Kota Blora di Jawa Tengah memiliki sejarah dan kisah masa lalu yang menarik ditelusuri. Nama Blora memiliki beberapa asal usul yang berkembang dalam masyarakat. Secara etimologi, Blora berasal dari kata Jawa “belor” yang berarti lumpur.
Dalam perkembangannya, istilah “mbeloran” muncul untuk menggambarkan wilayah ini sebelum akhirnya dikenal dengan sebutan Blora yang ada seperti sekarang.
Dikutip dari laman blorakab.go.id, ada juga interpretasi lain yang menyebutkan bahwa nama Blora berasal dari gabungan kata “wai” yang berarti air dan “lorah” yang berarti jurang atau tanah rendah.
Dalam bahasa Jawa, huruf “W” sering berganti dengan “B” tanpa mengubah arti, sehingga “wailorah” bertransformasi menjadi “bailorah,” kemudian “balora,” dan akhirnya “Blora”.
Nama ini mengacu pada wilayah yang berair dan berlumpur, mencerminkan karakteristik tanah rendah yang subur di daerah tersebut.
Blora pada Era Kerajaan
- Di Bawah Kadipaten Jipang
Pada abad ke-16, Blora berada di bawah kekuasaan Kadipaten Jipang yang dipimpin oleh Aryo Penangsang, juga dikenal sebagai Aria Jipang. Pada masa itu, Kadipaten Jipang masih menjadi bagian dari Kerajaan Demak, yang wilayahnya meliputi Pati, Lasem, Blora, dan Jipang.
Namun, setelah Jaka Tingkir atau Hadiwijaya mewarisi takhta Kerajaan Demak dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, Blora kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Pajang.
- Di Bawah Kerajaan Mataram
Setelah Kerajaan Pajang jatuh, Blora bagian Kerajaan Mataram berpusat di Kotagede, Yogyakarta.
Pada masa Paku Buwana I (1704-1719), Blora diberikan kepada Pangeran Blitar yang menjabat Adipati. Blora pada saat itu memiliki luas wilayah 3.000 karya (setara dengan hektar).
Ketika Mataram dipimpin Amangkurat IV pada tahun 1719-1727, Blora berada di kekuasaannya.
Baca juga: Menelisik Ajaran Unik Komunitas Samin Sedulur Sikep di Blora
- Perang Mangkubumi
Pada era Paku Buwana II (1727-1749), terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mangku Bumi dan Mas Sahid. Mangku Bumi berhasil merebut wilayah Sukawati, Grobogan, Demak, Blora, dan Yogyakarta, hingga akhirnya ia diangkat sebagai raja di Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 1749. Sejalan dengan pengangkatannya, Wilatikta diangkat menjadi Bupati Blora.
- Blora di Bawah Kasultanan
Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Blora menjadi bagian dari Kasunanan Surakarta, namun Wilatikta, Bupati Blora saat itu, menolak untuk berada di bawah kekuasaan Kasunanan dan memilih mundur dari jabatannya.
Sejarha Blora sebagai Kabupaten
Sejak zaman Kerajaan Pajang hingga Mataram, Blora dikenal sebagai daerah penting karena hutan jati yang dimilikinya.
Pada 11 Desember 1749, status Blora rberubah dari apanage menjadi kabupaten, dengan Wilatikta sebagai Bupati pertama. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Blora.
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, rakyat Blora melakukan perlawanan terhadap penjajahan kolonial yang dipelopori oleh petani. Salah satu tokoh penting adalah Samin Surosentiko, yang memimpin gerakan protes petani anti-kolonial dengan metode protes pasif.
Penyebab utama perlawanan ini adalah kebijakan pajak yang berat dan pembatasan hak masyarakat atas tanah dan hasil hutan oleh penjajah. Gerakan Samin memiliki corak milenarisme, yaitu perlawanan terhadap ketidakadilan sambil mengharapkan hadirnya “zaman emas” yang sejahtera.
