Sejarah Kabupaten Bogor tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang kawasan yang pernah menjadi pusat Kerajaan Sunda, berkembang sebagai wilayah administrasi kolonial bernama Regentschap Buitenzorg, hingga menjadi kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perubahan itu berlangsung melalui berbagai periode politik dan pemerintahan yang membentuk wajah Bogor sekarang.
Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan 3 Juni 1482 sebagai Hari Jadi Bogor. Tanggal tersebut dikaitkan dengan penobatan Sri Baduga Maharaja sebagai Raja Pajajaran yang berpusat di Pakuan.
Penetapan hari jadi ini menjadi pengingat hubungan sejarah Bogor dengan salah satu kerajaan besar dalam perjalanan masyarakat Sunda.
Akan tetapi, sejarah Kabupaten Bogor sebagai satuan pemerintahan modern memiliki perjalanan tersendiri.
Pembentukan wilayah administratif, perubahan kekuasaan kolonial, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, hingga pemindahan pusat pemerintahan ke Cibinong merupakan bagian penting dari sejarah kabupaten ini.
Pakuan Pajajaran dan Penetapan Hari Jadi Bogor
Wilayah Bogor memiliki hubungan erat dengan Pakuan Pajajaran, pusat pemerintahan Kerajaan Sunda. Nama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi menempati posisi penting dalam ingatan sejarah masyarakat Sunda.
Pemerintah daerah menghubungkan penobatan raja tersebut pada 3 Juni 1482 dengan penetapan hari jadi Bogor. Penentuan tanggal itu dibahas dalam pertemuan gabungan antara DPRD Kotamadya Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor.
Pada 3 Juni 1972, kedua lembaga menyepakati tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Bogor. Dasar penentuannya antara lain merujuk pada tradisi dan penafsiran naskah pantun Bogor mengenai upacara kerajaan serta perpindahan pusat pemerintahan dari Kawali ke Pakuan.
Penetapan ini memiliki arti penting sebagai penanda identitas sejarah kawasan Bogor. Tanggal 3 Juni 1482 tidak sama dengan tanggal pembentukan Kabupaten Bogor dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Keduanya berada dalam konteks sejarah yang berbeda: satu merujuk pada tradisi kerajaan, sedangkan yang lain berkaitan dengan pembentukan daerah administratif modern.
Regentschap Buitenzorg dan Awal Pemerintahan Kolonial
Perubahan besar terjadi ketika VOC memperluas pengaruhnya di wilayah selatan Batavia. Kawasan hulu Ciliwung memiliki nilai strategis karena tanahnya subur, udaranya lebih sejuk, dan wilayah sekitarnya mendukung kegiatan perkebunan.
Sejumlah kampung tumbuh di kawasan tersebut, termasuk kampung-kampung yang dikaitkan dengan tokoh Tanujiwa.
Dalam catatan sejarah lokal, Tanujiwa disebut sebagai pemimpin yang membuka sejumlah perkampungan di selatan Batavia pada akhir abad ke-17.
Kampung Baru atau Parung Angsana kemudian berkembang sebagai salah satu pusat permukiman dan pemerintahan bagi kampung-kampung di sekitarnya. Dokumen bertanggal 7 November 1701 menyebut Tanujiwa sebagai kepala Kampung Baru.
Pada 1745, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff menggabungkan sejumlah kampung di kawasan tersebut ke dalam satu pemerintahan yang dikenal sebagai Regentschap Kampong Baroe.
Nama ini kemudian berkembang menjadi Regentschap Buitenzorg. Van Imhoff juga memilih Kampung Baru sebagai lokasi pembangunan kediaman gubernur jenderal.
Pembangunannya dimulai pada 1745 dan kawasan tersebut kemudian dikenal sebagai Buitenzorg, istilah Belanda yang berarti tanpa urusan atau bebas dari kesibukan.
Nama Buitenzorg tidak hanya merujuk pada sebuah bangunan atau tempat peristirahatan. Kawasan ini berkembang menjadi pusat kegiatan pemerintahan kolonial, sementara wilayah regentschap mencakup daerah yang lebih luas daripada pusat kotanya.
Dokumen bertanggal 7 April 1752 yang dikutip dalam kajian sejarah menyebut istilah Hoofd van de Negorij Bogor, yang merujuk pada kepala Kampung Bogor.
Keterangan tersebut menjadi salah satu jejak tertulis penting mengenai penggunaan nama Bogor. Letak kampung yang disebut dalam sumber sejarah lokal berada di kawasan yang sekarang menjadi Kebun Raya Bogor.
Pada 1817, C.G.C. Reinwardt memprakarsai pendirian Lands Plantentuin te Buitenzorg, yang kemudian dikenal sebagai Kebun Raya Bogor.
Kehadiran kebun botani tersebut memperkuat kedudukan Buitenzorg sebagai pusat penelitian tumbuhan dan ilmu pengetahuan pada masa kolonial.
Perkembangan kota dan wilayah kabupaten berjalan dengan fungsi administratif berbeda. Pada 1903, Buitenzorg ditetapkan sebagai gemeente, yaitu pemerintahan kota.
Sementara itu, Regentschap Buitenzorg mencakup wilayah kabupaten yang lebih luas. Perbedaan ini penting untuk memahami bahwa sejarah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya sama.
Kabupaten Bogor dalam Perjuangan Kemerdekaan
Perubahan pemerintahan setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 tidak langsung berjalan mudah. Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia, termasuk wilayah Jawa Barat. Kondisi tersebut turut memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor.
Pada 1 April 1948, pemerintahan Kabupaten Bogor darurat dibentuk sebagai bagian dari upaya mempertahankan pemerintahan Republik. R. Sumarna dipercaya sebagai bupati militer, sedangkan R. Ipik Gandamana menjalankan tugas sebagai patih.
Pemerintahan harus berpindah-pindah untuk menghindari operasi militer Belanda. Sejumlah lokasi menjadi tempat penyelenggaraan pemerintahan darurat, antara lain Jasinga, Cibeber di wilayah Nanggung, dan Malasari.
Perpindahan tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintahan daerah tetap berusaha berjalan di tengah situasi perang.
Malasari memiliki tempat tersendiri dalam sejarah Kabupaten Bogor. Pendopo di desa tersebut pernah menjadi pusat pemerintahan darurat ketika R. Ipik Gandamana memimpin kabupaten.
Dari kawasan perbukitan itu, kegiatan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat tetap berlangsung. Malasari menjadi saksi bahwa sejarah Kabupaten Bogor tidak hanya terbentuk melalui kebijakan administratif, tetapi juga melalui perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Setelah situasi berangsur aman, pemerintahan Kabupaten Bogor kembali menjalankan aktivitasnya di wilayah yang lebih memungkinkan. Periode tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas pemerintahan daerah setelah kemerdekaan.
Dari Kota Bogor Menuju Cibinong
Pembentukan Kabupaten Bogor dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
Undang-undang tersebut menjadi landasan administratif bagi keberadaan Kabupaten Bogor sebagai daerah otonom pada masa awal Republik.
Pada tahap berikutnya, kebutuhan untuk menempatkan pusat pemerintahan di wilayah kabupaten sendiri mendorong pemindahan ibu kota.
Sebelumnya, pusat pemerintahan Kabupaten Bogor berada di wilayah Kota Bogor. Pemerintah kemudian menetapkan Cibinong sebagai lokasi baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982.
Peraturan tersebut ditetapkan pada 4 Maret 1982 dan mengatur pemindahan ibu kota Kabupaten Bogor dari wilayah Kotamadya Bogor ke Kecamatan Cibinong.
Pemindahan ini menjadi bagian dari penataan pemerintahan agar pusat administrasi berada di dalam wilayah kabupaten yang dipimpinnya.
Pembangunan pusat pemerintahan berlangsung secara bertahap. Kompleks perkantoran di Cibinong mulai digunakan pada 1990. Sejak itu, Cibinong berkembang sebagai pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Bogor.
Perjalanan panjang tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor terbentuk melalui lapisan sejarah yang berbeda.
Pakuan Pajajaran menjadi bagian dari akar sejarah kawasan, Regentschap Buitenzorg menandai perkembangan administrasi kolonial, sedangkan pemerintahan darurat dan pembentukan kabupaten setelah kemerdekaan memperlihatkan proses lahirnya pemerintahan daerah modern.
Kini, kedudukan Kabupaten Bogor sebagai daerah otonom ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini terdiri atas 40 kecamatan dengan ibu kota berkedudukan di Kecamatan Cibinong.
Dari Pakuan hingga Buitenzorg, kemudian dari masa perjuangan menuju Cibinong, sejarah Kabupaten Bogor memperlihatkan perubahan panjang sebuah wilayah.
Nama dan pusat pemerintahannya berganti mengikuti zaman, sementara jejak sejarahnya tetap menjadi bagian dari identitas masyarakat Bogor.








