Bandung memiliki sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari sosok Raden Adipati Wiranatakusumah II. Bupati Bandung yang memerintah pada 1794–1829 tersebut dikenal sebagai tokoh yang memprakarsai pemindahan pusat pemerintahan dari Krapyak, kawasan yang kini dikenal sebagai Dayeuhkolot, ke wilayah Bandung sekarang.
Keputusan itu menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan sejarah kota di Jawa Barat tersebut.
Nama Wiranatakusumah II kembali mendapat perhatian ketika Menteri Kebudayaan Fadli Zon melakukan ziarah budaya ke makam sang bupati di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, pada 24 Oktober 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Kebudayaan menyoroti pentingnya merawat situs makam bersejarah sebagai bagian dari memori kolektif masyarakat.
Arti penting Wiranatakusumah II tidak berhenti pada keberadaan makam atau penyebutan dirinya sebagai pendiri Kota Bandung.
Perannya perlu dipahami melalui situasi pemerintahan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, ketika kekuasaan kolonial berubah dan pembangunan Jalan Raya Pos turut memengaruhi perkembangan wilayah Priangan.
Dari hal tersebut, keputusan memindahkan pusat pemerintahan menjadi bagian dari kisah kepemimpinan lokal yang berlangsung di tengah perubahan politik dan geografis.
Bupati Bandung pada Masa Peralihan Kekuasaan
Wiranatakusumah II merupakan bupati keenam Kabupaten Bandung. Ia mulai memerintah pada 1794, menggantikan bupati sebelumnya, dan melanjutkan kepemimpinannya hingga 1829.
Masa pemerintahannya berlangsung ketika kekuasaan di Nusantara mengalami perubahan besar, dari masa VOC menuju pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Pada masa itu, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung berada di Krapyak, yang sekarang termasuk kawasan Dayeuhkolot. Lokasinya berada di bagian selatan wilayah Bandung, sementara sejumlah kawasan lain yang menjadi bagian dari kabupaten berada lebih jauh ke utara.
Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pusat pemerintahan.
Kawasan Krapyak juga dikenal rentan mengalami banjir ketika Sungai Citarum meluap pada musim hujan. Keadaan ini menyulitkan penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong pencarian lokasi yang dinilai lebih strategis.
Pemindahan pusat pemerintahan bukan keputusan kecil. Perubahan lokasi berarti mengatur kembali tempat kedudukan bupati, membuka kawasan baru, serta menata ruang yang kelak menjadi pusat administrasi dan permukiman.
Dalam proses tersebut, kepemimpinan bupati berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah.
Riwayat Wiranatakusumah II memperlihatkan bahwa jabatan bupati pada masa itu tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Seorang bupati juga berhadapan dengan kondisi wilayah, kepentingan penduduk, dan kebijakan penguasa kolonial yang memengaruhi kehidupan daerah.
Memilih Kawasan Baru bagi Bandung
Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung telah dirintis sebelum perintah resmi Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada 25 Mei 1810.
Catatan sejarah Pemerintah Kota Bandung menyebut bahwa sekitar akhir 1808 atau awal 1809, Wiranatakusumah II bersama sejumlah rakyatnya mulai bergerak dari Krapyak menuju kawasan yang dipersiapkan sebagai ibu kota baru.
Perpindahan tersebut berlangsung melalui beberapa tempat. Bupati mula-mula tinggal di Cikalintu, kawasan yang sekarang dikenal sebagai Cipaganti, kemudian berpindah ke Balubur Hilir dan Kampung Bogor, yang lokasinya berkaitan dengan kawasan Kebon Kawung sekarang.
Dalam proses itu, pembukaan lahan dilakukan di sekitar hilir Sungai Cikapundung. Kawasan yang sebelumnya berupa hutan dipersiapkan menjadi pusat pemerintahan dan permukiman baru.
Perubahan tersebut menandai awal terbentuknya lingkungan perkotaan yang kemudian berkembang menjadi Kota Bandung.
Pada saat bersamaan, Daendels menjalankan pembangunan Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer dan Panarukan. Jalur tersebut melewati kawasan Bandung dan menjadi bagian dari upaya pemerintah kolonial mempercepat komunikasi, mobilitas pasukan, serta pengawasan wilayah.
Pada 25 Mei 1810, Daendels mengeluarkan surat perintah pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung dan Kabupaten Parakanmuncang agar lebih dekat dengan Jalan Raya Pos. Rencana yang telah dirintis Wiranatakusumah II sebelumnya kemudian sejalan dengan kebijakan tersebut.
Pembangunan Jalan Raya Pos merupakan bagian dari kebijakan kolonial, sedangkan pemilihan lokasi dan proses awal pembukaan kawasan baru Bandung telah dirintis oleh bupati bersama masyarakat yang menyertainya.
Pada 25 September 1810, Bandung diresmikan sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bandung. Peristiwa ini menjadi penanda penting dalam sejarah Wiranatakusumah II dan perkembangan wilayah yang dipimpinnya.
Kepemimpinan dan Warisan Sejarah
Peran Wiranatakusumah II dalam pembentukan Bandung memperlihatkan hubungan antara kepemimpinan lokal dan perubahan ruang.
Pemindahan pusat pemerintahan tidak hanya mengubah lokasi kedudukan bupati, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan kawasan baru yang pada masa berikutnya berkembang menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan transportasi.
Namun, perkembangan Bandung setelah 1810 tidak berlangsung semata-mata karena keputusan seorang bupati. Perubahan fungsi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan dinamika masyarakat turut membentuk kota dari masa ke masa.
Karena itu, menyebut Wiranatakusumah II sebagai pendiri Kota Bandung perlu ditempatkan dalam konteks sejarah yang tepat.
Perannya berkaitan dengan prakarsa pemindahan pusat pemerintahan dan pembangunan awal kota, sedangkan perkembangan Bandung menjadi kota modern merupakan proses panjang yang melibatkan banyak pihak dan periode sejarah.
Warisan sang bupati juga dapat dibaca melalui keberadaan kompleks makamnya di Jalan Dalem Kaum, di belakang kawasan Masjid Raya Bandung.
Kompleks tersebut menjadi tempat peristirahatan Wiranatakusumah II sekaligus sejumlah anggota keluarga dan keturunannya.
Keberadaan situs makam memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenali tokoh yang berperan dalam sejarah daerah. Situs semacam ini bukan hanya penanda fisik masa lalu, tetapi juga ruang untuk menghubungkan pengetahuan sejarah dengan kehidupan masyarakat masa kini.
Dalam kunjungannya pada Oktober 2026, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan peluang untuk mengusulkan peningkatan status makam Wiranatakusumah II dari cagar budaya tingkat kota menjadi Cagar Budaya Nasional.
Usulan tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap pelindungan situs bersejarah. Peningkatan status itu tetap perlu dibedakan dari penetapan resmi yang telah berlaku.
Merawat Ingatan tentang Pendiri Kota
Sejarah Wiranatakusumah II mengingatkan bahwa pembentukan sebuah kota berawal dari keputusan dan kerja yang berlangsung dalam konteks zamannya.
Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung pada awal abad ke-19 menjadi salah satu peristiwa yang membentuk arah perkembangan wilayah tersebut.
Mengenang sang bupati bukan berarti menempatkan seluruh sejarah Bandung pada satu tokoh.
Penghargaan terhadap perannya justru perlu disertai pemahaman mengenai masyarakat yang terlibat, kebijakan kolonial yang memengaruhi prosesnya, dan perubahan yang berlangsung setelah pusat pemerintahan baru terbentuk.
Makam Wiranatakusumah II menjadi salah satu tempat untuk menelusuri kembali hubungan antara tokoh dan sejarah kota.
Pelestarian situs tersebut akan semakin bermakna apabila disertai penyediaan informasi sejarah yang akurat, dokumentasi yang memadai, dan kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal perjalanan Bandung.
Dengan memahami peran Wiranatakusumah II secara proporsional, masyarakat dapat melihat bahwa sejarah kota bukan sekadar cerita tentang tanggal pendirian.
Di dalamnya terdapat keputusan, perubahan, dan kerja kolektif yang membentuk ruang hidup bersama. Jejak sang bupati menjadi bagian dari sejarah Bandung yang perlu dipelajari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
