wiranatakusumah II menjadi bagian penting dalam perjalanan tersebut.
Dari wilayah yang dahulu dikenal melalui kerajaan dan kekuasaan tradisional, Bandung berkembang menjadi pusat pemerintahan yang kemudian melahirkan Kota Bandung.
Perjalanan itu juga memperlihatkan perubahan kedudukan wilayah.
Krapyak, yang kini dikenal sebagai Dayeuhkolot, pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bandung sebelum ibu kota dipindahkan ke kawasan yang berkembang menjadi Kota Bandung.
Jejak sejarah tersebut memperlihatkan bahwa wilayah Bandung memiliki lapisan cerita yang jauh lebih panjang daripada batas administratif yang dikenal sekarang.
Tatar Ukur dalam Jejak Kerajaan Sunda
Menurut naskah Sadjarah Bandung, sebelum Kabupaten Bandung berdiri, kawasan ini dikenal sebagai Tatar Ukur dan termasuk wilayah Kerajaan Timbanganten. Kerajaan tersebut beribu kota di Tegalluar dan berada di bawah pengaruh Kerajaan Sunda-Pajajaran.
Dokumen sejarah Kabupaten Bandung yang disusun Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung, berdasarkan wawancara dengan Prof. Dr. A. Sobana H., M.A., pada 14 Oktober 2011, menyebut Kerajaan Timbanganten telah diperintah secara turun-temurun sejak pertengahan abad ke-15.
Nama Prabu Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan Dipati Ukur tercatat dalam rangkaian penguasa kerajaan tersebut.
Pada masa Dipati Ukur, Tatar Ukur disebut memiliki wilayah yang luas. Kawasannya mencakup sebagian besar wilayah Jawa Barat dan terbagi menjadi sembilan daerah yang dikenal dengan sebutan Ukur Sasanga.
Keterangan ini memperlihatkan bahwa nama Tatar Ukur memiliki kedudukan penting dalam sejarah wilayah Priangan sebelum terbentuknya pemerintahan Kabupaten Bandung.
Perubahan kekuasaan terjadi setelah Kerajaan Sunda-Pajajaran runtuh pada 1579–1580. Tatar Ukur kemudian berada dalam lingkungan kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang yang dipimpin Prabu Geusan Ulun. Kerajaan ini beribu kota di Kutamaya, kawasan di sebelah barat pusat Sumedang sekarang.
Pada 1620, Sumedang Larang berada di bawah kekuasaan Mataram. Perubahan tersebut berlangsung pada masa pemerintahan Raden Suriadiwangsa, putra tiri Geusan Ulun.
Sejak itu, kedudukan Sumedang Larang berubah menjadi kabupaten di bawah pengaruh Mataram.
Sultan Agung menjadikan Priangan sebagai kawasan pertahanan di bagian barat untuk menghadapi kemungkinan serangan Banten maupun VOC yang berkedudukan di Batavia.
Posisi geografis Priangan membuat kawasan ini memiliki arti penting dalam kepentingan politik dan militer Mataram.
Dipati Ukur dan Perubahan Kekuasaan di Priangan
Nama Dipati Ukur menempati bagian penting dalam sejarah Tatar Ukur. Pada masa kekuasaan Mataram, ia memperoleh kepercayaan untuk memimpin wilayah Priangan sebagai Bupati Wedana setelah Pangeran Dipati Rangga Gede menerima hukuman dari Sultan Agung.
Peristiwa tersebut berkaitan dengan serangan Banten terhadap Sumedang ketika sebagian pasukan berada di Madura.
Sultan Agung kemudian memberikan jabatan Bupati Wedana Priangan kepada Dipati Ukur dengan kewajiban merebut Batavia dari kekuasaan VOC.
Pada 1628, Dipati Ukur diperintahkan membantu pasukan Mataram menyerang Batavia. Serangan itu mengalami kegagalan.
Dipati Ukur bersama para pengikutnya kemudian tidak kembali ke Mataram untuk melaporkan hasil penyerangan. Tindakan tersebut dipandang sebagai pembangkangan terhadap kekuasaan Sultan Agung.
Peristiwa yang dikenal sebagai pemberontakan Dipati Ukur berlangsung dalam situasi ketika Mataram menghadapi kesulitan mengawasi wilayah Priangan yang jauh dari pusat kerajaan. Jarak geografis membuat pengendalian pemerintahan tidak selalu berjalan mudah.
Menurut tradisi sejarah Sumedang yang dikutip dalam dokumen Diskominfo Kabupaten Bandung, Dipati Ukur tertangkap di Gunung Lumbung, kawasan Bandung, pada 1632.
Setelah peristiwa tersebut berakhir, Sultan Agung melakukan penataan kembali pemerintahan di Priangan.
Wilayah Priangan di luar Sumedang dan Galuh kemudian dibagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Bandung, Parakanmuncang, dan Sukapura.
Pembagian tersebut menjadi bagian dari reorganisasi pemerintahan setelah konflik Dipati Ukur. Ki Astamanggala, seorang umbul dari Cihaurbeuti, diangkat menjadi kepala daerah Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangunangun.
Tanubaya diangkat sebagai bupati Parakanmuncang, sedangkan Ngabehi Wirawangsa menjadi bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha.
Ketiganya dilantik berdasarkan Piagem Sultan Agung pada 9 Muharam Tahun Alip dalam penanggalan Jawa. Peristiwa tersebut menjadi dasar penetapan hari jadi ketiga kabupaten, termasuk Kabupaten Bandung.
Penanggalan Masehi yang digunakan dalam penetapan hari jadi Kabupaten Bandung adalah 20 April 1641, meskipun terdapat perbedaan penafsiran sejarah mengenai konversi tanggal dalam piagam tersebut.
Krapyak, Awal Pemerintahan Kabupaten Bandung
Setelah dilantik di pusat pemerintahan Mataram, Tumenggung Wiraangunangun kembali ke Tatar Ukur bersama para pengikutnya.
Mereka mula-mula datang ke kawasan Timbanganten.
Dalam naskah Sadjarah Bandung, wilayah tersebut disebut memberikan 200 cacah sebagai bagian dari awal pembentukan pemerintahan.
Tumenggung Wiraangunangun kemudian membangun pusat pemerintahan di Krapyak, sebuah kawasan di tepi Sungai Citarum, dekat muara Sungai Cikapundung.
Lokasi tersebut berada di bagian selatan wilayah Bandung dan sekarang dikenal sebagai Dayeuhkolot.
Krapyak menjadi ibu kota pertama Kabupaten Bandung. Kawasan dan daerah sekitarnya disebut Bumi Tatar Ukur Gede.
Dari tempat inilah pemerintahan kabupaten mulai menjalankan administrasi wilayah yang sebelumnya berada dalam lingkungan kekuasaan kerajaan.
Pada masa pengaruh Mataram, sistem pemerintahan Kabupaten Bandung mengikuti tata pemerintahan kerajaan tersebut. Bupati memiliki kedudukan dan kewenangan yang luas, termasuk mengatur wilayah, memungut pajak, serta mengelola tenaga kerja.
Dalam menjalankan pemerintahan, bupati dibantu sejumlah pejabat seperti patih, jaksa, penghulu, demang, camat, dan kepala desa.
Wilayah administratif Kabupaten Bandung pada masa awal belum dapat dipastikan secara terperinci karena keterbatasan sumber sejarah.
Dokumen Diskominfo Kabupaten Bandung menyebut beberapa kawasan seperti Timbanganten, Kahuripan, Sagaraherang, dan sebagian Tanahmedang.
Pada masa pemerintahan berikutnya, jabatan bupati diwariskan melalui sejumlah keturunan dan pejabat yang ditunjuk.
Setelah Tumenggung Wiraangunangun, pemerintahan dilanjutkan Tumenggung Ardikusumah, Tumenggung Anggadireja I, Tumenggung Anggadireja II, R.A. Wiranatakusumah I, dan R.A. Wiranatakusumah II.
Dari Priangan Kolonial hingga Kabupaten Modern
Pada 1677, kekuasaan Mataram atas Kabupaten Bandung beralih kepada VOC melalui perjanjian antara Mataram dan Kompeni. Perubahan tersebut membawa pengaruh terhadap tata ekonomi dan pemerintahan di Priangan.
VOC mempertahankan kedudukan bupati sebagai penguasa lokal, tetapi menempatkan mereka dalam kewajiban politik dan ekonomi kepada Kompeni.
Salah satu kewajiban utamanya adalah menjalankan penanaman wajib kopi melalui sistem Preangerstelsel. Hasil perkebunan tersebut menjadi bagian penting dari kepentingan perdagangan VOC.
Kopi kemudian memiliki kedudukan penting dalam sejarah ekonomi Priangan. Perkebunan dan penyerahan hasil bumi mengubah kehidupan masyarakat serta hubungan antara penguasa daerah dan pemerintah kolonial.
Sejarah Kabupaten Bandung pun tidak hanya berkaitan dengan pergantian kekuasaan, tetapi juga perubahan kegiatan ekonomi yang memengaruhi kehidupan penduduknya.
Memasuki masa pemerintahan R.A. Wiranatakusumah II (1794–1829), pusat pemerintahan Kabupaten Bandung mengalami perubahan besar.
Krapyak yang berada di bagian selatan wilayah kabupaten dinilai kurang strategis. Kawasan tersebut juga kerap mengalami banjir ketika Sungai Citarum meluap.
Pada masa itu, pembangunan Jalan Raya Pos atau De Grote Postweg yang menghubungkan Anyer dan Panarukan turut memengaruhi penataan pusat pemerintahan di Priangan.
Pemerintah kolonial melalui Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels mengeluarkan surat pada 25 Mei 1810 yang meminta pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung dan Parakanmuncang agar lebih dekat dengan jalur jalan raya.
R.A. Wiranatakusumah II telah memiliki rencana pemindahan pusat pemerintahan sebelum surat tersebut diterbitkan.
Perpindahan berlangsung melalui beberapa lokasi, sebelum pusat pemerintahan menetap di kawasan sebelah barat Sungai Cikapundung.
Pada 25 September 1810, Bandung diresmikan sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung. Peristiwa tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan Kota Bandung.
R.A. Wiranatakusumah II dikenang sebagai tokoh yang berperan besar dalam pembukaan kawasan dan pembangunan pusat pemerintahan baru. Hari perpindahan ibu kota itu kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung.
Seiring perubahan pemerintahan dari masa kolonial menuju kemerdekaan, Kabupaten Bandung memasuki babak administratif baru.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 menjadi dasar pembentukan Kabupaten Bandung sebagai daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Sejak itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perkembangan penduduk dan kebutuhan pelayanan pemerintahan kemudian mendorong penataan wilayah. Pemekaran kemudian menjadi babak baru dalam perjalanan administratif Kabupaten Bandung.
Sebagian wilayah Kabupaten Bandung menjadi Kota Cimahi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001.
Perubahan berikutnya terjadi pada 2007 ketika Kabupaten Bandung Barat dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007.
Wilayah yang dahulu memiliki cakupan luas sebagai bagian dari sejarah Tatar Ukur kini berkembang menjadi beberapa daerah dengan pemerintahan masing-masing.
Sejarah Kabupaten Bandung memperlihatkan perjalanan panjang sebuah kawasan yang mengalami perubahan kekuasaan, pusat pemerintahan, dan batas administratif.
Dari Tatar Ukur dan Krapyak hingga Bandung sebagai pusat pemerintahan, setiap periode meninggalkan jejak dalam pembentukan wilayah Priangan.
Nama-nama tokoh, naskah lama, dan peninggalan sejarah menjadi bagian dari ingatan tentang perjalanan tersebut.
Mengenal sejarah Kabupaten Bandung berarti menelusuri perubahan sebuah wilayah sekaligus memahami akar sejarah masyarakat yang tumbuh di tanah Sunda.








