Banjir, pertanian, dan perdagangan ternyata telah menjadi bagian dari persoalan kehidupan masyarakat di kawasan Delta Brantas, Jawa Timur sejak hampir seribu tahun lalu.
Salah satu catatan tertulis yang merekam keadaan tersebut terdapat pada Prasasti Kamalagyan, peninggalan masa pemerintahan Raja Airlangga yang ditemukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Batu bertulis itu tidak hanya menyimpan nama raja dan penanggalan. Isinya memberikan gambaran mengenai pembangunan bendungan Waringin Sapta, penanganan luapan Sungai Brantas, serta tanggung jawab sebuah desa dalam pemeliharaan infrastruktur air.
Prasasti tersebut juga menyebut aktivitas pedagang dan pelaut yang menuju Hujung Galuh. Catatan itu menjadi salah satu pintu masuk untuk memahami sejarah kawasan yang kini termasuk wilayah Sidoarjo.
Dalam periode yang berdekatan, perubahan politik di Jawa Timur juga melahirkan Kerajaan Jenggala dan Panjalu setelah pembagian kekuasaan Kahuripan.
Sejumlah prasasti dari masa tersebut membantu menelusuri hubungan antara penguasa, masyarakat desa, dan wilayah yang berada di sekitar aliran Brantas.
Dari Kahuripan Menuju Jenggala
Sejarah Jenggala berkaitan erat dengan pemerintahan Airlangga. Menjelang akhir kekuasaannya, kerajaan yang dibangun Airlangga mengalami pembagian menjadi dua wilayah politik, yakni Jenggala dan Panjalu atau Kadiri.
Peristiwa ini menjadi salah satu perubahan penting dalam sejarah Jawa Timur abad ke-11.
Pembagian tersebut tidak hanya dikenal melalui tradisi sastra, tetapi juga dapat ditelusuri melalui prasasti yang dikeluarkan para penguasa setelah Airlangga.
Salah satu tokoh yang muncul dalam sumber tertulis adalah Mapanji Garasakan, yang dikenal sebagai penguasa awal Jenggala.
Prasasti Turun Hyang B menjadi sumber penting untuk mengenali masa pemerintahannya. Prasasti tersebut mencatat anugerah kepada penduduk Desa Turun Hyang karena bantuan mereka kepada raja dalam konflik melawan penguasa Panjalu.
Keterangan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara kerajaan dan masyarakat desa turut tercatat dalam keputusan politik pada masa itu.
Penanggalan Turun Hyang B perlu dibaca secara hati-hati. Pembacaan yang pernah digunakan menempatkannya pada 966 Saka atau 1044 Masehi. Kajian epigrafi kemudian mengajukan kemungkinan revisi menjadi 976 Saka atau 1054 Masehi.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan prasasti dapat berkembang mengikuti pemeriksaan ulang terhadap aksara dan kondisi fisik peninggalan.
Selain Turun Hyang, prasasti Malenga, Banjaran, dan Sumengka juga menjadi sumber untuk menelusuri pergantian penguasa serta dinamika politik Jenggala.
Nama-nama raja dan peristiwa yang tercatat di dalamnya membantu sejarawan menyusun kembali perjalanan kerajaan yang sumber tertulisnya tidak sebanyak peninggalan dari masa Majapahit.
Kamalagyan dan Bendungan Waringin Sapta
Jika prasasti Jenggala membantu membaca perubahan kekuasaan, Prasasti Kamalagyan memberikan gambaran berbeda mengenai pemerintahan Airlangga.
Prasasti yang bertarikh 959 Saka atau 1037 Masehi ini ditemukan di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Prasasti tersebut juga dikenal dengan nama Prasasti Kelagen.
Isi prasasti berkaitan dengan pembangunan dawuhan atau bendungan Waringin Sapta. Pada masa itu, luapan Sungai Brantas menyebabkan banjir yang mengganggu sawah, permukiman, dan wilayah di kawasan hilir.
Pembangunan bendungan menjadi bagian dari upaya mengendalikan aliran air agar kehidupan masyarakat dan kegiatan pertanian dapat berlangsung kembali.
Penelitian Sinta Yunita Sariningtyas Asri (2022) bertajuk Nilai Kearifan Lokal Masa Raja Airlangga: Kajian Sumber Data Tekstual Prasasti Kamalagyan, dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, membahas struktur dan isi prasasti tersebut.
Kajian ini menjelaskan pembangunan Waringin Sapta serta penetapan Desa Kamalagyan sebagai wilayah sima yang berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan bendungan.
Dalam sistem pemerintahan Jawa Kuno, sima merupakan status khusus yang diberikan melalui keputusan kerajaan. Penetapan tersebut dapat disertai hak dan kewajiban tertentu.
Terkait konteks Kamalagyan, tanggung jawab pemeliharaan bendungan memperlihatkan bahwa keberadaan infrastruktur tidak berhenti pada proses pembangunan. Masyarakat juga terlibat dalam menjaga keberlangsungannya.
Informasi ini memperlihatkan hubungan antara kebijakan raja dan kehidupan desa. Pengelolaan air berkaitan langsung dengan keberlanjutan pertanian, keamanan permukiman, serta kegiatan ekonomi.
Prasasti Kamalagyan menjadi sumber untuk memahami bagaimana persoalan lingkungan ditangani melalui keputusan pemerintahan dan keterlibatan masyarakat.
Hujung Galuh dan Perdagangan Sungai
Prasasti Kamalagyan juga menyimpan keterangan mengenai aktivitas perdagangan dan pelayaran.
Nama Hujung Galuh muncul dalam catatan tentang perahu yang bergerak menuju hulu untuk mengambil barang dagangan. Para nakhoda dan pedagang dari berbagai pulau disebut datang ke kawasan tersebut.
Keterangan itu menunjukkan bahwa Sungai Brantas memiliki fungsi lebih luas daripada sumber air bagi pertanian.
Alirannya menjadi jalur pergerakan barang dan manusia yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan kawasan perdagangan. Kehidupan ekonomi masyarakat pada masa Airlangga tidak terlepas dari jaringan sungai dan aktivitas pelayaran.
Meski demikian, lokasi pasti Hujung Galuh masih menjadi persoalan dalam penelitian sejarah. Sejumlah penafsiran menghubungkannya dengan kawasan sekitar Surabaya, sementara pendapat lain mempertimbangkan lokasi yang lebih ke arah hulu Delta Brantas.
Keterangan prasasti mengenai arah pelayaran belum cukup untuk menetapkan satu titik sebagai lokasi pelabuhan tersebut.
Karena itu, Hujung Galuh lebih tepat dibahas sebagai tempat yang tercatat dalam jaringan perdagangan pada masa Airlangga, sementara identifikasi lokasi geografisnya tetap memerlukan penelitian epigrafi dan arkeologi lebih lanjut.
Membaca Sidoarjo dari Prasasti
Prasasti Kamalagyan dan prasasti-prasasti yang berkaitan dengan Jenggala memberikan jenis informasi yang berbeda, tetapi saling melengkapi untuk memahami sejarah Jawa Timur abad ke-11.
Sumber dari masa Airlangga memperlihatkan kebijakan pengelolaan air dan aktivitas ekonomi, sedangkan prasasti setelah pembagian Kahuripan membantu menelusuri perkembangan kekuasaan Jenggala.
Buku Ninie Susanti (2010) bertajuk Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI, diterbitkan Komunitas Bambu, menggunakan pembacaan prasasti dan sumber sastra untuk merekonstruksi perjalanan pemerintahan Airlangga.
Kajian tersebut memperlihatkan pentingnya sumber tertulis dalam memahami perubahan politik dan kehidupan masyarakat pada periode tersebut.
Bagi sejarah Sidoarjo, keberadaan Prasasti Kamalagyan di Dusun Klagen menjadi bukti penting bahwa kawasan yang sekarang termasuk wilayah kabupaten tersebut telah terhubung dengan kehidupan masyarakat pada masa Jawa Kuno.
Bentang geografis Delta Brantas memiliki hubungan dengan pertanian, permukiman, pengelolaan air, dan perdagangan.
Batas administratif Kabupaten Sidoarjo masa kini tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan wilayah kerajaan pada abad ke-11. Demikian pula, keberadaan prasasti di Krian belum membuktikan bahwa pusat pemerintahan Jenggala berada di lokasi yang sama.
Batu-batu bertulis tersebut justru mengajarkan pentingnya membaca sejarah melalui bukti yang tersedia.
Nama penguasa, penetapan desa, pembangunan bendungan, dan aktivitas perdagangan menjadi potongan informasi yang dapat disusun melalui penelitian.
Dari catatan itu, sejarah Delta Brantas tidak hanya berkisah tentang pergantian kerajaan, tetapi juga tentang masyarakat yang mengelola air, mengolah tanah, dan membangun hubungan ekonomi melalui sungai.
