Di pantai timur Sumatra, nama Deli melekat pada sejarah kerajaan Melayu, perdagangan, dan perkebunan yang mengubah wajah wilayah tersebut. Pada abad ke-19, tembakau Deli menarik modal dari Eropa dan menghubungkan kawasan ini dengan pasar internasional. Perubahan itu membawa pertumbuhan ekonomi dan mendorong perkembangan Medan, tetapi juga melahirkan persoalan besar tentang penguasaan tanah serta kehidupan buruh perkebunan.
Asal-usul Kesultanan Deli
Sejarah Kesultanan Deli berkaitan dengan perubahan kekuasaan di pesisir timur Sumatra. Dalam tradisi sejarah setempat, Gocah Pahlawan dikenal sebagai tokoh penting yang membangun kekuasaan politik Deli pada abad ke-17, ketika pengaruh Kesultanan Aceh masih kuat di kawasan tersebut. Riwayat awal ini bersumber dari tradisi dan penulisan sejarah Melayu yang perlu dibaca bersama kajian akademik, bukan dianggap sebagai catatan yang seluruh detailnya sudah pasti.
Deli kemudian berkembang sebagai kesultanan dengan pemerintahan yang bertumpu pada sultan, keluarga kerajaan, pejabat, dan hubungan dengan masyarakat di wilayah kekuasaannya. Perdagangan hasil bumi menjadi salah satu sumber penghidupan. Lada, hasil hutan, dan kegiatan pertanian mendahului ledakan ekonomi tembakau yang kelak mengubah hubungan antara kerajaan, pengusaha, dan penduduk.
Kedudukan Deli tidak terlepas dari persaingan kekuatan regional serta campur tangan kolonial di Sumatra Timur. Perubahan politik pada abad ke-19 membuka ruang bagi pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha Eropa untuk memperluas pengaruh. Dalam keadaan tersebut, keputusan penguasa lokal mengenai hubungan dengan pihak luar memiliki konsekuensi besar terhadap tanah dan sumber daya yang berada di wilayah kesultanan.
Dari Labuhan Deli ke Medan
Pusat pemerintahan Kesultanan Deli mengalami beberapa kali perpindahan. Kajian sejarah mencatat perpindahan menuju Labuhan Deli pada abad ke-18, ketika kawasan pesisir dan jalur Sungai Deli memiliki arti penting bagi perdagangan serta hubungan dengan Selat Malaka. Labuhan menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat kegiatan niaga dan pergerakan barang.
Perkembangan perkebunan pada paruh kedua abad ke-19 mengubah arah pertumbuhan kawasan. Medan, yang berada di sekitar pertemuan Sungai Deli dan Babura, berkembang sebagai pusat kegiatan administrasi serta ekonomi perkebunan. Kantor perusahaan, jaringan transportasi, permukiman, dan fasilitas perdagangan menarik penduduk serta tenaga kerja dari berbagai daerah.
Pada masa Sultan Ma'mun Al Rasyid Perkasa Alamsyah, pusat pemerintahan kesultanan berpindah dari Labuhan Deli ke Medan. Istana Maimun mulai dibangun pada 1888 dan mulai ditempati pada 1891. Perpindahan tersebut memperlihatkan bahwa pusat kekuasaan kerajaan semakin dekat dengan kawasan yang tumbuh karena kegiatan ekonomi modern, khususnya perkebunan dan perdagangan ekspor.
Medan tidak berkembang hanya karena keputusan istana. Modal perusahaan, jaringan pelayaran, kebutuhan pengangkutan hasil kebun, dan kehadiran administrasi kolonial turut membentuk pertumbuhan kota. Kesultanan, pengusaha, dan pemerintah kolonial berada dalam hubungan yang saling memengaruhi, tetapi tidak memiliki kekuatan yang setara dalam mengendalikan perdagangan dan wilayah.
Tembakau Mengubah Tanah Deli
Pada 1863, Jacobus Nienhuys merintis perkebunan tembakau di Deli. Hasil awal yang berhasil dipasarkan ke Eropa menarik perhatian pemodal dan pengusaha lain. Tembakau Deli kemudian dikenal karena mutunya yang sesuai untuk pembungkus cerutu, sehingga permintaannya meningkat di pasar internasional.
Pada 1869, perusahaan Deli Maatschappij berdiri dan menjadi salah satu perusahaan penting dalam industri perkebunan kawasan tersebut. Perusahaan-perusahaan memperoleh hak pengelolaan lahan melalui konsesi yang melibatkan penguasa lokal. Sistem ini mengubah pemanfaatan ruang: lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian, hutan, dan kehidupan masyarakat secara bertahap dibuka untuk perkebunan komersial.
Bagi Kesultanan Deli, hubungan dengan perusahaan membawa pemasukan dan memperkuat kemampuan membangun fasilitas kerajaan. Akan tetapi, keuntungan itu tidak berarti seluruh penduduk menikmati kemakmuran yang sama. Perluasan perkebunan menimbulkan perubahan kepemilikan dan penggunaan tanah, sementara sebagian masyarakat harus menyesuaikan mata pencaharian dengan ekonomi baru.
Pala bukan komoditas utama dalam kisah ini; tembakau menjadi tanaman yang mendorong perubahan besar. Keberhasilan ekspor tembakau Deli menghubungkan kawasan tersebut dengan jaringan modal, perusahaan, pelabuhan, dan pasar Eropa. Kemudian, perkebunan karet dan komoditas lain turut berkembang di Sumatra Timur, memperluas ekonomi perkebunan melampaui tembakau.
Buruh Kontrak dan Harga Kemakmuran
Perkebunan tembakau membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Pengusaha merekrut buruh dari berbagai wilayah, termasuk Tiongkok dan Jawa, melalui sistem kontrak. Perjalanan, tempat tinggal, upah, dan kewajiban kerja mereka diatur dalam hubungan yang sering kali sangat timpang antara buruh dan perusahaan.
Koeli Ordonantie menjadi bagian dari kerangka hukum yang mengatur buruh kontrak di perkebunan. Dalam praktiknya, ketentuan yang dikenal sebagai poenale sanctie memungkinkan hukuman terhadap buruh yang dianggap melanggar kontrak. Sistem tersebut memberi perusahaan kekuasaan besar dan membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang, termasuk pembatasan kebebasan buruh untuk meninggalkan pekerjaan.
Pengalaman buruh tidak seragam, tetapi banyak menghadapi kondisi berat dan perlakuan tidak adil. Perlawanan muncul melalui pelarian, penolakan bekerja, dan tindakan lain untuk menghadapi dominasi perusahaan. Sejumlah penelitian sejarah menempatkan pengalaman buruh sebagai bagian penting dari sejarah perkebunan Deli, yang kerap tertutup oleh kisah tentang ekspor, keuntungan, dan kemajuan kota.
Karena itu, kemakmuran perkebunan tidak dapat dinilai hanya dari besarnya produksi atau keberhasilan komoditas di pasar Eropa. Sejarahnya juga perlu menanyakan siapa yang menguasai tanah, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang menanggung biaya sosial dari sistem tersebut. Pertanyaan ini membantu menjelaskan hubungan antara kekuasaan kesultanan, modal kolonial, dan kehidupan masyarakat.
Warisan Kerajaan dan Kota Perkebunan
Warisan Kesultanan Deli masih terlihat dalam bangunan dan ruang sejarah di Medan, terutama Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mashun. Keduanya menjadi penanda penting perkembangan kerajaan pada masa ketika Medan tumbuh sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Bangunan tersebut juga memperlihatkan pertemuan tradisi Melayu, Islam, dan pengaruh arsitektur dari berbagai lingkungan budaya.
Namun, warisan sejarah Deli tidak berhenti pada istana dan bangunan megah. Jejak perkebunan juga hadir dalam perkembangan permukiman, jaringan jalan, kawasan perdagangan, dan sejarah kelompok buruh yang datang untuk bekerja di Sumatra Timur. Berbagai kelompok masyarakat ikut membentuk kehidupan sosial Medan, sehingga sejarah kota tidak bisa dilepaskan dari perpindahan penduduk dan perubahan ekonomi.
Kesultanan Deli dan jaringan perkebunan memperlihatkan dua sisi perubahan sejarah. Perkebunan mempercepat pertumbuhan Medan dan menghubungkan Sumatra Timur dengan perdagangan global, sementara sistem konsesi serta buruh kontrak menciptakan ketimpangan dan konflik sosial. Memahami keduanya secara bersamaan membuat sejarah Deli lebih utuh: bukan semata kisah kejayaan kerajaan atau keberhasilan tembakau, melainkan juga kisah tentang tanah, kerja, kekuasaan, dan masyarakat yang mengalami perubahan.
