Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan komitmen bersama dalam berantas judi online secara serius. Komitmen itu dianggap sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang semakin meluas ini.
“Meskipun mungkin belum sampai di Kejaksaan, namun demikian ekosistem untuk kerja sama atau komitmen ini kita mulai sejak awal,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangannya terkait Audiensi dengan Jaksa Agung di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/11/2024).
Meutya menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kejaksaan Agung merupakan langkah konkret yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh lembaga negara bersatu padu dalam mencegah dan berantas judi online.
“Ini juga sesuai dengan arahan Presiden yang menyampaikan bahwa semua bidang, semua institusi harus bersatu padu menangani dan mencegah judi online ini. Nanti pasti akan kemari juga penanganan atau kepastian hukumnya,” jelasnya.
Menkomdigi juga menambahkan bahwa penyelesaian kasus judi online itu akan menjadi pelajaran berharga dan langkah perbaikan ke depan, terutama bagi instansi terkait.
” Mewakili institusi masing-masing. Saya mewakili Kemenkomdigi, tentu Pak Jaksa Agung sebagai Jaksa Agung, bagaimana juga nanti bisa melakukan komitmen hukum terhadap kasus-kasus judi online ini untuk pembelajaran bersama. Tujuan bersamanya itu untuk perbaikan ke depan,” ujar Meutya.
Baca juga: Modus Baru Judi Online Mengintai Pengguna Media Sosial
Menkomdigi juga menegaskan bahwa Kejaksaan Agung akan terus bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyelesaian proses hukum terkait kasus judi online. “Bagaimana pun juga kita akan sinergikan dengan kementerian agar tidak terulangi lagi hal-hal yang merugikan masyarakat,” tegas Menkomdigi.
Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan, penanganan pegawai Kementerian Komdigi terkait judi online masih berada pada tahap penyidikan. “Kalau untuk judi kan sekarang masih dalam penyidikan, tapi nanti tindak lanjutnya di dalam penuntutan,” ungkap Burhanuddin.
Dalam audiensi yang berlangsung sekitar 40 menit, Menkomdigi juga membahas permintaan agar Kejaksaan Agung turut mengawal pembangunan infrastruktur konektivitas di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ini merupakan langkah penting untuk memastikan pemerataan akses teknologi dan informasi di seluruh pelosok Indonesia.
Turut hadir dalam acara itu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, yang mendukung penuh upaya sinergi antara Kemenkomdigi dan Kejaksaan Agung untuk menangani berbagai persoalan yang dapat mengganggu pembangunan dan stabilitas negara.
